Video dugaan pungli Dishub Bekasi terhadap seorang sopir truk viral di media sosial setelah memperlihatkan pengembalian uang tunai senilai Rp1,7 juta yang diduga hasil pemerasan oleh oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Kasus tersebut memicu perhatian publik dan mendorong Pemerintah Kota Bekasi melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang terlibat. (detikNews, 2026).
Dalam rekaman yang beredar, seorang perekam video mendatangi sejumlah petugas Dishub Kota Bekasi yang berada di sebuah pos. Sopir truk yang diduga menjadi korban kemudian diminta menunjukkan petugas yang mengambil uang darinya. Setelah dikonfrontasi, uang tunai yang diduga berasal dari pungutan liar tersebut dikembalikan kepada sopir di lokasi. (detikNews, 2026).
Pungli Dishub Bekasi Bermula dari Video Viral Sopir Truk
Kasus Pungli Dishub Bekasi mencuat setelah video berdurasi singkat tersebar luas di media sosial. Dalam video tersebut, sopir truk mengaku dimintai uang hingga Rp1,7 juta oleh oknum petugas saat menjalankan aktivitas angkutan barang. Rekaman itu memicu kecaman masyarakat karena memperlihatkan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh aparat yang seharusnya memberikan pelayanan kepada pengguna jalan. (detikNews, 2026).
Menanggapi video tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan telah berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi. Ia mengaku kecewa terhadap dugaan tindakan pemerasan tersebut dan meminta agar petugas yang terbukti bersalah dijatuhi sanksi tegas hingga pemberhentian secara tidak hormat. (detikNews, 2026).
Beberapa fakta penting dari kasus ini antara lain:
- Dugaan pungli terhadap sopir truk mencapai Rp1,7 juta.
- Aksi tersebut terekam video dan viral di media sosial.
- Uang yang diduga hasil pungli dikembalikan kepada korban saat dikonfrontasi.
- Pemerintah Kota Bekasi langsung melakukan pemeriksaan terhadap petugas terkait.
- Gubernur Jawa Barat meminta sanksi tegas apabila dugaan tersebut terbukti. (detikNews, 2026).
Dedi Mulyadi Minta Oknum Dishub Bekasi Diberhentikan
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa aparatur pemerintah harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan justru mempersulit atau melakukan pemerasan. Karena itu, ia meminta Pemerintah Kota Bekasi menjatuhkan sanksi berat kepada oknum petugas Dishub apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran disiplin maupun tindak pungutan liar. (detikNews, 2026).
Pemkot Bekasi Nonaktifkan Petugas dan Lakukan Pemeriksaan Internal
Pemerintah Kota Bekasi bergerak cepat menindaklanjuti video viral dugaan Pungli Dishub Bekasi dengan memeriksa para petugas yang diduga terlibat. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kronologi kejadian sekaligus menentukan sanksi sesuai ketentuan kepegawaian apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin maupun tindakan pemerasan terhadap sopir truk. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga meminta agar pelaku yang terbukti bersalah diberhentikan secara tidak hormat. (detikNews, 2026).
Selain pemeriksaan internal, Pemerintah Kota Bekasi menonaktifkan petugas yang diduga terlibat agar proses investigasi berjalan objektif. Langkah tersebut diambil untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik sekaligus memastikan tidak ada intervensi selama pemeriksaan berlangsung.
Beberapa langkah yang telah dilakukan pemerintah antara lain:
- Menonaktifkan petugas yang diduga terlibat pungli.
- Melakukan pemeriksaan internal terhadap seluruh pihak terkait.
- Mengumpulkan keterangan dari korban dan saksi.
- Mengevaluasi pengawasan terhadap petugas lapangan.
- Menyiapkan sanksi tegas apabila dugaan pungli terbukti.
Kasus Pungli Dishub Bekasi Jadi Sorotan Publik
Kasus dugaan pungli tersebut memicu perhatian luas di media sosial karena memperlihatkan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur pemerintah terhadap sopir angkutan barang. Banyak warganet meminta pemerintah memberikan hukuman tegas agar praktik serupa tidak kembali terjadi, terutama di jalur distribusi logistik yang menjadi aktivitas harian para sopir truk.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa aparatur pemerintah harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan justru memanfaatkan kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Menurutnya, tindakan tegas diperlukan agar menjadi efek jera sekaligus memperbaiki citra pelayanan publik di daerah.
Kasus Pungli Dishub Bekasi menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap aparatur pemerintah harus terus diperkuat. Respons cepat Pemerintah Kota Bekasi melalui pemeriksaan internal dan penonaktifan petugas diharapkan mampu mengungkap fakta secara transparan serta memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang terlibat.
Ikuti terus informasi terbaru mengenai perkembangan kebijakan publik, penegakan hukum, dan peristiwa nasional hanya di Garap Media. Jangan lewatkan juga artikel menarik lainnya yang membahas isu-isu aktual dari berbagai daerah di Indonesia.
Referensi
