Kebakaran Desa Adat Sade di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menghanguskan ratusan rumah pada Sabtu malam, 22 Agustus 2026. Peristiwa tersebut membuat ratusan warga mengungsi ke rumah kerabat dan sejumlah lokasi penampungan, sementara pemerintah mengerahkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Tidak ada korban jiwa maupun luka yang dilaporkan dalam kejadian tersebut (RRI, 2026).
Kebakaran Desa Adat Sade Menghanguskan Ratusan Rumah
Kobaran api melanda kawasan Kampung Adat Sade pada Sabtu sekitar pukul 22.00 WITA. Api kemudian merambat cepat ke sejumlah bangunan karena kawasan tersebut memiliki permukiman yang padat.
Petugas pemadam kebakaran menghadapi kesulitan saat menjangkau bagian tengah permukiman. Kondisi tersebut terjadi karena jarak antarbangunan relatif rapat dan akses menuju beberapa titik kebakaran terbatas (RRI, 2026).
Data mengenai jumlah bangunan yang terbakar masih berbeda dalam laporan awal. Beberapa laporan mencatat 129 rumah ludes, sementara laporan lain menyebut sekitar 150 hingga 250 rumah terdampak. Pemerintah masih melakukan pendataan dan verifikasi untuk memastikan angka kerusakan secara akurat (detikBali, 2026; RRI, 2026).
Kawasan Desa Adat Sade memiliki bangunan tradisional yang menggunakan sejumlah material mudah terbakar. Material seperti bambu, kayu, dan alang-alang membuat kobaran api lebih cepat menjalar dari satu bangunan ke bangunan lain (RRI, 2026).
Ratusan Warga Desa Adat Sade Mengungsi ke Rumah Kerabat
Kebakaran membuat ratusan warga kehilangan tempat tinggal dan sebagian harta benda. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kemudian mengarahkan warga terdampak untuk mengungsi ke rumah keluarga yang berada di sekitar kawasan Sade.
Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri menyampaikan bahwa banyak keluarga warga Sade tinggal tidak jauh dari kawasan adat. Kondisi tersebut memungkinkan warga mendapatkan tempat tinggal sementara dari kerabat tanpa harus seluruhnya menempati satu lokasi pengungsian (NTBSatu, 2026).
Beberapa kebutuhan utama warga terdampak meliputi:
- Tempat tinggal sementara bagi keluarga yang kehilangan rumah.
- Makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan harian.
- Pakaian dan perlengkapan keluarga.
- Layanan kesehatan bagi warga terdampak asap dan kebakaran.
- Dukungan psikologis bagi anak-anak dan keluarga korban.
Pemerintah juga memastikan kebutuhan anak-anak tetap menjadi perhatian selama masa tanggap darurat. Dukungan pendidikan dan kebutuhan dasar menjadi bagian dari penanganan setelah kebakaran.
Penyebab Kebakaran Desa Adat Sade Masih Diselidiki Polisi
Aparat kepolisian belum menetapkan penyebab pasti kebakaran Desa Adat Sade. Tim Polda NTB dan Polresta Lombok Tengah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencari sumber api dan memastikan faktor yang menyebabkan kebakaran (detikBali, 2026).
Dugaan korsleting listrik sempat muncul dari keterangan warga, tetapi dugaan tersebut belum menjadi kesimpulan resmi. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan sebelum menetapkan penyebab kebakaran.
Material bangunan juga menjadi salah satu faktor yang membuat api cepat menyebar. Struktur rumah adat yang menggunakan bahan alami membutuhkan perhatian khusus dalam sistem pencegahan dan penanganan kebakaran di masa mendatang.
Polda NTB Buka Posko Kesehatan untuk Korban Kebakaran
Polda NTB membuka posko layanan kesehatan di lokasi kebakaran pada Minggu, 23 Agustus 2026. Tim Unit Reaksi Cepat Dokpol Biddokkes Polda NTB bersama Urkes Polresta Lombok Tengah memberikan pemeriksaan dan obat-obatan kepada warga terdampak.
Layanan kesehatan tersebut memiliki beberapa fungsi utama:
- Memeriksa kondisi kesehatan warga terdampak.
- Memberikan konsultasi medis.
- Menyediakan obat sesuai kebutuhan warga.
- Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Lombok Tengah.
- Menghubungkan pelayanan dengan Puskesmas Sengkol dan Puskesmas Kuta.
Posko kesehatan tersebut dijadwalkan beroperasi selama tiga hari. Puluhan warga telah mendapatkan pemeriksaan sejak layanan tersebut mulai beroperasi pada Minggu pagi (Tribrata News NTB, 2026).
Kemensos Salurkan Bantuan untuk Warga Desa Adat Sade
Kementerian Sosial turut menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak kebakaran. Bantuan tersebut mencakup kebutuhan pangan, perlengkapan keluarga, dan kebutuhan tempat tinggal sementara.
Kemensos mengirimkan bantuan berupa 320 paket sembako dan 180 paket family kit. Pemerintah juga mengirimkan 184 kasur, 233 tenda gulung, serta dua tenda serbaguna untuk mendukung kebutuhan pengungsian (RRI, 2026).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa pemerintah masih menunggu hasil asesmen pemerintah daerah untuk menentukan kebutuhan pembangunan kembali rumah warga. Proses tersebut diperlukan agar bantuan pemulihan dapat menyesuaikan tingkat kerusakan di lapangan.
Pemulihan Desa Adat Sade Menjadi Tantangan Pemerintah NTB
Kebakaran tidak hanya menghancurkan tempat tinggal warga, tetapi juga berdampak terhadap kawasan budaya dan pariwisata Lombok. Desa Adat Sade selama ini menjadi salah satu tujuan wisata budaya yang memperkenalkan tradisi masyarakat Sasak kepada wisatawan.
Pemerintah Lombok Tengah mulai mempertimbangkan rekonstruksi kawasan setelah kondisi darurat tertangani. Pemerintah juga perlu mempertahankan karakter budaya rumah adat sekaligus meningkatkan akses pemadaman dan mitigasi bencana (NTBSatu, 2026).
Upaya pemulihan tersebut perlu memperhatikan beberapa aspek berikut:
- Rekonstruksi rumah adat dengan tetap mempertahankan nilai budaya.
- Peningkatan akses kendaraan pemadam kebakaran.
- Penyediaan sistem pencegahan dan deteksi kebakaran.
- Penataan jalur evakuasi bagi warga dan wisatawan.
- Pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat Sade.
Kebakaran Desa Adat Sade meninggalkan kerugian besar bagi masyarakat Lombok Tengah. Pemerintah dan berbagai pihak kini berfokus pada evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, serta pendataan kerusakan sebelum memasuki tahap pemulihan kawasan.
Pembaca dapat mengikuti perkembangan penanganan kebakaran dan pemulihan Desa Adat Sade melalui artikel lain di Garap Media. Informasi terbaru dapat membantu pembaca memahami perkembangan bantuan, kondisi warga, serta rencana pemerintah terhadap kawasan adat tersebut.
Referensi
