Presiden Prabowo Subianto memaparkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, pada 15 November 2026. Prabowo menyebut kepolisian sedang menyelidiki 104 perusahaan terkait dugaan keterlibatan dalam karhutla, sementara pemerintah telah mencabut 17 konsesi dan memproses sejumlah korporasi secara hukum. Presiden juga menyampaikan permohonan maaf kepada Malaysia dan Singapura atas dampak kabut asap lintas batas. (Sekretariat Presiden, 2026; ANTARA, 2026)
Prabowo Ungkap Penindakan 104 Korporasi Karhutla di KTT ASEAN
Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk tidak memberikan toleransi kepada korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan. Presiden menyampaikan perkembangan penegakan hukum tersebut di hadapan para pemimpin negara anggota ASEAN dalam sesi pleno KTT ke-49 ASEAN.
Prabowo merinci sejumlah langkah penindakan terhadap perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas karhutla. Pemerintah telah mencabut 17 konsesi perusahaan, sedangkan kepolisian menangani berbagai proses penyelidikan dan penuntutan.
Rincian penindakan korporasi yang disampaikan Prabowo meliputi:
- 17 perusahaan: Konsesi telah dicabut oleh pemerintah.
- 26 perusahaan: Sedang menjalani proses penyelidikan.
- 11 perusahaan: Telah menghadapi dakwaan.
- 23 perusahaan: Masuk daftar perusahaan yang akan didakwa.
- 104 perusahaan: Secara keseluruhan sedang diselidiki kepolisian terkait karhutla. (Sekretariat Presiden, 2026; CNN Indonesia, 2026)
Indonesia Kerahkan 71 Ribu Personel untuk Menangani Karhutla
Pemerintah Indonesia mengerahkan sekitar 71.000 personel pemadam kebakaran hutan untuk menangani karhutla yang berlangsung hampir empat bulan. Prabowo menjelaskan bahwa operasi tersebut membutuhkan pengorbanan besar dari petugas di lapangan.
Presiden menyebut 16 personel meninggal dunia ketika menjalankan tugas pemadaman. Sejumlah petugas lainnya mengalami luka-luka, sementara operasi penanganan karhutla juga menyebabkan kehilangan dua helikopter. (ANTARA, 2026)
Prabowo menekankan bahwa pemerintah perlu mengubah pendekatan penanganan karhutla. Indonesia selama ini berfokus pada pemadaman dan mitigasi, tetapi pemerintah ingin memperkuat pencegahan kebakaran secara sistematis.
Pemerintah juga menyiapkan pembentukan lembaga baru dan sejumlah program untuk memperkuat pencegahan karhutla. Langkah tersebut diharapkan membantu Indonesia mengurangi risiko kebakaran hutan sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan bencana.
Prabowo Sampaikan Permohonan Maaf atas Kabut Asap ASEAN
Prabowo menyampaikan permohonan maaf atas nama pemerintah dan masyarakat Indonesia kepada Malaysia dan Singapura. Presiden mengakui bahwa kabut asap akibat karhutla Indonesia telah berdampak terhadap masyarakat di kedua negara tersebut.
Pernyataan itu menjadi bagian dari komitmen Indonesia untuk memperkuat penanganan karhutla dan mengurangi dampak lintas batas. Pemerintah Indonesia juga menegaskan upaya penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan. (CNA, 2026; Sekretariat Presiden, 2026)
Pembaca dapat mengikuti perkembangan penegakan hukum karhutla, kebijakan lingkungan, dan diplomasi Indonesia melalui artikel politik dan hukum lainnya di Garap Media.
Garap Media juga menghadirkan informasi mengenai kebijakan pemerintah, isu lingkungan, serta perkembangan hubungan Indonesia dengan negara ASEAN. Ikuti artikel terbaru Garap Media untuk memahami berbagai perkembangan nasional dan regional.
Referensi:
