Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah skema insentif SPPG MBG mulai 5 Oktober 2026. Kebijakan tersebut mengganti insentif flat Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 untuk setiap porsi makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat. Perubahan itu menyesuaikan besaran insentif dengan jumlah layanan yang diberikan masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). (BGN, 2026)
Insentif SPPG MBG Mulai Dihitung Berdasarkan Jumlah Porsi
BGN menerapkan skema baru melalui Peraturan BGN Nomor 13 Tahun 2026 tentang Hari Pelayanan Efektif Program Makan Bergizi Gratis dan Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan SPPG. Aturan tersebut mengubah dasar perhitungan insentif dari nominal harian menjadi jumlah porsi yang dilayani. (BGN, 2026)
Sebelumnya, setiap SPPG menerima Rp6 juta per hari tanpa membedakan jumlah penerima manfaat. Skema tersebut membuat SPPG dengan kapasitas layanan berbeda memperoleh nominal insentif yang sama.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa perubahan tersebut menerapkan prinsip proporsionalitas. BGN menilai jumlah insentif perlu mengikuti jumlah makanan yang benar-benar dibagikan kepada penerima manfaat. (Media Indonesia, 2026)
Skema baru tersebut memiliki beberapa ketentuan utama:
- Besaran insentif: Rp2.000 per porsi.
- Dasar perhitungan: jumlah makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat.
- Tanggal penerapan: 5 Oktober 2026.
- Penerima insentif: SPPG yang beroperasi dan memberikan layanan MBG.
- Acuan jumlah penerima: surat penetapan penerima manfaat terakhir untuk masing-masing SPPG. (BGN, 2026)
Alokasi Rp15.000 per Porsi MBG Mencakup Tiga Komponen
BGN menempatkan insentif Rp2.000 sebagai bagian dari alokasi Rp15.000 untuk setiap penerima manfaat. Pembagian tersebut memisahkan anggaran makanan, operasional, dan insentif layanan SPPG. (BGN, 2026)
Komposisi alokasi per porsi tersebut terdiri atas:
- Rp10.000 untuk makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
- Rp3.000 untuk biaya operasional.
- Rp2.000 untuk insentif ketersediaan dan mutu layanan SPPG.
Dengan komposisi tersebut, insentif SPPG tidak menjadi tambahan di luar keseluruhan alokasi Rp15.000 per penerima manfaat. BGN memasukkan insentif tersebut sebagai salah satu komponen dalam pembiayaan layanan MBG.
SPPG Hanya Mendapat Insentif Saat Layanan MBG Berjalan
BGN menetapkan operasional SPPG sebagai syarat pemberian insentif. SPPG hanya memperoleh insentif ketika dapur beroperasi dan memberikan makanan kepada penerima manfaat. (BGN, 2026)
Ketentuan tersebut berlaku untuk berbagai kondisi yang menyebabkan layanan MBG tidak berjalan. SPPG yang terkena suspend tidak memperoleh insentif karena dapur tersebut tidak menjalankan pelayanan.
BGN juga tidak memberikan insentif ketika SPPG berhenti melayani penerima manfaat akibat kondisi tertentu. Hari libur nasional dan penghentian kegiatan belajar mengajar menjadi contoh kondisi yang dapat membuat layanan MBG tidak berjalan. (BGN, 2026)
Aturan tersebut membuat pembayaran insentif mengikuti aktivitas layanan secara langsung. SPPG yang tidak membagikan makanan tidak memperoleh pembayaran berdasarkan porsi yang tidak tersalurkan.
Kapasitas SPPG Menjadi Pertimbangan dalam Penyaluran Insentif
BGN juga menyesuaikan jumlah penerima manfaat dengan kapasitas setiap dapur SPPG. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara kemampuan produksi dapur dan jumlah makanan yang harus disiapkan. (BGN, 2026)
SPPG dengan kapasitas besar dapat melayani penerima manfaat dalam jumlah lebih banyak. Sebaliknya, SPPG dengan kapasitas lebih kecil perlu mendapatkan jumlah penerima yang sesuai dengan kemampuan produksinya.
Penyesuaian tersebut diharapkan menghasilkan pembagian insentif yang lebih proporsional. BGN menyebut prinsip kewajaran, kebenaran, efisiensi, dan keadilan sebagai dasar perubahan mekanisme tersebut. (BGN, 2026)
Insentif SPPG MBG Diharapkan Lebih Proporsional
Perubahan skema membuat nilai insentif mengikuti volume pelayanan setiap SPPG. Sistem tersebut sekaligus mengakhiri pemberian nominal flat yang sebelumnya tidak membedakan jumlah penerima manfaat antar-dapur.
BGN meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan SPPG memahami mekanisme baru tersebut. Pihak tersebut mencakup mitra, yayasan, kepala dapur, akuntan, ahli gizi, dan tim operasional SPPG. (BGN, 2026)
Penerapan skema baru mulai 5 Oktober 2026 akan menjadi bagian dari penyempurnaan tata kelola MBG. Pemerintah berharap mekanisme tersebut dapat membuat pemberian insentif lebih sesuai dengan beban layanan masing-masing dapur.
Pembaca dapat mengikuti perkembangan Garap Media untuk mendapatkan berita terbaru mengenai program MBG, kebijakan pemerintah, dan perubahan anggaran yang berkaitan dengan layanan publik. Informasi terbaru dapat membantu pembaca memahami dampak kebijakan terhadap penerima manfaat dan pelaksana program.
Garap Media juga menghadirkan artikel lain mengenai ekonomi, kebijakan publik, pendidikan, dan isu sosial. Pembaca dapat mengikuti berita berikutnya untuk mengetahui perkembangan penerapan skema insentif SPPG serta evaluasi program Makan Bergizi Gratis.
Referensi
