Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi bertajuk “Merebut Kemerdekaan” di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026). Aksi yang berlangsung sehari setelah HUT ke-81 Kemerdekaan RI tersebut membawa delapan tuntutan terkait kedaulatan rakyat, pemberantasan KKN, ekonomi, agraria, kebijakan pemerintah, otonomi daerah, penanganan bencana, serta ruang sipil. (Suara.com, 2026)
Aksi BEM UI “Merebut Kemerdekaan” Digelar di Bundaran HI
Ketua BEM UI Yatalathof Imawan mengatakan aksi tersebut dijadwalkan mulai pukul 13.00 WIB di kawasan Bundaran HI. Menurut Yatalathof, mahasiswa menggunakan momentum peringatan kemerdekaan untuk mempertanyakan kembali makna kemerdekaan yang dirasakan masyarakat setelah 81 tahun Indonesia merdeka.
Yatalathof menilai para pendiri bangsa memperjuangkan kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kondisi masyarakat saat ini, menurutnya, masih menunjukkan sejumlah persoalan yang membuat cita-cita tersebut belum sepenuhnya terwujud.
BEM UI juga menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan dengan kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat. Isu tersebut mencakup perjanjian dagang dengan negara lain, kebijakan yang dinilai menguntungkan pihak asing, penegakan hukum, lapangan kerja, pendidikan, serta layanan kesehatan.
8 Tuntutan BEM UI dalam Aksi Merebut Kemerdekaan
BEM UI membawa delapan tuntutan dalam aksi di Bundaran HI. Delapan tuntutan tersebut menggambarkan kritik mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah dan berbagai persoalan yang dinilai masih dihadapi masyarakat. (NU Online Jakarta, 2026)
Berikut delapan tuntutan yang disampaikan BEM UI:
- Menghentikan penjajahan negara terhadap rakyat sendiri. BEM UI meminta pemerintah menghentikan berbagai kebijakan yang dinilai menekan dan merugikan masyarakat.
- Menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mahasiswa meminta pemerintah memperkuat pemberantasan praktik yang dapat merusak tata kelola negara.
- Mewujudkan reforma agraria sejati. BEM UI meminta pemerintah membangun sistem pengelolaan agraria yang lebih adil bagi masyarakat.
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Mahasiswa meminta pemerintah mengurangi tekanan biaya hidup yang dirasakan masyarakat.
- Mengevaluasi total PSN serta menghentikan MBG dan Kopdes Merah Putih. BEM UI meminta pemerintah mengevaluasi Proyek Strategis Nasional serta menghentikan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
- Menghentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan TKD, dan mengembalikan otonomi daerah. Mahasiswa meminta pemerintah memperkuat kewenangan daerah dalam mengelola kepentingan masyarakat.
- Menetapkan status bencana nasional untuk Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan. BEM UI meminta pemerintah mempercepat penanganan wilayah yang terdampak bencana.
- Menghentikan represivitas dan intervensi TNI-Polri di ruang sipil serta membubarkan YTP. Mahasiswa meminta pemerintah menjaga ruang sipil dari tindakan represif dan intervensi aparat. (NU Online Jakarta, 2026)
Tuntutan Ekonomi BEM UI Soroti Harga Pokok dan BBM
Persoalan ekonomi menjadi salah satu perhatian utama dalam tuntutan BEM UI. Mahasiswa meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM karena kedua komponen tersebut berkaitan langsung dengan biaya hidup masyarakat. (Suara.com, 2026)
BEM UI juga mengaitkan persoalan ekonomi dengan terbatasnya lapangan kerja. Organisasi mahasiswa tersebut menilai kesempatan kerja yang terbatas dapat memengaruhi kemampuan masyarakat untuk memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup.
