Ribuan Kepala Desa Kepung Monas: Demo APDESI Desak Pemerintah Cabut Dua Aturan Bermasalah
Ribuan kepala desa yang tergabung dalam APDESI memadati kawasan Monas pada Senin pagi. Mereka datang dari berbagai daerah untuk menuntut pencabutan dua aturan yang dianggap menghambat penyaluran Dana Desa Tahap II.
Aksi ini berlangsung dengan pengamanan ketat. Berbagai media mencatat perbedaan jumlah personel yang dikerahkan, namun semuanya menegaskan bahwa wilayah Jakarta Pusat berada dalam kondisi siaga.
Pengamanan Ketat: Lebih dari 1.800 hingga 2.155 Personel Gabungan
Menurut laporan ANTARA News (2025), sebanyak 1.825 personel gabungan diterjunkan untuk menjaga jalannya aksi demonstrasi. Laporan ini diperkuat oleh pemberitaan JPNN.com (2025), yang menyebutkan jumlah pasukan dengan angka yang sama.
Sementara itu, Radar Banyuwangi (JawaPos.com, 2025) menyebutkan bahwa total personel gabungan yang disiagakan bahkan mencapai 2.155 personel, terdiri dari Polri, TNI, dan unsur Pemda.
Perbedaan angka ini muncul karena pembagian fokus pengamanan di sejumlah titik strategis sekitar Monas, mulai dari pintu masuk kawasan hingga beberapa ruas jalan protokol.
Tuntutan Utama: Cabut PMK Nomor 81 Tahun 2025 dan Aturan Terkait Dana Desa
Fokus utama aksi adalah penolakan terhadap PMK No. 81 Tahun 2025 serta satu aturan turunan lain yang disebut-sebut menghambat penyaluran Dana Desa Tahap II.
Dalam laporan Kabar Indramayu (2025), para kepala desa meminta pemerintah pusat mengevaluasi peraturan yang dianggap menyulitkan proses pencairan dana, terutama terkait persyaratan administratif baru yang dipandang memberatkan desa.
Perwakilan APDESI dalam orasinya menegaskan bahwa jika aturan tersebut tidak dicabut, maka dikhawatirkan akan terjadi keterlambatan pembangunan desa di seluruh Indonesia.
Mobilisasi Besar: Ribuan Kades dari Berbagai Daerah
Media Purwodadi (2025) melaporkan bahwa massa aksi terdiri dari ribuan kepala desa yang datang menggunakan bus dari berbagai wilayah Jawa, Sumatra, dan Kalimantan. Aksi ini juga disebut sebagai salah satu mobilisasi terbesar APDESI sepanjang 2025.
Para peserta membawa berbagai poster berisi kritik terhadap ketentuan penyaluran Dana Desa, serta menuntut penyederhanaan proses birokrasi agar program desa tidak tertunda.
Situasi Lapangan Terkendali
Hingga siang hari, kondisi aksi dilaporkan berjalan tertib. Aparat terus melakukan pengamanan untuk menjaga arus lalu lintas di sejumlah titik yang terdampak penutupan jalan. Sejumlah ruas jalan di sekitar Medan Merdeka sempat dialihkan.
Petugas Pemda dan Dinas Perhubungan juga terlihat mengurai kepadatan kendaraan, seiring meningkatnya volume massa di sekitar area Monas.
Pemerintah Diminta Bergerak Cepat
Sejumlah tokoh desa mendesak Kementerian Keuangan dan kementerian terkait segera membuka dialog dan meninjau ulang regulasi agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Aksi ini diprediksi menjadi pemicu evaluasi besar terhadap kebijakan Dana Desa, terutama menyangkut pembagian kewenangan, laporan keuangan, dan penyaluran anggaran.
Aksi besar para kepala desa di Monas menunjukkan adanya kegelisahan nyata terkait aturan Dana Desa yang dianggap menghambat pembangunan di tingkat lokal. Para pemimpin desa berharap pemerintah segera meninjau ulang regulasi tersebut agar penyaluran dana dapat berjalan lebih efektif.
Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan kebijakan Dana Desa dan dampaknya bagi desa di seluruh Indonesia. Untuk berita nasional lainnya, pembaca dapat mengakses beragam informasi terbaru di portal Garap Media.
Referensi:
