Women’s March Jakarta 2026 menggelar aksi pada Sabtu, 7 November 2026, di kawasan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, dengan membawa tuntutan agar negara lebih berpihak kepada perempuan dan kelompok rentan. Massa menyuarakan penolakan pajak pembalut, desakan penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG), kesetaraan keterwakilan perempuan, serta perlindungan masyarakat marginal. Aksi tersebut mengangkat berbagai persoalan kebijakan publik yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. (AFU.id, 2026; detikNews, 2026)
Women’s March Jakarta Soroti Kebijakan Negara dan Kesetaraan Gender
Women’s March Jakarta mengusung tema “Negara Menindas, Kita Lawan!” dalam aksi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Peserta membawa poster dan spanduk berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap belum memberikan perlindungan memadai kepada perempuan dan kelompok rentan.
Massa juga mendorong penerapan paritas gender atau keterwakilan perempuan dan laki-laki dengan komposisi 50:50 dalam pemerintahan. Tuntutan tersebut muncul karena peserta menilai keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan politik masih belum setara.
Selain kesetaraan politik, peserta aksi menekankan pentingnya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, diskriminasi, serta ketidakadilan sosial. Mereka juga menyuarakan persoalan masyarakat Papua dan kelompok marginal lainnya yang dinilai masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh hak serta perlindungan negara. (LPM Progress, 2026; AFU.id, 2026)
Women’s March Tolak PPN Pembalut dan Desak Evaluasi MBG
Aksi Women’s March Jakarta turut menyoroti persoalan ekonomi dan akses terhadap kebutuhan dasar perempuan. Peserta menolak pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada pembalut karena menganggap produk menstruasi merupakan kebutuhan biologis, bukan barang mewah atau gaya hidup.
Massa juga mendesak penghentian program MBG dan meminta pemerintah mengalihkan anggarannya untuk pendidikan serta pembangunan nasional. Peserta menyoroti kasus keracunan makanan yang melibatkan penerima manfaat program tersebut dan meminta pemerintah meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran.
Beberapa tuntutan utama yang disampaikan peserta meliputi:
- Keadilan ekonomi: menghapus beban pajak pada kebutuhan menstruasi.
- Kesetaraan gender: memperkuat keterwakilan perempuan dalam pemerintahan.
- Perlindungan kelompok rentan: menghentikan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.
- Evaluasi kebijakan publik: meninjau program MBG serta penggunaan anggaran negara.
- Perlindungan hak masyarakat marginal: memperhatikan persoalan perempuan, kelompok ragam gender dan seksualitas, serta masyarakat Papua. (AFU.id, 2026; detikNews, 2026)
Women’s March Jakarta Dorong Kebijakan Publik Lebih Inklusif
Women’s March Jakarta menjadi ruang bagi berbagai kelompok masyarakat untuk menyampaikan kritik dan tuntutan terhadap kebijakan negara. Peserta berharap pemerintah menjadikan kesetaraan, keadilan ekonomi, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan publik.
Pembaca dapat mengikuti perkembangan isu perempuan, kebijakan sosial, dan perjuangan kelompok rentan melalui artikel nasional lainnya di Garap Media.
Garap Media juga menghadirkan berita mengenai gerakan masyarakat, isu kesetaraan, serta perkembangan kebijakan publik agar pembaca memahami berbagai persoalan sosial di Indonesia.
Referensi:
