Presiden Prabowo Subianto memberi peringatan keras kepada aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya. Ia menegaskan tidak ingin ada pihak yang menggunakan hukum untuk “ngerjain” lawan-lawan politik Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo di hadapan para ekonom, investor, dan praktisi ekonomi dalam acara Indonesia Economy Outlook (IEO) 2026 di Jakarta, Jumat (13/2/2026). Dalam forum tersebut, ia menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai fondasi stabilitas nasional.
Hukum Tak Boleh Jadi Alat Menekan Lawan Politik
Prabowo menegaskan, sebagai presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, dirinya menjamin adanya kepastian hukum (rule of law) yang berlaku di Indonesia. Menurutnya, kepastian hukum menciptakan stabilitas dan memberikan rasa tenang serta aman bagi rakyat.
“Saya bertekad, patuhi hukum! Tidak ada kompromi. Kita harus tegakkan hukum dengan baik, tetapi tidak boleh ada miscarriage of justice. Tidak boleh hukum dipakai alat untuk ngerjain lawan politik. Tidak boleh! Saya tidak mau, dan saya sudah buktikan ya, saya buktikan saya berani abolisi, saya berani amnesti kalau saya merasa ada sesuatu (yang keliru),” kata Prabowo tegas.
Ia menekankan bahwa hukum harus ditegakkan secara profesional dan adil. Aparat penegak hukum diminta bekerja sesuai aturan tanpa menjadikan hukum sebagai instrumen politik untuk melemahkan pihak yang berbeda pandangan.
Amnesti untuk Hasto dan Abolisi untuk Tom Lembong
Sebagai bentuk komitmennya, Prabowo menyebut telah mengambil langkah konstitusional ketika menilai ada hal yang keliru dalam proses hukum. Ia memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang sempat divonis 3,5 tahun penjara atas kasus suap yang melibatkan buronan Harun Masiku. Selain itu, Prabowo juga memberikan abolisi kepada eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong yang telah divonis 4,5 tahun penjara karena kasus impor gula.
Hasto dan Thomas Trikasih Lembong diketahui berada pada kubu yang berseberangan dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa langkah tersebut diambil berdasarkan penilaiannya terhadap keadilan dan kepastian hukum.
Ingatkan Hakim Buat Putusan Tanpa Keraguan
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengingatkan jajaran hakim agar membuat putusan yang tidak memiliki keraguan bahwa itu merupakan putusan yang adil. Presiden menyebut putusan semacam itu sebagai putusan yang beyond a reasonable doubt.
“Jadi, pengadilan, kita harus memberi keputusan yang adil, beyond a reasonable doubt. Harus, (dan) tidak boleh ada keragu-raguan sedikit pun. Kalau ada (keraguan) kemungkinan bahwa terdakwa itu mungkin tidak bersalah. Kita tidak boleh memberi keputusan yang final kepada mereka itu, dan saya sebagai pemegang mandat dari rakyat, saya bertanggung jawab!” ujar Prabowo.
Prabowo menegaskan bahwa rakyat membutuhkan negara dengan aparat penegak hukum yang adil dan menegakkan aturan sesuai hukum yang berlaku.
“Hanya dengan kepastian hukum, kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat kita. Rakyat kita harus merasa hidup dalam masyarakat di mana pemerintahnya bersih dan adil,” ujarnya.
Menurutnya, hal itu menjadi syarat mutlak bila suatu negara ingin mencapai keberhasilan.
“Saya pelajari sejarah, tidak ada negara berhasil tanpa pemerintah yang bersih dan adil, dan saya bertekad dengan tim saya, kita membangun pemerintah yang bersih dan adil,” ujar Prabowo.
Penutup
Penegasan Prabowo bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat untuk menekan lawan politik menjadi pesan penting bagi seluruh aparat penegak hukum di Indonesia. Kepastian hukum dan keadilan ditegaskan sebagai fondasi utama untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.
Jangan lewatkan berita lainnya seputar politik, hukum, ekonomi, nasional, pemerintahan, kebijakan publik, dan dinamika demokrasi hanya di Garap Media.
Referensi:
- Liputan6. (2026). Prabowo: Hukum Tak Boleh jadi Alat untuk Ngerjain Lawan Politik. Retrieved from https://www.liputan6.com/news/read/6278714/prabowo-hukum-tak-boleh-jadi-alat-untuk-ngerjain-lawan-politik
