Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu, 11 November 2026. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar tersebut dan menyebut Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. Namun, sejumlah pejabat lain menyatakan belum mengetahui informasi tersebut sehingga perkembangan status pengunduran diri Gibran masih menjadi perhatian publik (kumparan, 2026; detikNews, 2026).
Gibran Mundur Wapres, Budi Arie Konfirmasi Penyerahan Surat di Halim
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Budi Arie juga mengonfirmasi bahwa Gibran menyampaikan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma.
Pernyataan tersebut muncul setelah Gibran dikabarkan bertemu dengan Prabowo pada Rabu sore. Pertemuan di Halim berlangsung setelah Presiden menyelesaikan kunjungan kerja dari Aceh dan kembali ke Jakarta.
Budi Arie memberikan konfirmasi singkat ketika awak media meminta kepastian mengenai kabar tersebut. Ia membenarkan dua informasi utama, yaitu:
Gibran dikabarkan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Gibran disebut telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Prabowo di Halim Perdanakusuma.
Meski demikian, Budi Arie belum menjelaskan secara terperinci alasan pengunduran diri maupun tahapan administratif yang akan berlangsung setelah penyerahan surat tersebut (kumparan, 2026; Liputan6, 2026).
Pertemuan Gibran dan Prabowo Bahas Polemik Dokumen Pendidikan
Sebelum kabar penyerahan surat pengunduran diri muncul, Gibran telah menemui Prabowo pada Selasa, 10 November 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan pertemuan tersebut dan menyebut Gibran menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.
Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu membahas dinamika politik setelah muncul persoalan terkait dokumen pendidikan Gibran dan putusan Mahkamah Agung (MA).
Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gibran kemudian menyampaikan keinginannya untuk tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum (detikNews, 2026).
Dasco Belum Mengetahui Kabar Pengunduran Diri Gibran
Kabar pengunduran diri Gibran turut mendapat perhatian dari sejumlah pejabat politik. Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengaku belum mengetahui informasi penyerahan surat tersebut.
Dasco menyampaikan bahwa dirinya baru membaca pemberitaan mengenai pernyataan Budi Arie. Ia juga mengaku tidak membahas persoalan pengunduran diri Gibran ketika bertemu Prabowo dalam acara HUT ke-15 Partai NasDem pada Rabu malam.
Perbedaan keterangan tersebut membuat status pengunduran diri Gibran masih membutuhkan penjelasan resmi dari pihak terkait. Hingga pemberitaan ini disusun, konfirmasi Budi Arie menjadi sumber utama informasi mengenai penyerahan surat di Halim (CNN Indonesia, 2026; detikNews, 2026).
Mekanisme Pengunduran Diri Wakil Presiden Menurut UUD 1945
Pengunduran diri Wakil Presiden memiliki mekanisme konstitusional yang berbeda dari proses pemakzulan. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
Apabila pengunduran diri Gibran diterima dan jabatan Wakil Presiden dinyatakan kosong, tahapan berikutnya meliputi:
MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden baru paling lambat 60 hari.
Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR.
MPR memilih satu calon dari dua nama yang diajukan Presiden.
MPR melantik calon yang memperoleh suara terbanyak.
Ketentuan tersebut juga tercantum dalam Pasal 46 dan Pasal 47 UU MD3. Dengan demikian, penyerahan surat pengunduran diri belum otomatis menyelesaikan seluruh proses pergantian jabatan Wakil Presiden (detikNews, 2026).
Perkembangan kabar pengunduran diri Gibran menjadi perhatian dalam dinamika politik nasional. Publik masih menantikan keterangan resmi dari Istana dan tindak lanjut konstitusional terkait status jabatan Wakil Presiden.
Ikuti terus perkembangan politik nasional, kebijakan pemerintah, dan informasi terkini lainnya dengan membaca artikel berita terbaru di Garap Media.
Referensi
