Rakyat Teriak, DPR Tetap Kantongi Rp 65 Juta!
Pemangkasan tunjangan DPR RI seharusnya menjadi langkah maju dalam meredam keresahan publik. Namun, fakta menunjukkan bahwa meski fasilitas rumah dan beberapa tunjangan dipotong, anggota DPR tetap mengantongi take-home pay sekitar Rp 65 juta per bulan. Angka ini memicu kritik luas, sebab kondisi ekonomi rakyat justru semakin tertekan.
Janji Pemangkasan yang Setengah Hati
Desakan masyarakat lewat demonstrasi dan tuntutan reformasi mendorong DPR menghapus tunjangan rumah serta memangkas fasilitas listrik dan telepon. Akan tetapi, langkah ini dianggap hanya kosmetik. Sebab, setelah semua potongan dilakukan, total pendapatan DPR tetap fantastis: Rp 65,5 juta per bulan. Bagi rakyat kecil, jumlah itu bisa mencukupi kebutuhan hidup bertahun-tahun.
Rincian Gaji yang Masih Tinggi
Rincian gaji pokok dan tunjangan melekat anggota DPR mencakup:
- Gaji Pokok: Rp 4,2 juta
- Tunjangan Jabatan: Rp 9,7 juta
- Tunjangan Suami/Istri dan Anak: Rp 588 ribu
- Uang Sidang dan Paket: Rp 2 juta
- Lain-lain tunjangan melekat: Rp 289 ribu
Jika dijumlahkan, komponen melekat ini mencapai Rp 16,7 juta. Meski terkesan lebih kecil, angka ini masih jauh di atas rata-rata gaji pekerja Indonesia.
Tunjangan Konstitusional: Penyedot Anggaran Terbesar
Ironisnya, justru tunjangan konstitusional yang membuat gaji DPR membengkak. Mereka tetap menerima:
- Komunikasi intensif: Rp 20 juta
- Tunjangan Kehormatan: Rp 7 juta
- Fungsi Pengawasan, Legislasi, Anggaran: masing-masing Rp 8,4 juta lebih
Jika ditotal, tunjangan konstitusional mencapai Rp 57,4 juta. Inilah yang membuat gaji DPR hampir mustahil turun drastis, meski fasilitas lain dipangkas.
Perbandingan dengan Rakyat Biasa
Bandingkan dengan fakta bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) rata-rata nasional 2025 masih di kisaran Rp 3–4 juta. Artinya, pendapatan DPR setara dengan 20 kali lipat gaji pekerja. Pertanyaannya, di tengah kondisi ekonomi sulit, apakah pantas para wakil rakyat tetap hidup bergelimang tunjangan?
Kritik dan Suara Publik
Gelombang kritik pun tak terbendung. Masyarakat menilai DPR gagal memberi contoh penghematan. Pemangkasan hanya dilakukan di sisi fasilitas tambahan, sementara tunjangan utama dibiarkan tetap tinggi. Transparansi anggaran dipertanyakan, bahkan muncul anggapan bahwa reformasi ini hanyalah trik untuk meredam protes.
Banyak yang menuntut agar DPR benar-benar melakukan pemangkasan signifikan, bukan sekadar kosmetik. Pasalnya, uang Rp 65 juta per bulan bagi satu anggota DPR setara dengan pembiayaan sekolah ribuan anak atau subsidi kesehatan ratusan pasien miskin.
Tunjangan DPR sebesar Rp 65 juta per bulan jelas menyisakan tanda tanya besar. Di tengah kesenjangan sosial yang makin lebar, langkah ini memperlihatkan bahwa penghematan di parlemen masih sebatas formalitas. Pertanyaannya: sampai kapan rakyat harus menerima kenyataan bahwa wakilnya tetap hidup mewah dengan uang negara?
Untuk membaca berita kritis dan tajam lainnya, ikuti terus hanya di Garap Media.
Referensi
