DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Ini Cakupan Tindak Pidana dan Aturannya

Last Updated: 19 November 2026, 16:21

Bagikan:

UU Perampasan Aset
Suasana rapat paripurna DPR RI saat pengesahan UU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Sumber gambar: ANTARA FOTO/Fauzan
Table of Contents

Rapat paripurna berlangsung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ketua DPR Puan Maharani memimpin rapat tersebut bersama sejumlah wakil ketua DPR. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan.

Puan kemudian meminta persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir. Para peserta rapat menyatakan setuju sehingga pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang resmi disepakati. Habiburokhman menyebut proses legislasi ini sebagai penantian masyarakat selama 18 tahun (detikNews, 2026).

UU Perampasan Aset Mengatur Tujuh Kelompok Tindak Pidana

Undang-undang ini mencakup tindak pidana korupsi dan enam kelompok tindak pidana lainnya. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan bahwa aturan tersebut terdiri atas 74 pasal.

Berdasarkan Pasal 4 yang diberitakan DDTCNews (2026), aset terkait tindak pidana berikut dapat menjadi objek perampasan:

  • Korupsi: Aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

  • Narkotika dan psikotropika: Aset yang berasal dari tindak pidana narkotika dan psikotropika.

  • Terorisme: Aset yang berkaitan dengan terorisme dan pendanaan terorisme.

  • Penyelundupan manusia: Aset yang berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan manusia.

  • Penyelundupan senjata: Aset terkait penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.

  • Perdagangan orang: Aset yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.

  • Penipuan dan penggelapan: Aset dari penipuan atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menyebut aset bandar judi online dapat disita melalui aturan ini. Namun, daftar kategori dalam Pasal 4 tidak menyebut judi online secara terpisah. Sementara itu, tindak pidana perpajakan yang semula masuk dalam pembahasan awal akhirnya dicoret dari cakupan undang-undang (DDTCNews, 2026; detikNews, 2026).

Mekanisme Perampasan Aset dan Pengawasan dalam UU Baru

UU Perampasan Aset memungkinkan aparat melakukan perampasan aset tanpa harus mendasarkan tindakan pada putusan pidana atau melalui mekanisme non-conviction based forfeiture. Mekanisme tersebut bertujuan membantu pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Meski demikian, undang-undang ini juga memuat ketentuan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Habiburokhman menyampaikan beberapa unsur pengamanan, yaitu:

  • Pembentukan pengawas independen yang ditunjuk presiden.

  • Penerapan beban pembuktian yang berimbang.

  • Penggunaan transparansi digital dalam proses pengawasan.

Undang-undang ini tidak langsung berlaku setelah pengesahan. Aturan tersebut mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah Badan Pengelolaan Aset serta Badan Pengawasan Perampasan Aset terbentuk. Ketentuan ini juga tidak berlaku surut terhadap tindak pidana sebelum pemberlakuannya (DDTCNews, 2026; detikNews, 2026).

Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi langkah penting dalam penguatan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana di Indonesia. Masyarakat tetap perlu mengikuti proses pembentukan lembaga dan aturan pelaksanaannya.

Pembaca dapat mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah, hukum, dan politik nasional melalui artikel lainnya di Garap Media. Informasi tersebut membantu pembaca memahami perubahan regulasi yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Referensi

/ Stay Connected /

802

Ikuti

1

Ikuti

169

Ikuti

13

Ikuti

/ Media Promosi /

Pasang Iklan & Promosikan Brand Anda di Garap Media!

Tampilkan produk, layanan, atau acara Anda di halaman kami dan jangkau ribuan pembaca setiap hari. Hubungi kami untuk penawaran kerja sama dan paket promosi terbaik.

/ Berita Lainnya /