Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengajukan inisiatif diplomatik global dengan membentuk Dewan Perdamaian Gaza, sebuah badan internasional yang diklaim bertujuan mengawal penyelesaian konflik dan proses rekonstruksi pascaperang di Jalur Gaza. Gagasan ini muncul di tengah sorotan dunia terhadap konflik Gaza yang belum menemukan titik damai permanen.
Langkah tersebut langsung menyita perhatian internasional setelah Trump mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza. Undangan ini dikonfirmasi oleh Kremlin dan menuai perdebatan luas, mengingat Rusia masih terlibat konflik bersenjata dengan Ukraina (AA News, 2026; Al Jazeera, 2026).
Dewan Perdamaian Gaza: Inisiatif Baru Trump
Konsep Dewan Perdamaian Gaza
Dewan Perdamaian Gaza atau Gaza Board of Peace merupakan badan multilateral yang diinisiasi Donald Trump sebagai bagian dari rencana perdamaian yang lebih luas di Timur Tengah. Badan ini dirancang untuk menangani fase pascakonflik, mulai dari pengawasan stabilitas keamanan hingga rekonstruksi infrastruktur sipil di Gaza (Al Jazeera, 2026).
Trump menempatkan dirinya sebagai penggerak utama inisiatif ini dan mengundang sejumlah negara untuk bergabung. Pendekatan tersebut dinilai berbeda dari mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang selama ini menjadi aktor utama dalam penyelesaian konflik internasional.
Skema Keanggotaan dan Kontribusi Dana
Negara-negara yang ingin memperoleh status anggota tetap dalam Dewan Perdamaian Gaza diwajibkan memberikan kontribusi dana besar. Nilai kontribusi tersebut dilaporkan mencapai lebih dari 1 miliar dolar AS pada tahun pertama keanggotaan (ANTARA News, 2026).
Skema ini memicu kritik karena dianggap berpotensi menciptakan ketimpangan pengaruh antarnegara serta menjadikan diplomasi perdamaian bergantung pada kemampuan finansial.
Trump Undang Putin Masuk Dewan Perdamaian Gaza
Konfirmasi Resmi dari Kremlin
Kremlin melalui juru bicaranya Dmitry Peskov mengonfirmasi bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah menerima undangan resmi dari Donald Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza. Pemerintah Rusia menyatakan sedang mempelajari proposal tersebut dan akan melakukan komunikasi lanjutan dengan pihak Amerika Serikat sebelum menentukan sikap akhir (AA News, 2026).
Undangan ini memicu sorotan internasional karena Rusia masih terlibat perang dengan Ukraina. Sejumlah analis menilai keputusan Trump ini dapat memunculkan kontroversi, sekaligus membuka ruang dialog baru di tengah ketegangan geopolitik global (Al Jazeera, 2026).
Negara-Negara yang Diundang Bergabung
Hongaria hingga Maroko
Hongaria telah menerima undangan resmi dari Amerika Serikat untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza. Pemerintah Hongaria menyebut undangan tersebut sebagai bentuk pengakuan terhadap peran negaranya dalam diplomasi internasional (ANTARA News, 19 Januari 2026).
Selain Hongaria, sejumlah negara lain seperti Norwegia, Belanda, Slovenia, dan Maroko juga dilaporkan menerima undangan serupa dari pemerintahan Trump. Meski demikian, sikap negara-negara tersebut masih beragam, mulai dari menyambut positif hingga memilih bersikap menunggu (ANTARA News, 20 Januari 2026).
Kontroversi dan Tantangan Global
Kritik terhadap Alternatif PBB
Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza menimbulkan kekhawatiran akan potensi melemahnya peran PBB dalam penyelesaian konflik internasional. Model keanggotaan berbasis kontribusi dana besar dinilai dapat menggeser prinsip kesetaraan dalam diplomasi multilateral (ANTARA News, 2026).
Beberapa pengamat menilai inisiatif Trump ini lebih mencerminkan pendekatan politik unilateral ketimbang konsensus global yang selama ini menjadi dasar kerja PBB.
Tantangan Mewujudkan Perdamaian Gaza
Di luar kontroversi politik, tantangan terbesar Dewan Perdamaian Gaza adalah situasi lapangan yang masih rentan. Stabilitas keamanan, perbedaan kepentingan antarnegara, serta kompleksitas konflik Palestina-Israel menjadi faktor krusial yang dapat memengaruhi efektivitas dewan tersebut.
Inisiatif Donald Trump membentuk Dewan Perdamaian Gaza dan mengundang Vladimir Putin serta sejumlah negara lain menandai babak baru diplomasi global yang penuh kontroversi. Meski diklaim bertujuan mempercepat perdamaian dan rekonstruksi Gaza, pendekatan ini memicu perdebatan tentang legitimasi dan masa depan peran lembaga multilateral.
Ikuti terus perkembangan terbaru isu Dewan Perdamaian Gaza dan dinamika politik internasional lainnya hanya di Garap Media. Beragam berita dunia dan nasional tersaji untuk membantu memahami perubahan geopolitik global secara utuh.
Referensi
