Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Sulawesi Utara (Sulut) di Sekolah Polisi Negara (SPN) menghentikan sementara pelayanan Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai Kamis (8/10/2026). Penghentian terjadi karena dana operasional SPPG telah habis, sementara pencairan anggaran baru dari Badan Gizi Nasional (BGN) masih menunggu realisasi (New Posko Manado, 2026).
SPPG Polda Sulut Menghentikan Layanan MBG Mulai 8 Oktober
SPPG Polda Sulut menghentikan sementara kegiatan penyediaan makanan bergizi di SPN Polda Sulut mulai 8 Oktober 2026. Pengelola mengambil langkah tersebut setelah dana operasional yang tersedia tidak lagi mencukupi kebutuhan pelayanan harian.
Irwasda Polda Sulut Kombes Pol Amin Litarso menyatakan bahwa penghentian layanan tidak berkaitan dengan persoalan pelanggaran atau kualitas pelaksanaan program. Kendala teknis pencairan anggaran dari BGN menjadi penyebab utama terhentinya operasional SPPG (New Posko Manado, 2026).
Amin menjelaskan bahwa SPPG SPN Polda Sulut masih menunggu pencairan anggaran setelah pengajuan kebutuhan disampaikan kepada BGN. Operasional akan kembali berjalan setelah dana masuk ke rekening pengelola.
Pencairan Anggaran BGN Menjadi Kendala Operasional SPPG
BGN memperketat mekanisme pencairan anggaran untuk setiap SPPG. Kebijakan tersebut mewajibkan pengelola mengajukan Rencana Kebutuhan (RKB) sebelum pencairan dana operasional dilakukan (New Posko Manado, 2026).
Menurut Amin, Polda Sulut telah mengajukan RKB kepada BGN. Proses berikutnya masih menunggu realisasi pencairan dari lembaga tersebut.
Kondisi itu membuat SPPG SPN Polda Sulut harus menghentikan sementara kegiatan produksi makanan. Dana terakhir yang tersedia masih memungkinkan dapur beroperasi hingga 7 Oktober, sedangkan layanan pada 8 Oktober tidak dapat dilanjutkan tanpa pencairan baru (XposeTV, 2026).
Beberapa tahapan yang berkaitan dengan pencairan anggaran SPPG meliputi:
- Pengajuan RKB oleh setiap SPPG kepada BGN.
- Verifikasi kebutuhan berdasarkan rencana operasional.
- Realisasi pencairan anggaran setelah proses administrasi selesai.
- Pengadaan bahan makanan setelah dana tersedia.
- Pelayanan MBG kembali berjalan setelah operasional siap.
Sekitar 2.500 Penerima Manfaat Terdampak Penghentian Sementara
SPPG SPN Polda Sulut melayani sekitar 2.500 penerima manfaat dalam operasional hariannya. Kelompok penerima mencakup balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta siswa dari jenjang TK hingga SMA (New Posko Manado, 2026).
Cakupan penerima yang luas membuat keberlanjutan operasional SPPG bergantung pada ketersediaan anggaran dan kelancaran distribusi bahan makanan. Penghentian sementara kemudian berdampak pada jadwal penyediaan makanan bagi kelompok penerima di wilayah layanan.
Sebelumnya, SPPG SPN Polda Sulut telah menjalankan distribusi MBG kepada sekolah-sekolah di Kota Manado. Pada November 2025, unit tersebut menyalurkan 1.086 porsi MBG kepada 12 sekolah dalam tahap operasional awal (ANTARA, 2025).
SPPG SPN Polda Sulut Menunggu Realisasi Dana dari BGN
Polda Sulut telah mengajukan kebutuhan anggaran kepada BGN untuk melanjutkan pelayanan MBG. Amin menyatakan pihaknya masih menunggu transfer dana sebelum dapur kembali melakukan produksi makanan.
“Kami sudah mengajukan ke BGN, namun saat ini masih menunggu realisasi pencairan. Begitu dana ditransfer, operasional akan langsung kembali berjalan,” ujar Amin pada Rabu (7/10/2026) (New Posko Manado, 2026).
Polda Sulut juga telah berkoordinasi dengan mitra penyedia untuk menjaga kesiapan operasional. Pengelola berharap proses pencairan tidak berlangsung lama sehingga pelayanan kepada penerima manfaat dapat kembali dilaksanakan.
SPPG Polda Sulut Menjadi Bagian Program MBG di Manado
SPPG di SPN Polda Sulut menjadi salah satu unit yang mendukung pelaksanaan program MBG di wilayah Sulawesi Utara. Polda Sulut membangun fasilitas tersebut di lingkungan SPN sebagai bagian dari dukungan terhadap penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.
Polda Sulut sebelumnya menyatakan SPPG di SPN Karombasan telah beroperasi sebagai salah satu fasilitas pendukung program MBG. Unit tersebut menjadi bagian dari pengembangan layanan pemenuhan gizi yang dijalankan Polda Sulut (BeritaManado, 2026).
Pelaksanaan layanan membutuhkan kesinambungan antara anggaran, pengadaan bahan makanan, proses produksi, dan distribusi. Kendala pencairan dana pada Oktober 2026 membuat rangkaian operasional tersebut harus berhenti sementara.
Operasional SPPG Polda Sulut Akan Berjalan Setelah Dana Cair
Penghentian layanan MBG di SPPG SPN Polda Sulut bersifat sementara. Polda Sulut akan kembali menjalankan pelayanan setelah BGN merealisasikan pencairan anggaran yang telah diajukan.
Kepastian waktu operasional kembali belum disampaikan karena proses pencairan masih berlangsung. Polda Sulut tetap melakukan koordinasi dengan BGN dan mitra penyedia sambil menunggu dana tersedia.
Perkembangan program MBG di Sulawesi Utara menjadi informasi penting bagi masyarakat, khususnya penerima manfaat dan pihak sekolah yang masuk dalam wilayah layanan SPPG. Baca artikel lain di Garap Media untuk mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan program pemenuhan gizi di berbagai daerah.
Informasi mengenai anggaran, distribusi makanan, dan operasional SPPG juga dapat membantu masyarakat memahami pelaksanaan program MBG secara lebih menyeluruh. Simak artikel lainnya di Garap Media untuk mendapatkan berita terbaru seputar pendidikan, kesehatan, dan kebijakan nasional.
Referensi
