Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyiapkan rekening bagi seluruh warga Indonesia. Langkah tersebut ditujukan untuk memperluas inklusi dan literasi keuangan di masyarakat. Arahan itu disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9/2026). Pemerintah sebelumnya mencatat tingkat inklusi keuangan nasional telah mencapai 93,62 persen. (ANTARA, 2026).
Prabowo Targetkan Rekening Warga Indonesia untuk Perluas Inklusi Keuangan
Kepemilikan rekening ditempatkan sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan arahan tersebut setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden dan sejumlah pejabat terkait. (ANTARA, 2026).
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62 persen. Di sisi lain, tingkat literasi keuangan nasional berada pada angka 63,57 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat ruang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai layanan keuangan. (ANTARA, 2026).
Capaian inklusi Indonesia dinilai sudah relatif baik dibandingkan sejumlah negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Meski demikian, perluasan kepemilikan rekening tetap didorong karena akses tersebut dapat menjadi pintu masuk menuju berbagai layanan keuangan formal. (ANTARA, 2026).
Himbara Diminta Siapkan Rekening bagi Masyarakat
Bank-bank Himbara mendapat arahan untuk mendukung perluasan kepemilikan rekening masyarakat. BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI) secara khusus disebut dalam persiapan penyediaan rekening tersebut. (ANTARA, 2026).
Sejumlah bank milik negara turut mengikuti pembahasan di Istana Kepresidenan. Pimpinan BRI, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan BSI tercatat hadir dalam rapat bersama Presiden. (ANTARA, 2026).
Integrasi data kependudukan juga disiapkan untuk mendukung perluasan akses rekening secara lebih terstruktur. Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan dipadankan dengan sistem Bank Indonesia. Sistem pembayaran dan gateway system turut menjadi bagian dari integrasi tersebut. (ANTARA, 2026).
Beberapa komponen utama dalam skema tersebut mencakup:
- Data Dukcapil menjadi basis identitas masyarakat.
- Sistem Bank Indonesia mendukung integrasi pembayaran.
- QRIS menjadi salah satu instrumen pembayaran yang disiapkan.
- Himbara menjalankan peran dalam penyediaan akses rekening.
- Pemerintah mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
Rekening Warga Indonesia Akan Mendukung Penyaluran Bantuan Pemerintah
Kepemilikan rekening juga berkaitan dengan rencana penyaluran berbagai program bantuan secara langsung. Airlangga mengatakan pemerintah ke depan akan mengarahkan bantuan kepada rekening masyarakat. Mekanisme tersebut memungkinkan program bantuan terhubung dengan sistem perbankan. (ANTARA, 2026).
Hubungan antara program pemerintah dan layanan keuangan formal dapat diperkuat melalui skema tersebut. Rekening masyarakat juga dapat menjadi sarana penyaluran bantuan tanpa mengandalkan pembayaran tunai secara langsung.
Integrasi Dukcapil dan Bank Indonesia Jadi Bagian Penting
Pemadanan data menjadi salah satu aspek penting dalam rencana perluasan rekening masyarakat. Data kependudukan akan dihubungkan dengan sistem pembayaran Bank Indonesia untuk membangun mekanisme layanan yang lebih terintegrasi. (ANTARA, 2026).
QRIS juga masuk dalam rancangan tersebut karena transaksi digital dapat meningkatkan pemanfaatan rekening dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Penggunaan sistem pembayaran digital sekaligus mendukung upaya pemerintah meningkatkan literasi keuangan di tengah pertumbuhan transaksi non-tunai. (ANTARA, 2026).
Rapat Prabowo Bahas Peran Strategis Himbara
Pembahasan mengenai kepemilikan rekening berlangsung dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada Senin sore. Airlangga Hartarto, sejumlah menteri, pimpinan Himbara, serta pejabat terkait kebijakan ekonomi dan keuangan turut menghadiri pertemuan tersebut. (ANTARA, 2026).
Kehadiran pimpinan bank-bank Himbara menunjukkan posisi perbankan BUMN dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sebelumnya, Prabowo juga menekankan peran Himbara sebagai agen pembangunan untuk mendukung berbagai kebijakan ekonomi pemerintah. (ANTARA, 2026).
Arahan terbaru menempatkan rekening perbankan bukan sekadar sebagai fasilitas transaksi. Infrastruktur tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi dan program pemerintah. Perluasan kepemilikan rekening diharapkan dapat membuka akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan.
Kebijakan Prabowo untuk memperluas kepemilikan rekening menunjukkan upaya pemerintah menghubungkan data kependudukan, sistem pembayaran, dan perbankan. Himbara bersama lembaga terkait selanjutnya memiliki peran dalam mempersiapkan implementasi kebijakan tersebut. (ANTARA, 2026).
Bagi pembaca yang ingin mengikuti perkembangan ekonomi, kebijakan pemerintah, dan berita nasional lainnya, Garap Media menghadirkan berbagai informasi terkini dengan pembahasan yang ringkas dan mudah dipahami. Simak artikel lain di Garap Media untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Referensi
