Sejumlah elemen masyarakat menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 10 November 2026. Dalam aksi bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan tersebut, demonstran mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dan meminta DPR menindaklanjuti tuntutan pemakzulan. Massa juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait penegakan hukum dan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. (NTVNews.id, 2026; Carapandang, 2026)
Demo Pemakzulan Gibran Berlangsung di Depan Gedung DPR
Massa aksi memadati kawasan depan Gedung DPR RI sejak Selasa pagi. Para demonstran membawa bendera, membentangkan spanduk bertuliskan “Makzulkan Gibran” dan “#GibranOut”, serta menyampaikan orasi secara bergantian melalui mobil komando. (NTVNews.id, 2026)
Aksi tersebut melibatkan berbagai kelompok masyarakat dan mahasiswa. Polda Metro Jaya memperkirakan sekitar 2.720 orang dari 36 elemen masyarakat mengikuti rangkaian demonstrasi di sejumlah titik Jakarta. Kawasan DPR/MPR RI dan Monas menjadi dua lokasi utama konsentrasi massa.
Namun, tuntutan pemakzulan Gibran berasal dari kelompok tertentu dalam aksi tersebut. Carapandang melaporkan bahwa lima elemen masyarakat dengan perkiraan 400 peserta membawa agenda pemakzulan Wakil Presiden. (Carapandang, 2026)
Lima Tuntutan Demonstran kepada DPR dan Pemerintah
Para demonstran menyampaikan lima tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah, DPR RI, dan aparat penegak hukum. Tuntutan tersebut mencakup persoalan jabatan Wakil Presiden hingga penanganan dugaan penyadapan terhadap Presiden.
Berikut lima tuntutan yang disampaikan massa:
- Pengunduran diri Gibran: Massa meminta Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden dan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.
- Hak Menyatakan Pendapat: Demonstran mendesak DPR menggunakan hak konstitusional tersebut untuk menindaklanjuti persoalan dokumen pendidikan Gibran.
- Pengusutan dugaan penyadapan: Massa meminta aparat mengungkap pihak yang diduga terlibat dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
- Penegakan hukum: Demonstran menuntut proses hukum yang bebas dari intervensi kekuasaan dan kepentingan politik.
- Penegakan konstitusi: Massa mengajak seluruh elemen masyarakat mengawal demokrasi, supremasi hukum, dan akuntabilitas pemerintah. (NTVNews.id, 2026)
Isu Dokumen Pendidikan Gibran Menjadi Dasar Tuntutan Massa
Persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi salah satu alasan demonstran menyuarakan pemakzulan. Massa merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang mereka kaitkan dengan keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan Wakil Presiden.
Tuntutan tersebut merupakan pandangan dan aspirasi kelompok demonstran yang disampaikan dalam aksi. Penyampaian tuntutan tidak dengan sendirinya berarti DPR telah memulai proses pemakzulan atau menetapkan adanya pelanggaran hukum oleh Gibran. (NTVNews.id, 2026; Metro TV, 2026)
Aksi Demonstrasi Gibran Berlangsung di Tengah Peringatan Hari Pahlawan
Demonstrasi di depan Gedung DPR menjadi bagian dari rangkaian penyampaian aspirasi masyarakat pada peringatan Hari Pahlawan 2026. Berbagai kelompok membawa isu berbeda, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan serta evaluasi kebijakan pemerintah. (Carapandang, 2026)
Pembaca dapat mengikuti perkembangan tuntutan demonstran, respons DPR, dan dinamika pemerintahan melalui artikel politik lainnya di Garap Media.
Garap Media juga menghadirkan berita nasional dan perkembangan kebijakan publik untuk membantu pembaca memahami berbagai isu yang berkembang di Indonesia.
Referensi:
