Eks pejabat Kementerian Perhubungan Harno Trimadi diduga meminta commitment fee sebesar 5 persen kepada PT KA Properti Manajemen (KAPM) untuk memenangkan proyek perlintasan sebidang Jawa-Sumatera Tahun Anggaran 2022. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan tersebut dalam sidang perdana perkara PT KAPM di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 7 September 2026. (detikNews, 2026; Jurnas, 2026).
Fee 5 Persen Kemenhub Dikaitkan dengan Proyek Rp20,7 Miliar
Harno Trimadi saat itu menjabat Direktur Prasarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran. Jaksa menyebut Harno menawarkan proyek perlintasan Jawa-Sumatera kepada PT KAPM setelah perusahaan tersebut menagih pembayaran pekerjaan perbaikan rel yang belum dilunasi pemerintah. (Akurat, 2026).
Pekerjaan perbaikan rel akibat banjir di Lemah Abang memiliki nilai sekitar Rp5,2 miliar. PT KAPM disebut menggunakan anggaran perusahaan terlebih dahulu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, tetapi pembayaran dari Direktorat Prasarana Perkeretaapian belum terealisasi hingga akhir 2021. (iNews, 2026).
Pertemuan antara pihak PT KAPM dan Harno kemudian membahas proyek perlintasan sebidang Jawa-Sumatera yang direncanakan pada 2022. Jaksa menyebut Harno mengarahkan pihak perusahaan untuk berkoordinasi dengan Fadliansyah selaku Pejabat Pembuat Komitmen agar proses teknis dan pelelangan dapat diarahkan kepada PT KAPM. (detikNews, 2026).
Harno Trimadi Diduga Minta Commitment Fee 5 Persen
Jaksa KPK menyebut Harno menyampaikan adanya commitment fee sebesar 5 persen dari nilai kontrak. Fee tersebut disebut menjadi syarat agar PT KAPM memperoleh paket pekerjaan perlintasan sebidang wilayah Jawa dan Sumatera Tahun Anggaran 2022. (Sinar Harapan, 2026).
PT KAPM kemudian memenangkan proyek dengan nilai kontrak Rp20.752.776.802 atau sekitar Rp20,7 miliar. Jaksa menyebut proses tersebut melibatkan penyesuaian dokumen pengadaan, termasuk kapasitas alat berat, agar persyaratan proyek sesuai dengan kemampuan perusahaan. (detikNews, 2026).
Beberapa tahapan yang disebut jaksa dalam surat dakwaan meliputi:
- Harno menawarkan paket pekerjaan perlintasan Jawa-Sumatera kepada PT KAPM.
- Harno mengarahkan perusahaan untuk berkoordinasi dengan Fadliansyah.
- Fadliansyah membantu pengaturan teknis proses pelelangan.
- Dokumen pengadaan diduga disesuaikan dengan kemampuan PT KAPM.
- PT KAPM akhirnya memperoleh kontrak senilai sekitar Rp20,7 miliar.
- Commitment fee kemudian ditetapkan sebesar 5 persen dari nilai kontrak.
PT KAPM Didakwa Setor Rp1,125 Miliar
PT KAPM didakwa memberikan uang sebesar Rp1,125 miliar kepada Harno Trimadi dan Fadliansyah sebagai bagian dari pemenuhan commitment fee. Jaksa menyebut pemberian tersebut dilakukan setelah kontrak proyek ditandatangani pada April 2022. (iNews, 2026).
Selain uang Rp1,125 miliar tersebut, jaksa juga mendakwa PT KAPM memberikan Rp240 juta kepada Hamdan, Edi Purnomo, dan Budi Prasetiyo. Ketiga nama tersebut disebut memiliki peran dalam asistensi atau proses pengadaan proyek perlintasan sebidang Jawa-Sumatera. (detikNews, 2026).
Total uang yang disebut dalam dakwaan mencapai Rp1,365 miliar. Jaksa menyatakan pemberian tersebut bertujuan agar PT KAPM memperoleh paket pekerjaan perlintasan sebidang yang berada di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kemenhub. (detikNews, 2026).
Proyek Perlintasan Jawa-Sumatera Berawal dari Utang Rp5,2 Miliar
Perkara tersebut bermula dari pekerjaan perbaikan rel akibat banjir di Lemah Abang pada 2021. PT KAPM menjalankan pekerjaan tersebut dengan menggunakan dana perusahaan sebelum menerima pembayaran dari Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kemenhub. (iNews, 2026).
Jaksa menyebut kondisi tersebut kemudian menjadi pintu masuk pembicaraan mengenai proyek baru pada 2022. Harno menawarkan paket pekerjaan perlintasan sebidang sebagai proyek yang dapat dikerjakan PT KAPM, tetapi tawaran tersebut disertai dugaan commitment fee sebesar 5 persen. (Akurat, 2026).
PT KAPM akhirnya memperoleh proyek setelah proses pelelangan yang diduga telah diatur. Jaksa menyebut perusahaan mendapatkan keuntungan sekitar Rp2,41 miliar dari proyek tersebut. (detikNews, 2026).
KPK Dakwa PT KAPM dalam Perkara Suap Proyek DJKA
KPK mendakwa PT KA Properti Manajemen sebagai korporasi dalam perkara dugaan suap proyek perlintasan sebidang Jawa-Sumatera. Jaksa membacakan dakwaan tersebut dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, 7 September 2026. (detikNews, 2026).
Jaksa mendakwa PT KAPM melalui mantan Direktur Utama Yoseph Ibrahim dan Vice President PT KAPM Parjono memberikan uang kepada sejumlah pejabat untuk memperoleh pekerjaan. Dakwaan tersebut menjadi dasar proses persidangan yang akan menguji dugaan pemberian suap dan pengaturan proyek tersebut. (detikNews, 2026).
Perkara ini menunjukkan bahwa dugaan pengaturan proyek tidak hanya berkaitan dengan pemberian uang setelah kontrak berjalan. Dakwaan KPK juga menguraikan dugaan pengaturan sejak tahap penentuan pemenang lelang dan penyesuaian persyaratan pengadaan.
Kasus dugaan fee 5 persen Kemenhub kini memasuki proses persidangan terhadap PT KAPM sebagai terdakwa korporasi. Pembaca dapat mengikuti perkembangan persidangan dan pemberantasan korupsi melalui berita terbaru Garap Media.
Garap Media juga menghadirkan informasi mengenai hukum, pemerintahan, ekonomi, dan isu nasional lainnya dengan pembahasan yang ringkas dan informatif. Simak artikel lain di Garap Media untuk mengikuti perkembangan kasus hukum dan kebijakan publik terbaru.
Referensi
