Total Tunjangan DPR Rp100 Juta Lebih, Rinciannya Mengejutkan
Isu tunjangan DPR kembali menjadi sorotan publik setelah angka Rp 50 juta per bulan untuk tunjangan rumah mencuat. Kontroversi semakin ramai ketika dibandingkan dengan UMR, yang nilainya jauh di bawahnya. Tidak sedikit masyarakat yang penasaran: berapa sebenarnya total pendapatan bulanan anggota DPR? Artikel ini akan mengurai rincian gaji pokok hingga tunjangan tambahan yang membuat angka totalnya tembus Rp 100 juta lebih per bulan.
Gaji Pokok dan Tunjangan Dasar DPR
Berdasarkan regulasi lama yang masih berlaku, gaji pokok anggota DPR non-pimpinan hanya sekitar Rp 4,2 juta per bulan. Namun, jumlah ini jauh dari total akhir karena masih ditambah banyak komponen tunjangan, antara lain:
- Tunjangan istri/suami: Rp 420.000
- Tunjangan anak: Rp 168.000
- Uang sidang/paket: Rp 2.000.000
- Tunjangan jabatan: Rp 9.700.000
- Tunjangan beras (keluarga 4 jiwa): Rp 120.360
- Tunjangan PPh 21: Rp 2.699.813
- Tunjangan kehormatan: Rp 5.580.000
- Tunjangan komunikasi intensif: Rp 15.554.000
- Tunjangan fungsi pengawasan & anggaran: Rp 3.750.000
- Bantuan listrik & telepon: Rp 7.700.000
- Asisten anggota: Rp 2.250.000
Jika dijumlahkan, total gaji pokok plus tunjangan bulanan ini mencapai sekitar Rp 53,4 juta per bulan.
Tunjangan Rumah Rp 50 Juta per Bulan
Mulai periode 2024–2029, anggota DPR tidak lagi mendapatkan rumah dinas. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan. Angka ini yang kemudian menjadi pemicu kontroversi, sebab jumlahnya dianggap tidak sebanding dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama jika dibandingkan dengan UMR Jakarta yang hanya Rp 5,4 juta per bulan.
Total Pendapatan Anggota DPR
Dengan tambahan tunjangan rumah, maka pendapatan bulanan anggota DPR non-pimpinan menjadi:
- Gaji pokok + tunjangan: Rp 53,4 juta
- Tunjangan rumah: Rp 50 juta
Total: ± Rp 103,4 juta per bulan
Angka ini belum termasuk tunjangan perjalanan dinas, biaya reses, hingga fasilitas lain yang juga diterima dalam menjalankan tugas. Maka, wajar jika publik menyoroti besarnya gap antara wakil rakyat dan rakyat yang mereka wakili.
Sorotan Publik dan Tuntutan Transparansi
Alih-alih mendapat dukungan, tunjangan jumbo ini justru memantik kemarahan publik. Banyak yang menilai DPR tidak peka terhadap kondisi ekonomi rakyat, apalagi di tengah harga kebutuhan pokok yang terus naik. Media sosial penuh dengan kritik pedas, mulai dari sindiran soal “tunjangan komunikasi besar tapi sulit dengar rakyat” hingga tudingan bahwa DPR hanya sibuk mengurus fasilitas diri sendiri ketimbang bekerja nyata.
Kemarahan semakin besar ketika ada anggota DPR yang melontarkan komentar sinis seolah menyalahkan rakyat. Ucapan ini justru memperkuat kesan bahwa DPR jauh dari realitas keseharian masyarakat. Kritik pun mengalir deras: bukan hanya soal besaran tunjangan, melainkan juga rendahnya kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga legislatif.
Rincian tunjangan DPR menunjukkan bahwa meski gaji pokok hanya Rp 4,2 juta, berbagai tunjangan membuat pendapatan bulanan anggota dewan tembus Rp 100 juta lebih. Besaran ini menjadi perbincangan luas, terutama karena kontras dengan kondisi rakyat kebanyakan. Untuk mengikuti perkembangan isu tunjangan DPR dan berita penting lainnya, jangan lupa terus baca di Garap Media.
Referensi
