Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan memberikan perlindungan baru terhadap hak cuti pekerja atau buruh. Pasal 118 ayat (6) menetapkan bahwa pelaksanaan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat tidak boleh mengurangi jatah cuti tahunan pekerja. Ketentuan tersebut menjadi perubahan penting dalam pengaturan waktu istirahat dan cuti yang berlaku sejak 28 Oktober 2026. (CNN Indonesia, 2026; detikNews, 2026)
UU Pelindungan Ketenagakerjaan Atur Cuti Bersama Tanpa Potongan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur perlindungan hak cuti melalui Pasal 118. Ayat (6) pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa perusahaan yang menerapkan cuti bersama berdasarkan ketetapan pemerintah pusat tidak boleh mengurangi hak cuti tahunan pekerja atau buruh.
Aturan tersebut memberikan kepastian bagi pekerja yang sebelumnya menghadapi kemungkinan pemotongan jatah cuti tahunan ketika perusahaan menerapkan cuti bersama. Ketentuan baru ini memisahkan pelaksanaan cuti bersama dari hak cuti tahunan yang dimiliki pekerja. (CNN Indonesia, 2026; Bisnis.com, 2026)
Perubahan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam UU Nomor 27 Tahun 2026. Pemerintah dan DPR RI menyusun regulasi tersebut untuk mengatur kembali sejumlah aspek ketenagakerjaan, termasuk waktu kerja, istirahat, cuti, pengupahan, dan perlindungan pekerja. (Bisnis.com, 2026)
Hak Cuti Tahunan Pekerja Minimal 12 Hari Kerja
Pasal 118 ayat (5) UU Pelindungan Ketenagakerjaan menetapkan hak cuti tahunan bagi pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Pemberi kerja wajib memberikan cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja kepada pekerja yang memenuhi persyaratan tersebut.
Pelaksanaan cuti tahunan tetap mengikuti ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi perusahaan dan pekerja untuk mengatur mekanisme penggunaan cuti sesuai hubungan kerja masing-masing. (CNN Indonesia, 2026)
Pekerja dapat memahami beberapa ketentuan utama mengenai hak cuti melalui poin berikut:
- Cuti tahunan: Minimal 12 hari kerja setelah bekerja selama 12 bulan berturut-turut.
- Cuti bersama: Tidak mengurangi jatah cuti tahunan apabila perusahaan menerapkannya berdasarkan ketetapan pemerintah pusat.
- Pengaturan cuti: Mengikuti perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- Kewajiban perusahaan: Memberikan waktu istirahat dan cuti sesuai ketentuan undang-undang. (detikNews, 2026)
UU Pelindungan Ketenagakerjaan Berlaku Sejak Oktober 2026
UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mulai berlaku pada 28 Oktober 2026. Regulasi tersebut mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta sebagian ketentuan klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja. (CNBC Indonesia, 2026)
Perubahan tersebut memberikan landasan hukum baru bagi pengaturan hak pekerja, termasuk cuti tahunan dan cuti bersama. Pekerja dapat memahami ketentuan tersebut sebagai dasar untuk mengetahui hak istirahat yang wajib dipenuhi perusahaan.
Pembaca dapat mengikuti perkembangan kebijakan ketenagakerjaan, hak pekerja, dan regulasi terbaru melalui artikel ekonomi serta hukum lainnya di Garap Media.
Garap Media juga menghadirkan informasi mengenai dunia kerja, kebijakan pemerintah, dan perlindungan tenaga kerja agar pembaca memahami perubahan aturan yang memengaruhi kehidupan profesional.
Referensi
