Dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang, Yosef Lede, menjadi perhatian publik setelah seorang perempuan berusia 21 tahun melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Peristiwa yang dilaporkan itu diduga terjadi di rumah jabatan Bupati Kupang pada 11 November 2026. Saat ini, kepolisian tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap perkara tersebut secara profesional tanpa memandang jabatan pihak terlapor. (ANTARA, 2026; Media Hub Polri, 2026)
Polda NTT Tangani Laporan Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang
Kasus tersebut bermula dari dugaan tawaran pekerjaan yang diterima korban melalui seseorang berinisial EK. Setelah menerima tawaran itu, korban mendatangi rumah jabatan Bupati Kupang bersama sejumlah orang sebelum mengalami dugaan tindakan pemaksaan yang mengarah pada kekerasan seksual.
Laporan mengenai kejadian tersebut disampaikan korban kepada Polda NTT pada Kamis, 12 November 2026. Kepolisian mencatat pengaduan itu dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT. Selanjutnya, penanganan perkara dilakukan melalui Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO).
Kapolda NTT, Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, menegaskan bahwa penyidik akan mengusut perkara berdasarkan fakta dan alat bukti. Ia memastikan kedudukan maupun jabatan seseorang tidak akan memengaruhi proses penegakan hukum. (ANTARA, 2026; Media Hub Polri, 2026)
Penyidik Polda NTT Lakukan Olah TKP dan Amankan Barang Bukti
Sejumlah langkah penyelidikan dilakukan Polda NTT untuk mengungkap dugaan kekerasan seksual di rumah jabatan Bupati Kupang. Pada Senin, 16 November 2026, tim penyidik bersama Inafis mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengidentifikasi petunjuk, dan mengamankan barang bukti.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT, Kombes Pol. Nova Irone Surentu, menjelaskan bahwa penyidik menemukan satu potong celana yang berkaitan dengan laporan korban. Hingga proses penyelidikan berlangsung, kepolisian juga telah memeriksa korban dan lima orang saksi untuk mendalami rangkaian peristiwa tersebut.
Selain mengumpulkan keterangan, kepolisian menjalankan beberapa langkah berikut:
- Melaksanakan pemeriksaan medis melalui Visum et Repertum di Rumah Sakit Bhayangkara.
- Mengamankan barang bukti dan memeriksa lokasi kejadian.
- Berkoordinasi dengan psikolog forensik untuk mendukung pemulihan korban.
- Menyediakan pendampingan melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menjamin perlindungan korban.
Setelah seluruh kebutuhan pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti terpenuhi, penyidik berencana memanggil pihak terlapor serta melaksanakan gelar perkara. (ANTARA, 2026; Tribrata News, 2026)
Komnas Perempuan Desak Perlindungan Korban dan Penegakan Hukum
Kasus Bupati Kupang turut mendapat perhatian Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Lembaga tersebut mengecam dugaan tindak perkosaan yang melibatkan pejabat publik sekaligus meminta pemerintah memastikan perlindungan dan pemulihan korban.
Melalui siaran pers pada 16 November 2026, Komnas Perempuan menyoroti dugaan penyalahgunaan relasi kuasa melalui tawaran pekerjaan kepada korban. Menurut lembaga tersebut, posisi pejabat publik tidak boleh dimanfaatkan untuk mengeksploitasi kerentanan ekonomi maupun ketidaksetaraan hubungan dengan masyarakat.
Komnas Perempuan menyampaikan sejumlah tuntutan terkait penanganan perkara, yaitu:
- Memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban secara berkelanjutan.
- Mengusut laporan secara menyeluruh menggunakan ketentuan hukum yang berlaku.
- Memastikan proses hukum tidak berhenti melalui penyelesaian kekeluargaan.
- Meminta Gubernur NTT dan Kementerian Dalam Negeri memeriksa pihak terlapor secara transparan.
Selain itu, Komnas Perempuan mengingatkan masyarakat dan media agar menjaga privasi korban serta tidak menyebarkan informasi yang dapat mengungkap identitasnya. (Komnas Perempuan, 2026)
Dalam perkembangan penanganan perkara, Polda NTT menyebut dugaan perbuatan tersebut mengarah pada Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketentuan itu mengatur penyalahgunaan kedudukan, wewenang, atau kerentanan seseorang untuk memaksa terjadinya perbuatan seksual. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300 juta. (Media Hub Polri, 2026)
Perkembangan perkara ini menjadi perhatian terhadap penegakan hukum dan perlindungan perempuan, terutama ketika laporan dugaan kekerasan seksual melibatkan pejabat publik.
Pembaca dapat mengikuti perkembangan kasus hukum dan berbagai peristiwa nasional lainnya melalui artikel berita terbaru di Garap Media.
Garap Media juga menghadirkan informasi mengenai isu sosial, perlindungan perempuan, dan kebijakan pemerintah untuk membantu pembaca memahami berbagai persoalan yang berkembang di Indonesia.
Referensi:
