Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) pada 22 Oktober 2026 untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Prabowo memimpin dewan tersebut sebagai ketua, sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjabat sebagai ketua harian. Pembentukan DNKK mengubah fokus kebijakan pemerintah dari perluasan akses layanan keuangan menuju peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga. (Sekretariat Negara, 2026; ANTARA, 2026).
Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan Menggantikan DNKI
Prabowo meresmikan DNKK dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta. Pembentukan lembaga ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026 dan menggantikan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang telah dibentuk pada 2006. (Sekretariat Negara, 2026).
Perubahan tersebut memperluas sasaran kebijakan keuangan nasional. Pemerintah tidak hanya mendorong masyarakat memiliki rekening atau mengakses layanan keuangan, tetapi juga ingin memastikan masyarakat mampu mengelola keuangan dan menghadapi kebutuhan ekonomi keluarga.
Dalam laporan kepada Presiden, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa DNKK menempatkan keluarga sebagai unit ekonomi terkecil yang menjadi fokus peningkatan kesejahteraan. Pendekatan tersebut mencakup tiga aspek utama:
- Financial wellness: meningkatkan kualitas kondisi keuangan keluarga.
- Financial resilience: memperkuat kemampuan keluarga menghadapi guncangan ekonomi.
- Financial security: meningkatkan rasa aman masyarakat dalam mengelola keuangan. (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2026).
DNKK Perluas Literasi Keuangan dan Pembiayaan UMKM
DNKK juga mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan. Pemerintah ingin membantu masyarakat memilih layanan keuangan sesuai kebutuhan, memahami risiko, serta mengelola pendapatan dan pengeluaran secara lebih terencana.
Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2026 menunjukkan tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen. Sementara itu, tingkat literasi keuangan tercatat sebesar 69,57 persen. Perbedaan kedua angka tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap layanan keuangan belum sepenuhnya sejalan dengan tingkat pemahaman masyarakat. (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2026).
Selain literasi keuangan, DNKK memberi perhatian pada perluasan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Akses pembiayaan yang lebih mudah dijangkau diharapkan membantu pelaku usaha mengembangkan bisnis, meningkatkan produktivitas, dan memperluas kegiatan ekonomi.
Pemerintah juga melibatkan sejumlah lembaga dalam pelaksanaan kebijakan ini, antara lain:
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Bank Indonesia (BI).
- Kementerian Keuangan.
- Kementerian Dalam Negeri.
Koordinasi antarlembaga tersebut diharapkan mendukung pelaksanaan program keuangan yang menjangkau masyarakat di berbagai daerah. (ANTARA, 2026).
Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan Fokus pada Kesejahteraan Keluarga
Pembentukan DNKK menandai perubahan arah kebijakan keuangan nasional yang menempatkan kesejahteraan keluarga sebagai sasaran utama. Keberhasilan kebijakan ini nantinya berkaitan dengan kemampuan masyarakat memanfaatkan layanan keuangan, menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga, dan memperoleh akses pembiayaan sesuai kebutuhan.
Pembaca dapat mengikuti berita lain mengenai kebijakan ekonomi, perkembangan UMKM, dan program pemerintah melalui Garap Media. Berbagai informasi tersebut dapat membantu pembaca memahami perubahan kebijakan yang berdampak pada kehidupan masyarakat.
Jangan lewatkan artikel terbaru Garap Media untuk mengikuti perkembangan literasi keuangan, akses pembiayaan, dan peluang ekonomi di Indonesia. Informasi yang berkelanjutan dapat membantu pembaca mengenali program pemerintah serta memahami manfaat dan ketentuan yang menyertainya.
Referensi
