Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menjadi perhatian publik setelah memimpin rapat terbatas dari London, Inggris. Di tengah agenda kunjungan kerja luar negeri, Prabowo tetap memantau isu strategis dalam negeri dengan membahas perkembangan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Rapat yang digelar secara virtual ini menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo tetap berjalan aktif meski kepala negara berada di luar negeri. Penertiban kawasan hutan menjadi fokus utama karena dinilai berkaitan langsung dengan keberlanjutan lingkungan dan kepastian hukum di sektor kehutanan.
Prabowo Rapat London Bahas Satgas PKH
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas melalui konferensi video dari London pada Senin (19/1/2026). Rapat tersebut secara khusus membahas evaluasi kinerja dan langkah lanjutan Satgas PKH yang dibentuk untuk menangani berbagai pelanggaran di kawasan hutan Indonesia (ANTARA News, 2026).
Dalam rapat tersebut, Prabowo menerima laporan langsung dari sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Jaksa Agung, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pemerintah menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga agar penertiban kawasan hutan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Peran Strategis Satgas PKH
Satgas Penertiban Kawasan Hutan dibentuk sebagai respons pemerintah terhadap maraknya penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai aturan. Satgas ini memiliki tugas utama melakukan penertiban, pengawasan, serta penegakan hukum atas pelanggaran kehutanan yang berpotensi merugikan negara (detikNews, 2026).
Keberadaan Satgas PKH juga diharapkan mampu memperbaiki tata kelola hutan nasional sekaligus mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara lebih bertanggung jawab. Pemerintah menilai penertiban kawasan hutan menjadi fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan.
Agenda Prabowo Selama di Inggris
Di sela rapat terbatas tersebut, Prabowo menjalani sejumlah agenda diplomatik di Inggris. Kunjungan kerja ini bertujuan memperkuat kemitraan strategis Indonesia–Inggris, terutama di bidang ekonomi, pertahanan, dan lingkungan hidup (ANTARA News, 2026).
Meski berada di luar negeri, Prabowo menegaskan bahwa urusan dalam negeri tetap menjadi prioritas. Pemanfaatan teknologi konferensi video menjadi solusi agar komunikasi dan pengambilan keputusan strategis tetap berjalan tanpa hambatan jarak.
Dampak Penertiban Kawasan Hutan
Penertiban kawasan hutan dinilai memiliki dampak luas, tidak hanya pada aspek lingkungan, tetapi juga ekonomi dan hukum. Dengan pengawasan yang lebih ketat, negara dapat meminimalkan kerugian akibat aktivitas ilegal serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor kehutanan (Liputan6, 2026).
Pemerintah juga menargetkan agar Satgas PKH mampu menciptakan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki citra Indonesia di mata internasional terkait komitmen perlindungan lingkungan.
Komitmen Pemerintah ke Depan
Rapat yang dipimpin Prabowo dari London menunjukkan model kepemimpinan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika global. Pemerintah menegaskan akan terus memperkuat Satgas PKH sebagai instrumen penegakan hukum di sektor kehutanan.
Ke depan, hasil evaluasi Satgas PKH diharapkan dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan kehutanan nasional. Dengan pengawasan yang konsisten, pemerintah optimistis pengelolaan hutan Indonesia dapat berjalan lebih transparan dan berkelanjutan.
Langkah Prabowo memimpin rapat dari London menjadi bukti bahwa isu penertiban kawasan hutan mendapat perhatian serius dari pemerintah. Satgas PKH diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus menegakkan hukum secara adil.
Ikuti terus perkembangan kebijakan pemerintahan dan isu strategis lainnya hanya di Garap Media. Jangan lewatkan berita dan analisis terbaru yang membantu Anda memahami dinamika nasional secara lebih mendalam.
Referensi
