Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan. Angka tersebut meningkat Rp407.065 atau 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 yang mencapai Rp5.729.876. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan keputusan tersebut pada Jumat, 20 November 2026, setelah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Kenaikan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2026; ANTARA, 2026).
UMP DKI Jakarta 2027 Naik Rp407.065 dari Tahun Sebelumnya
Pramono Anung menetapkan besaran UMP 2027 melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026. Keputusan tersebut menetapkan upah minimum bulanan pekerja di wilayah DKI Jakarta sebesar Rp6.136.941.
Jika dibandingkan dengan ketetapan tahun sebelumnya, kenaikan UMP Jakarta pada 2027 menunjukkan peningkatan persentase. Berikut perbandingan besaran upah minimum Jakarta:
UMP 2026: Rp5.729.876 per bulan.
UMP 2027: Rp6.136.941 per bulan.
Selisih kenaikan: Rp407.065 per bulan.
Persentase kenaikan: 7,1 persen.
Persentase kenaikan tersebut lebih tinggi dibandingkan penyesuaian UMP 2026 yang mencapai 6,1 persen. Dengan demikian, kenaikan pada 2027 bertambah satu poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya (ANTARA, 2026; CNBC Indonesia, 2026).
Pramono Anung Bahas UMP 2027 Bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta
Pramono menyampaikan bahwa penetapan UMP 2027 telah melewati pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Forum tersebut melibatkan tiga unsur utama, yaitu pemerintah, pekerja atau serikat pekerja, serta pengusaha.
Ketiga unsur tersebut memberikan pertimbangan dalam proses penentuan besaran upah minimum. Pemprov DKI Jakarta kemudian menjalankan peran sebagai fasilitator untuk mempertemukan kepentingan pekerja dan pelaku usaha.
Pramono menegaskan bahwa kebijakan pengupahan harus memperhatikan dua kepentingan sekaligus. Pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi dunia usaha juga membutuhkan kepastian agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
Ia menyebut keputusan tersebut sebagai upaya menghadirkan sistem pengupahan yang berkeadilan bagi seluruh pihak. Penetapan itu juga memberikan kepastian mengenai standar upah minimum di Jakarta untuk tahun mendatang (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2026; Bisnis.com, 2026).
Batas Penetapan UMP 2027 Berakhir pada 21 November
Penetapan UMP Jakarta berlangsung sehari sebelum batas waktu yang ditentukan pemerintah pusat. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya menetapkan 21 November 2026 sebagai tenggat pengumuman UMP 2027 bagi seluruh gubernur.
Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Regulasi itu juga mengatur bahwa UMP yang telah ditetapkan mulai berlaku pada 1 Januari tahun berikutnya.
Dengan jadwal tersebut, UMP 2027 akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Pemerintah daerah lainnya juga perlu menyelesaikan penetapan upah minimum sesuai tenggat yang berlaku (detikFinance, 2026; Kementerian Ketenagakerjaan, 2025).
Jangan lewatkan informasi terbaru mengenai UMP Jakarta, kebijakan ketenagakerjaan, dan perkembangan ekonomi nasional melalui artikel berita di Garap Media. Pembaca juga dapat mengikuti perkembangan upah minimum di berbagai provinsi menjelang pemberlakuan kebijakan pada 2027.
Ikuti terus berita ekonomi dan kebijakan publik lainnya hanya di Garap Media. Temukan informasi terbaru seputar dunia kerja, kesejahteraan pekerja, serta keputusan pemerintah yang memengaruhi kehidupan masyarakat.
Referensi
