Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) merespons Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 yang mengharamkan penggunaan rokok elektrik atau vape. Kemenkes mengapresiasi perhatian MUI terhadap perlindungan kesehatan masyarakat dan menyatakan akan mengkaji penguatan kebijakan pengendalian vape, termasuk kemungkinan pelarangan total peredarannya. Respons tersebut juga menyoroti risiko nikotin, paparan zat kimia, serta penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana konsumsi zat terlarang. (ANTARA, 2026; detikHealth, 2026)
Kemenkes RI Apresiasi Fatwa MUI Vape untuk Perlindungan Generasi Muda
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menyampaikan apresiasi terhadap perhatian MUI mengenai bahaya rokok elektrik. Kemenkes menilai fatwa tersebut dapat memperkuat perlindungan masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, dari paparan nikotin serta dampak penggunaan vape. (detikHealth, 2026)
Kemenkes menegaskan bahwa rokok elektrik bukan produk yang bebas risiko kesehatan. Produk vape mengandung nikotin yang bersifat adiktif, sedangkan aerosol dan berbagai zat kimia di dalamnya berpotensi membahayakan tubuh meskipun vape tidak mengandung tar seperti rokok konvensional. (ANTARA, 2026)
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 Haramkan Vape
MUI menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape pada 6 November 2026. Fatwa tersebut mencakup ketentuan mengenai penggunaan, penyalahgunaan, serta aktivitas produksi dan perdagangan rokok elektrik.
Ketentuan hukum dalam fatwa tersebut meliputi:
- Penggunaan vape: MUI menetapkan penggunaan rokok elektrik sebagai perbuatan haram karena membahayakan kesehatan dan lingkungan.
- Penyalahgunaan vape: MUI mengharamkan penggunaan perangkat vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- Produksi dan perdagangan: MUI menetapkan aktivitas memproduksi serta memperjualbelikan rokok elektrik sebagai perbuatan haram.
MUI juga merekomendasikan Presiden dan DPR RI menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya. Rekomendasi tersebut bertujuan memperkuat perlindungan masyarakat dari risiko kesehatan dan penyalahgunaan zat terlarang. (MUI, 2026; ANTARA, 2026)
Kemenkes Kaji Pelarangan Total Peredaran Vape di Indonesia
Kemenkes selama ini mengendalikan rokok elektrik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Regulasi tersebut mengatur pembatasan usia pengguna dan penjualan, pengendalian iklan serta promosi, dan ketentuan kandungan produk rokok elektrik.
Kemenkes menyatakan penguatan kebijakan pengendalian vape akan mempertimbangkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat. Salah satu opsi yang masuk dalam kajian pemerintah adalah pelarangan total peredaran vape di Indonesia. (ANTARA, 2026)
Kemenkes juga mengajak orang tua, guru, tenaga pendidik, dan lingkungan sekolah meningkatkan perlindungan anak serta remaja dari paparan nikotin. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah ketergantungan nikotin sejak usia dini sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko rokok elektrik.
Pembaca dapat mengikuti perkembangan kebijakan kesehatan nasional dan isu regulasi terbaru melalui artikel berita lainnya di Garap Media.
Garap Media juga menyajikan informasi aktual mengenai kebijakan pemerintah, kesehatan masyarakat, dan berbagai isu nasional untuk membantu pembaca memahami perkembangan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari.
Referensi
