Konflik sosial di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, kembali menjadi perhatian publik setelah rombongan pejabat daerah dilaporkan mengalami penyerangan. Insiden ini terjadi di tengah upaya pemerintah dan aparat keamanan untuk meredam bentrokan antarwarga yang telah berlangsung berbulan-bulan.
Peristiwa tersebut menegaskan bahwa konflik Kwamki Narama belum sepenuhnya terkendali. Selain mengganggu stabilitas keamanan, konflik ini juga berdampak langsung terhadap aktivitas pemerintahan dan keselamatan warga sipil di wilayah tersebut.
Kronologi Penyerangan Rombongan Pejabat
Konflik Kwamki Narama Makin Tidak Terkendali
Media lokal Timika eXpress melaporkan bahwa rombongan Wakil Bupati Puncak bersama sejumlah pejabat diserang saat menghadiri prosesi kremasi jenazah korban konflik di Distrik Kwamki Narama. Penyerangan dilakukan oleh salah satu kelompok warga yang terlibat konflik menggunakan senjata tradisional berupa anak panah (Timika eXpress, 2026).
Aparat keamanan yang berjaga di lokasi segera melakukan tindakan pengamanan sehingga situasi tidak berkembang menjadi bentrokan yang lebih luas. Meski tidak dilaporkan adanya korban jiwa dari pihak rombongan pejabat, insiden ini memicu keprihatinan berbagai pihak karena terjadi dalam kegiatan resmi pemerintahan.
Latar Belakang Konflik Sosial
Konflik Kwamki Narama berawal dari perselisihan antarwarga yang kemudian berkembang menjadi bentrokan terbuka. Berdasarkan laporan ANTARA Papua Tengah, konflik tersebut telah berlangsung sejak 2025 dan menimbulkan korban jiwa serta kerusakan fasilitas umum (ANTARA, 2026).
Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah menilai konflik ini tidak lagi dapat dipandang sebagai konflik adat semata, melainkan telah masuk ranah pidana. Oleh karena itu, MRP mendesak aparat keamanan untuk menegakkan hukum secara tegas terhadap para pelaku kekerasan (ANTARA Papua Tengah, 2026).
Langkah TNI–Polri di Lokasi Konflik
Aparat Dikerahkan Redam Konflik Kwamki Narama
Untuk mencegah eskalasi lebih lanjut, aparat gabungan TNI dan Polri melakukan razia senjata tajam serta membongkar tenda-tenda yang digunakan kelompok bertikai di wilayah Kwamki Narama. Operasi ini bertujuan mempersempit ruang gerak kelompok yang berpotensi memicu bentrokan susulan (ANTARA, 2026).
Selain pendekatan keamanan, aparat juga mengedepankan langkah persuasif dengan mengajak tokoh masyarakat dan tokoh adat terlibat dalam upaya perdamaian. Pemerintah daerah berharap pendekatan ini dapat menekan potensi konflik lanjutan.
Respons Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Mimika menyatakan terus berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan unsur Forkopimda untuk menjaga stabilitas keamanan di Distrik Kwamki Narama. Bupati Mimika menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama, sekaligus memastikan aktivitas pemerintahan tetap berjalan (ANTARA Papua Tengah, 2026).
Pemerintah daerah juga membuka ruang dialog antarkelompok warga sebagai bagian dari upaya jangka panjang menyelesaikan konflik secara damai dan berkelanjutan.
Insiden penyerangan rombongan pejabat di Distrik Kwamki Narama menjadi peringatan serius bahwa konflik sosial di Papua Tengah masih memerlukan penanganan menyeluruh. Sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat dinilai penting untuk mencegah jatuhnya korban baru.
Ikuti perkembangan terbaru seputar konflik Kwamki Narama dan isu keamanan daerah lainnya hanya di Garap Media. Baca berita pilihan lainnya untuk mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang.
Referensi
