Indonesia mulai memberlakukan pajak minimum global 15 persen sejak September 2026 untuk perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria omzet konsolidasi minimal 750 juta euro per tahun. Kebijakan ini bertujuan mencegah penghindaran pajak melalui pemanfaatan perbedaan tarif antarnegara sekaligus memastikan perusahaan besar membayar pajak sesuai ketentuan internasional. (CNN Indonesia, 2026)
Pajak Minimum Global 15 Persen Berlaku bagi Perusahaan Multinasional
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan Global Minimum Tax (GMT) untuk memperkuat hak pemajakan Indonesia terhadap grup perusahaan multinasional. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari kesepakatan internasional melalui kerangka Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) yang dikembangkan dalam inisiatif OECD dan G20.
Aturan tersebut menetapkan batas tarif pajak efektif minimum sebesar 15 persen bagi grup perusahaan multinasional yang memenuhi persyaratan. Perusahaan dengan tarif pajak efektif di bawah ambang batas tersebut dapat dikenai pajak tambahan sesuai mekanisme GloBE.
Penerapan pajak minimum global memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:
- Mencegah penghindaran pajak: Mengurangi praktik pemindahan keuntungan ke negara dengan tarif pajak rendah.
- Memperkuat penerimaan negara: Memastikan Indonesia memperoleh hak pemajakan atas keuntungan perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.
- Menciptakan persaingan usaha yang adil: Mengurangi keuntungan perusahaan yang memanfaatkan perbedaan tarif pajak antarnegara.
- Meningkatkan transparansi: Mendorong perusahaan multinasional menyampaikan informasi pajak dan keuangan secara lebih terstruktur. (Direktorat Jenderal Pajak, 2024; CNBC Indonesia, 2025)
DJP Identifikasi Ribuan Perusahaan dalam Cakupan Pajak Minimum Global
DJP mengidentifikasi ribuan entitas perusahaan yang berpotensi masuk cakupan pajak minimum global. Berdasarkan data per 20 Oktober 2026, sebanyak 22.662 wajib pajak yang tergabung dalam 1.980 grup perusahaan terindikasi memenuhi kriteria kebijakan tersebut.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.757 wajib pajak telah memenuhi ketentuan administrasi atau sekitar 25 persen dari keseluruhan entitas yang teridentifikasi. DJP juga mendorong perusahaan untuk memeriksa status kewajiban dan menyiapkan data keuangan bersama grup usaha masing-masing. (CNN Indonesia, 2026)
Mekanisme Pajak Minimum Global Melalui GloBE
Indonesia menjalankan pajak minimum global berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024. Regulasi tersebut mengatur mekanisme pengenaan pajak tambahan terhadap grup perusahaan multinasional yang memiliki tarif pajak efektif di bawah 15 persen. (Direktorat Jenderal Pajak, 2024)
Penerapan GloBE mencakup tiga mekanisme utama, yaitu:
- Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT): Memberikan hak kepada Indonesia untuk memungut pajak tambahan atas keuntungan perusahaan yang memiliki tarif pajak efektif di bawah 15 persen di dalam negeri.
- Income Inclusion Rule (IIR): Memungkinkan negara domisili perusahaan induk mengenakan pajak tambahan atas keuntungan entitas grup yang membayar pajak rendah di negara lain.
- Undertaxed Profits Rule (UTPR): Mengatur pengenaan pajak tambahan apabila mekanisme IIR belum sepenuhnya memungut kewajiban pajak minimum.
Penerapan mekanisme tersebut membantu pemerintah mempertahankan hak pemajakan atas keuntungan perusahaan multinasional sesuai ketentuan internasional. (Direktorat Jenderal Pajak, 2024)
Pajak Minimum Global Tidak Mengubah Tarif PPh Badan Indonesia
Pajak minimum global 15 persen tidak menggantikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan Indonesia yang umumnya sebesar 22 persen. Ketentuan GMT menggunakan tarif pajak efektif sebagai dasar penghitungan kewajiban tambahan bagi grup perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria.
Perusahaan yang sudah membayar pajak efektif minimal 15 persen pada suatu yurisdiksi umumnya tidak memiliki kewajiban pajak tambahan berdasarkan aturan minimum tersebut. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki tarif pajak efektif di bawah ambang batas dapat menghadapi tambahan kewajiban pajak sesuai perhitungan GloBE. (Direktorat Jenderal Pajak, 2026)
Penerapan kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat sistem perpajakan dan menjaga keadilan bagi pelaku usaha. Pembaca dapat mengikuti perkembangan kebijakan fiskal, investasi, dan ekonomi nasional melalui artikel bisnis lainnya di Garap Media.
Garap Media juga menghadirkan informasi mengenai regulasi terbaru, strategi bisnis, serta perkembangan ekonomi global yang memengaruhi masyarakat dan dunia usaha. Ikuti artikel terbaru Garap Media untuk memahami berbagai perubahan kebijakan ekonomi Indonesia.
Referensi:
