Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menandatangani Pergub Nomor 20 Tahun 2026 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan. Regulasi tersebut menjadi landasan program LPDP Jakarta atau Beasiswa Jakarta Unggul yang memberikan kesempatan kepada warga Jakarta untuk menempuh pendidikan S-2 dan S-3 di perguruan tinggi terbaik dunia. (Beritajakarta, 2026; ANTARA, 2026)
LPDP Jakarta Mulai Dibuka untuk Masa Studi 2027
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan LPDP Jakarta mulai berjalan pada masa studi 2027. Pemprov DKI juga merencanakan pendaftaran program tersebut pada September 2027. (Beritajakarta, 2026; ANTARA, 2026)
Program ini menyasar warga Jakarta yang memiliki prestasi akademik dan membutuhkan dukungan pembiayaan untuk melanjutkan pendidikan. Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI akan mengutamakan masyarakat dari keluarga kurang mampu yang memiliki kemampuan akademik baik. (ANTARA, 2026)
Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk tahap awal. Anggaran tersebut ditargetkan membiayai sekitar 50-75 mahasiswa berdasarkan kebutuhan program dan hasil pembahasan dengan LPDP Pusat. (ANTARA, 2026)
Sasaran awal LPDP Jakarta mencakup:
- Warga Jakarta yang memenuhi persyaratan program.
- Calon mahasiswa jenjang S-2 dan S-3.
- Peserta dengan kemampuan akademik yang baik.
- Masyarakat dari keluarga kurang mampu sebagai kelompok yang diprioritaskan.
- Calon mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi sesuai ketentuan program.
Pergub 20/2026 Mengatur Komponen Pembiayaan Beasiswa
Pergub Nomor 20 Tahun 2026 mengatur bantuan pendidikan secara lebih luas daripada sekadar pembayaran uang kuliah. Pemerintah memasukkan berbagai kebutuhan akademik dan personal peserta selama masa pendidikan ke dalam skema pembiayaan. (Beritajakarta, 2026)
Komponen pembiayaan yang tercantum dalam program meliputi:
- Biaya pendidikan.
- Biaya hidup dan kebutuhan personal.
- Tunjangan buku.
- Asuransi kesehatan.
- Biaya kedatangan.
- Biaya visa.
- Penelitian tesis atau disertasi.
- Keikutsertaan dalam konferensi internasional.
- Publikasi jurnal.
Pemprov DKI menetapkan masa pembiayaan maksimal selama dua tahun untuk program S-2 dan lima tahun untuk program S-3. Setelah menyelesaikan pendidikan, penerima juga memiliki kewajiban memberikan kontribusi bagi pembangunan Jakarta sesuai ketentuan program. (Beritajakarta, 2026)
Seleksi LPDP Jakarta Melibatkan LPDP Pusat
Pemprov DKI Jakarta tidak menjalankan proses seleksi secara sendiri. Pemerintah daerah akan bekerja sama dengan LPDP Pusat dalam mekanisme penentuan penerima beasiswa. Sementara itu, Pemprov DKI akan menentukan penerima, bidang studi, dan destinasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia Jakarta sebagai kota global. (ANTARA, 2026)
Kerja sama tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI membangun proses seleksi yang lebih terukur. Pramono secara khusus menegaskan bahwa program tidak boleh menjadi tempat untuk menitipkan calon penerima kepada pihak tertentu. (ANTARA, 2026)
Pramono mengatakan prioritas program tetap mengarah kepada warga Jakarta dari keluarga kurang mampu yang mempunyai kemampuan akademik baik. Ketentuan tersebut membuat aspek ekonomi dan prestasi menjadi bagian penting dalam sasaran penerima LPDP Jakarta. (ANTARA, 2026)
LPDP Jakarta Menjadi Bagian dari Penguatan SDM Jakarta
Pemprov DKI Jakarta menempatkan LPDP Jakarta sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah sebelumnya menyebut program tersebut dapat membuka akses pendidikan bagi putra-putri Jakarta untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi bereputasi di luar negeri. (Beritajakarta, 2026)
Pramono juga menyebut pendidikan tinggi sebagai salah satu instrumen untuk memperluas kesempatan masyarakat. Pemerintah daerah kemudian mengarahkan program beasiswa tersebut agar lulusan dapat memberikan kontribusi setelah menyelesaikan pendidikan.
Konsep tersebut berbeda dari bantuan pendidikan pada jenjang dasar dan menengah karena LPDP Jakarta secara khusus menyasar pendidikan pascasarjana. Program ini sekaligus memperluas skema bantuan pendidikan DKI Jakarta hingga jenjang S-2 dan S-3.
Penerima LPDP Jakarta Wajib Berkontribusi untuk Jakarta
Pergub 20/2026 tidak hanya mengatur proses pembiayaan selama peserta menjalani pendidikan. Regulasi tersebut juga menetapkan kewajiban penerima untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan Jakarta setelah menyelesaikan studi. (Beritajakarta, 2026)
Ketentuan tersebut menghubungkan investasi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Pemerintah berharap penerima beasiswa dapat membawa kompetensi yang diperoleh selama studi untuk mendukung pengembangan Jakarta sesuai bidang dan kebutuhan yang ditetapkan dalam program.
Dengan demikian, LPDP Jakarta tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas pembiayaan pendidikan. Program tersebut juga menjadi instrumen Pemprov DKI untuk menyiapkan sumber daya manusia dengan kompetensi akademik dan profesional yang relevan bagi perkembangan Jakarta.
LPDP Jakarta kini memiliki dasar regulasi setelah Pramono Anung menandatangani Pergub Nomor 20 Tahun 2026. Pembaca dapat mengikuti perkembangan jadwal pendaftaran, persyaratan, dan mekanisme seleksi program ini melalui artikel-artikel terbaru Garap Media.
Garap Media juga menghadirkan berbagai informasi pendidikan, kebijakan publik, ekonomi, dan perkembangan Jakarta. Baca artikel lainnya untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai program pemerintah dan peluang pendidikan yang tersedia bagi masyarakat.
