Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memperketat razia minuman keras (miras) menjelang dan selama Ramadan 2026. Operasi penertiban miras saat ini sudah mulai dilakukan di seluruh wilayah ibu kota.
Penertiban tersebut dilaksanakan secara gabungan bersama unsur TNI dan Polri di lima wilayah kota administrasi DKI Jakarta. Langkah ini dilakukan untuk memastikan peredaran miras tetap sesuai aturan dan tidak mengganggu ketertiban selama bulan suci.
Razia Miras Dilakukan Berjenjang di Lima Wilayah
Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, menyatakan bahwa penindakan menyasar tempat-tempat yang tidak memiliki izin resmi.
“Untuk pengamanan atau penertiban minuman-minuman keras, selama tidak ada izin ya akan kita lakukan ke tempat yang tidak sesuai izinnya. Pokoknya kita laksanakan di tiap lima wilayah kota seluruhnya,” kata Satriadi dalam keterangannya, dikutip Selasa (17/2/2026).
Ia menjelaskan, operasi bakal dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan dengan melibatkan unsur TNI-Polri. Intensitas penertiban juga akan diperketat secara bertahap menjelang Ramadan.
“Volumenya memang kan harus masing-masing wilayah kota kan harus melakukan itu secara berjenjang. Dari unsur kecamatan, nanti gabungan antara TNI dan Polri gitu,” katanya.
Dengan pola tersebut, setiap wilayah kota memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan sesuai kondisi masing-masing, namun tetap dalam koordinasi terpadu.
1.900 Personel Gabungan Diturunkan untuk Razia Miras
Dalam mendukung razia ini selama Ramadan, Satpol PP DKI akan mengerahkan total 1.900 personel gabungan. Jumlah tersebut terdiri dari personel Satpol PP, Satlinmas, serta unsur TNI dan Polri dalam skema Tiga Pilar.
“Berjumlah 1.900 pasti mereka patroli ya, patroli rutin, tiap hari, tiap malam, di patroli wilayah pasti Satpol PP itu di command center selalu laporan, ada patroli-patroli pengamanan. Itu pasti rutin kita lakukan,” kata Satriadi.
Patroli dilakukan setiap malam selama Ramadan. Seluruh kegiatan dipantau melalui command center untuk memastikan laporan berjalan secara rutin dan terkoordinasi. Satriadi menegaskan, kekuatan personel akan disesuaikan dengan objek operasi di masing-masing wilayah. Meski demikian, seluruh titik berpotensi menjadi sasaran razia, terutama lokasi penjualan miras tanpa izin resmi.
“Semua ya pokoknya kita telusuri kan. Kan kalau tempat-tempat yang menjual minuman keras yang kayak warung-warung gitu kan, yang memang yang tidak ada izinnya. Nah itu kita akan lakukan penertiban,” ucapnya.
Pengawasan Izin OSS dan Koordinasi PTSP
Selain penindakan lapangan, Satpol PP juga menekankan aspek administrasi. Penjualan miras secara legal wajib mengantongi izin melalui sistem Online Single Submission (OSS). Dalam hal ini, Satpol PP berkoordinasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan perizinan. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi administratif akan diterapkan lebih dahulu.
“Kalau misalkan dia melanggar, maka izinnya akan dicabut, baru kita lakukan penertiban,” ujar Satriadi.
Langkah tersebut menegaskan bahwa razia miras tidak hanya dilakukan secara fisik di lapangan, tetapi juga melalui mekanisme administrasi yang sesuai ketentuan.
Penutup
Pengetatan razia miras selama Ramadan 2026 menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga ketertiban di ibu kota. Dengan dukungan 1.900 personel gabungan dan patroli rutin setiap malam, pengawasan dilakukan secara menyeluruh di lima wilayah kota administrasi.
Jangan lewatkan berita lainnya seputar kebijakan publik, hukum dan keamanan, pemerintahan daerah, sosial kemasyarakatan, ekonomi, politik nasional, serta peristiwa terkini hanya di Garap Media.
Referensi:
- Liputan6. (2026). Satpol PP DKI Perketat Razia Miras selama Ramadan, 1.900 Personel Siap Dikerahkan. Retrieved from https://www.liputan6.com/news/read/6280211/satpol-pp-dki-perketat-razia-miras-selama-ramadan-1900-personel-siap-dikerahkan
