Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dijadwalkan menggelar aksi BEM SI di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (5/10/2026). Massa membawa sejumlah tuntutan di bidang pendidikan, mulai dari revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) secara partisipatif hingga realisasi pendidikan gratis. Kepolisian menyiagakan 3.983 personel gabungan untuk mengamankan kegiatan tersebut dan menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. (ANTARA, 2026).
Aksi BEM SI di DPR Membawa Empat Tuntutan Pendidikan
BEM SI menjadikan kebijakan pendidikan sebagai fokus utama dalam aksi di depan Gedung DPR/MPR. Massa mahasiswa mendorong pemerintah dan DPR membuka ruang pembahasan yang lebih luas terhadap kebijakan pendidikan nasional.
Sejumlah tuntutan yang disuarakan BEM SI mencakup:
- Revisi UU Sisdiknas secara partisipatif dan komprehensif.
- Realisasi pendidikan gratis bagi masyarakat.
- Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
- Jaminan keberlanjutan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam penerapan kebijakan pendidikan tinggi gratis.
Tuntutan tersebut menunjukkan perhatian mahasiswa terhadap akses pendidikan sekaligus keberlanjutan ekosistem pendidikan. BEM SI menempatkan partisipasi publik sebagai salah satu aspek penting dalam pembahasan perubahan regulasi pendidikan. (ANTARA, 2026).
Revisi UU Sisdiknas Menjadi Sorotan Utama BEM SI
Revisi UU Sisdiknas menjadi salah satu isu penting dalam aksi mahasiswa. BEM SI meminta proses pembahasan regulasi tersebut melibatkan berbagai kelompok yang terdampak kebijakan pendidikan.
Pendekatan partisipatif diperlukan untuk memastikan perubahan aturan tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Proses tersebut juga perlu mempertimbangkan kebutuhan siswa, mahasiswa, guru, tenaga kependidikan, perguruan tinggi, serta masyarakat.
Tuntutan pendidikan gratis juga memiliki kaitan dengan persoalan pembiayaan pendidikan. Pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut memiliki skema pendanaan yang mampu menjaga akses pendidikan tanpa mengabaikan keberlanjutan lembaga pendidikan.
Kesejahteraan Guru dan Keberlanjutan PTS Masuk Agenda Aksi
BEM SI tidak hanya menyoroti biaya pendidikan. Massa juga membawa isu kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan sebagai bagian dari tuntutan aksi.
Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidikan menjadi penting karena kualitas pendidikan juga berkaitan dengan kondisi tenaga pengajarnya. Kebijakan pendidikan gratis juga perlu mempertimbangkan keberlangsungan PTS yang memiliki peran besar dalam menyediakan akses pendidikan tinggi.
Data pendidikan tinggi menunjukkan jumlah mahasiswa PTS mencapai 4,83 juta orang atau sekitar 44,95 persen dari seluruh mahasiswa terdaftar pada 2025. Angka tersebut memperlihatkan posisi strategis PTS dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia. (ANTARA, 2026).
3.983 Personel Gabungan Amankan Aksi BEM SI di DPR
Kepolisian menyiapkan 3.983 personel gabungan untuk mengamankan aksi BEM SI di sekitar Gedung DPR/MPR. Personel tersebut berasal dari sejumlah unsur yang bertugas menjaga keamanan kegiatan dan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.
Polda Metro Jaya merinci komposisi personel pengamanan sebagai berikut:
- 3.219 personel Polri.
- 255 personel TNI.
- 109 personel Pemda DKI Jakarta.
- 400 personel pengamanan dalam atau Pamdal.
Kepolisian juga mengedepankan pendekatan komunikatif, persuasif, dan humanis dalam pengamanan penyampaian pendapat. Aparat tetap menjaga hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi sekaligus melindungi masyarakat lain yang beraktivitas di sekitar kawasan tersebut. (ANTARA, 2026).
Rekayasa Lalu Lintas Berlaku Situasional di Sekitar Gedung DPR
Kepolisian menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung DPR/MPR untuk mengantisipasi kepadatan selama aksi berlangsung. Petugas akan menyesuaikan pengaturan lalu lintas dengan jumlah massa dan kondisi lapangan.
Kawasan Jalan Gatot Subroto menjadi salah satu ruas yang perlu mendapat perhatian pengguna jalan. Kepolisian mengimbau masyarakat memilih rute alternatif apabila harus melintas di sekitar Gedung DPR selama kegiatan berlangsung. (ANTARA, 2026).
Aksi BEM SI Dorong Pemerintah Membuka Ruang Dialog Pendidikan
Aksi BEM SI memperlihatkan adanya dorongan mahasiswa terhadap perubahan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif. Tuntutan mahasiswa tidak hanya menyasar biaya pendidikan, tetapi juga menyentuh regulasi, kesejahteraan tenaga pendidikan, serta keberlanjutan PTS.
Pemerintah dan DPR memiliki ruang untuk merespons tuntutan tersebut melalui dialog yang terbuka dan pembahasan kebijakan yang komprehensif. Masyarakat juga dapat mengikuti perkembangan isu pendidikan melalui pemberitaan yang menyajikan informasi secara berimbang.
Garap Media menghadirkan berbagai artikel mengenai kebijakan publik, pendidikan, dan isu sosial yang berkembang di Indonesia. Pembaca dapat mengikuti artikel lainnya untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perkembangan kebijakan pendidikan nasional.
Informasi mengenai aksi mahasiswa dan dinamika kebijakan publik juga dapat menjadi referensi untuk memahami arah perubahan pendidikan Indonesia. Baca artikel lain di Garap Media untuk mengikuti perkembangan isu nasional secara lebih lengkap.
Referensi