Selain itu, mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan pembangunan yang dianggap belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Kritik tersebut tercermin melalui tuntutan evaluasi terhadap PSN serta permintaan penghentian program MBG dan Kopdes Merah Putih. (NU Online Jakarta, 2026)
Reforma Agraria dan Otonomi Daerah Masuk Tuntutan Mahasiswa
Tuntutan mengenai reforma agraria menjadi bagian lain dari aspirasi BEM UI. Mahasiswa meminta pemerintah menjalankan reforma agraria yang dinilai dapat memberikan keadilan dalam penguasaan dan pengelolaan tanah. (NU Online Jakarta, 2026)
Hubungan pemerintah pusat dan daerah juga menjadi perhatian dalam aksi tersebut. BEM UI meminta pemerintah menghentikan pemusatan kekuasaan, mengembalikan otonomi daerah, serta mengevaluasi kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). (NU Online Jakarta, 2026)
BEM UI menilai penguatan otonomi daerah penting untuk memberikan ruang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola kebutuhan masyarakat. Kebijakan anggaran juga menjadi perhatian karena TKD memiliki kaitan dengan kapasitas fiskal pemerintah daerah.
BEM UI Minta Pemerintah Percepat Penanganan Bencana
Penanganan bencana menjadi tuntutan ketujuh yang disampaikan BEM UI. Mahasiswa meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores serta mempercepat proses pemulihan bagi masyarakat terdampak. (NU Online Jakarta, 2026)
Tuntutan tersebut menunjukkan perhatian mahasiswa terhadap respons pemerintah dalam menghadapi bencana. BEM UI meminta penanganan tidak hanya berfokus pada kondisi darurat, tetapi juga mencakup pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.
Ruang Sipil dan Peran Aparat Jadi Sorotan BEM UI
BEM UI menempatkan isu ruang sipil sebagai tuntutan terakhir dalam aksi “Merebut Kemerdekaan”. Mahasiswa meminta pemerintah menghentikan tindakan represif dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta membubarkan YTP. (NU Online Jakarta, 2026)
Pelaksanaan aksi tersebut juga mendapat perhatian setelah massa mahasiswa dilaporkan mengalami penghadangan aparat di kawasan Dukuh Atas. NU Online Jakarta melaporkan massa kemudian tetap menyampaikan kritik terhadap pemerintah melalui aksi tersebut. (NU Online Jakarta, 2026)
Persoalan kebebasan menyampaikan pendapat menjadi salah satu isu yang sebelumnya juga disoroti BEM UI. Mahasiswa menilai ruang untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah perlu tetap terbuka bagi masyarakat.
Aksi BEM UI Jadi Momentum Kritik Setelah 81 Tahun Merdeka
Aksi “Merebut Kemerdekaan” menjadi wadah BEM UI untuk menyampaikan kritik terhadap berbagai persoalan nasional. Delapan tuntutan yang dibawa mahasiswa mencakup ekonomi, pemberantasan KKN, agraria, kebijakan pembangunan, otonomi daerah, penanganan bencana, serta perlindungan ruang sipil. (NU Online Jakarta, 2026)
Momentum sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI memberikan konteks khusus bagi aksi tersebut. BEM UI menggunakan peringatan kemerdekaan untuk mempertanyakan kembali sejauh mana masyarakat telah merasakan manfaat kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari.
Bagi BEM UI, kemerdekaan tidak hanya berkaitan dengan terbebasnya Indonesia dari penjajahan. Mahasiswa juga mengaitkan makna kemerdekaan dengan kesejahteraan, keadilan, kedaulatan, kebebasan berpendapat, dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. (Suara.com, 2026)
Aksi tersebut menjadi salah satu bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap pemerintah. Pembaca dapat mengikuti perkembangan demonstrasi mahasiswa, kebijakan pemerintah, serta isu nasional lainnya melalui artikel terbaru di Garap Media.
Delapan tuntutan BEM UI juga menunjukkan berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian publik setelah 81 tahun Indonesia merdeka. Untuk mengetahui perkembangan isu sosial dan politik nasional lainnya, pembaca dapat membaca artikel terkait di Garap Media.
Referensi
