Pemerintah Indonesia tengah mengkaji rencana pemberian kompor listrik gratis kepada masyarakat mulai 2027. Usulan tersebut telah masuk dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG sekaligus mempercepat transisi energi nasional. (ANTARA, 2026).
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyampaikan bahwa program tersebut masih berada pada tahap pembahasan dan belum menjadi kebijakan final. Pemerintah akan mengkaji berbagai aspek pelaksanaan agar program dapat berjalan tepat sasaran serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan pengelolaan subsidi energi. (ANTARA, 2026; Kontan, 2026).
Kompor Listrik Gratis Menjadi Bagian Transisi Energi Nasional
Pemerintah menjadikan Kompor Listrik Gratis sebagai salah satu opsi dalam mendukung transisi energi dari penggunaan LPG menuju energi listrik. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang selama ini masih membebani anggaran negara. (ANTARA, 2026).
Eddy Soeparno menjelaskan bahwa perubahan pola penggunaan energi rumah tangga memerlukan dukungan kebijakan yang matang. Pemerintah juga perlu memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan, distribusi bantuan, hingga edukasi masyarakat agar proses transisi dapat berlangsung secara efektif. (ANTARA, 2026).
Beberapa tujuan utama program yang sedang dikaji meliputi:
- Mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG.
- Mendukung percepatan transisi energi nasional.
- Meningkatkan pemanfaatan energi listrik di sektor rumah tangga.
- Mengefektifkan penyaluran subsidi energi.
- Menyiapkan sistem energi yang lebih berkelanjutan. (ANTARA, 2026; Kontan, 2026).
RAPBN 2027 Memuat Usulan Program Kompor Listrik Gratis
Pembahasan mengenai Kompor Listrik Gratis disebut telah masuk dalam penyusunan RAPBN 2027. Namun, pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek teknis maupun anggaran sebelum program tersebut dapat ditetapkan sebagai kebijakan resmi. (ANTARA, 2026).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) disebut berpotensi menjadi instansi yang menjalankan program apabila seluruh proses pembahasan dan penganggaran selesai. Pemerintah juga akan menentukan mekanisme penyaluran bantuan beserta kelompok masyarakat yang berhak menerima manfaat tersebut. (kumparanBisnis, 2026).
Rencana bantuan yang sedang dikaji meliputi:
- Satu unit kompor listrik atau kompor induksi.
- Peralatan memasak pendukung.
- Penyaluran kepada masyarakat penerima manfaat yang memenuhi kriteria pemerintah.
- Pelaksanaan melalui koordinasi Kementerian ESDM apabila program disetujui. (ANTARA, 2026; kumparanBisnis, 2026).
Subsidi Energi Menjadi Alasan Pemerintah Mengkaji Program
Pemerintah menilai besarnya anggaran subsidi energi menjadi salah satu alasan utama munculnya usulan Kompor Listrik Gratis. Eddy Soeparno menyebut total subsidi energi untuk bahan bakar minyak (BBM) dan listrik saat ini mencapai sekitar Rp390 triliun, sehingga diperlukan skema baru agar penyaluran subsidi menjadi lebih tepat sasaran. (ANTARA, 2026).
Menurut Eddy, hasil kajian pemerintah menunjukkan bahwa sekitar 63 persen subsidi energi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mengevaluasi pola pemberian subsidi agar manfaatnya lebih banyak diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (ANTARA, 2026).
Beberapa pertimbangan pemerintah dalam mengkaji program ini meliputi:
- Mengurangi beban subsidi energi negara.
- Menekan ketergantungan terhadap impor LPG.
- Menyalurkan subsidi secara lebih tepat sasaran.
- Mendukung transisi menuju energi listrik.
- Meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran negara. (ANTARA, 2026; Kontan, 2026).
Kementerian ESDM Berpotensi Menjalankan Program pada 2027
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) disebut berpotensi menjadi pelaksana program apabila usulan tersebut memperoleh persetujuan dalam pembahasan RAPBN 2027. Hingga saat ini, pemerintah masih menyusun skema pelaksanaan, termasuk mekanisme distribusi bantuan serta penentuan kelompok penerima manfaat. (kumparanBisnis, 2026).
Program yang sedang dikaji tidak hanya mencakup pemberian kompor listrik atau kompor induksi, tetapi juga perlengkapan memasak pendukung agar masyarakat dapat langsung menggunakan bantuan tersebut. Pemerintah juga akan mempertimbangkan kesiapan jaringan listrik di daerah penerima sehingga implementasi program dapat berjalan secara efektif. (ANTARA, 2026; kumparanBisnis, 2026).
Apabila disetujui, bantuan yang direncanakan meliputi:
- Kompor listrik atau kompor induksi.
- Peralatan memasak pendukung.
- Penyaluran kepada masyarakat yang memenuhi kriteria pemerintah.
- Pelaksanaan melalui Kementerian ESDM setelah proses penganggaran selesai. (ANTARA, 2026).
Program Masih Berupa Usulan dan Menunggu Keputusan Pemerintah
Pemerintah menegaskan bahwa Kompor Listrik Gratis masih berada pada tahap pembahasan sehingga belum dapat dipastikan akan dilaksanakan pada 2027. Seluruh mekanisme, besaran anggaran, hingga sasaran penerima masih akan dibahas dalam proses penyusunan RAPBN bersama kementerian terkait dan DPR RI. (ANTARA, 2026; Kontan, 2026).
Apabila program tersebut disetujui, kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat transisi energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor. Namun, keberhasilan implementasinya akan bergantung pada kesiapan infrastruktur, pendanaan, serta ketepatan sasaran penerima bantuan. (kumparanBisnis, 2026).
Wacana Kompor Listrik Gratis menjadi salah satu opsi yang sedang dikaji pemerintah untuk mendukung transisi energi dan meningkatkan efektivitas penyaluran subsidi energi. Meski telah masuk dalam pembahasan RAPBN 2027, program tersebut masih berupa usulan sehingga keputusan akhir masih menunggu hasil pembahasan pemerintah bersama DPR RI. (ANTARA, 2026).
Ikuti terus perkembangan kebijakan publik, program bantuan pemerintah, dan informasi ekonomi terbaru hanya di Garap Media. Jangan lewatkan juga artikel lainnya yang membahas energi, subsidi, serta berbagai kebijakan strategis yang berdampak langsung pada masyarakat.
Referensi
