Presiden Prabowo Subianto mengungkap adanya dugaan kebocoran kekayaan negara yang disebut telah menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan besar selama bertahun-tahun. Ia menyoroti praktik under invoicing, manipulasi perdagangan, serta aliran dana ke luar negeri yang dinilai melemahkan kemampuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan guru, ASN, dan masyarakat luas (ANTARA, 2026).
Prabowo Soroti Aliran Kekayaan Negara ke Luar Negeri
Dalam pernyataannya, Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar. Namun, sebagian keuntungan dari kekayaan tersebut tidak sepenuhnya masuk ke sistem ekonomi nasional karena adanya aliran dana ke luar negeri (Suara.com, 2026).
Ia menjelaskan bahwa kebocoran kekayaan negara ini diduga telah terjadi selama puluhan tahun. Kondisi tersebut membuat kapasitas fiskal Indonesia lebih kecil dibandingkan potensi ekonomi yang sebenarnya.
Menurut laporan ANTARA, dampak dari kondisi ini terlihat pada terbatasnya kemampuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan berbagai sektor, termasuk guru, ASN, hingga aparat penegak hukum.
Sejumlah dampak yang disebut pemerintah antara lain:
- Pendapatan pajak negara tidak optimal
- Devisa ekspor berkurang
- Anggaran pendidikan terbatas
- Kenaikan kesejahteraan ASN berjalan lambat
- Program pembangunan nasional terhambat
Prabowo menekankan pentingnya penguatan tata kelola ekonomi agar kekayaan Indonesia dapat dimanfaatkan lebih maksimal untuk kepentingan masyarakat.
Praktik Under Invoicing Rugikan Penerimaan Negara
Salah satu sorotan utama pemerintah adalah praktik under invoicing dalam perdagangan internasional. Praktik ini dilakukan dengan melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari harga sebenarnya untuk menyembunyikan keuntungan di luar negeri.
Suara.com menjelaskan bahwa skema ini kerap terjadi melalui transaksi dengan perusahaan afiliasi di luar negeri, di mana barang dijual murah di dalam laporan, kemudian dijual kembali dengan harga pasar internasional.
Akibatnya, negara mengalami beberapa kerugian, seperti:
- Pajak ekspor menjadi lebih kecil
- Data perdagangan tidak akurat
- Devisa hasil ekspor menurun
- Potensi keuntungan SDA tidak tercatat penuh
Sementara itu, Infobanknews melaporkan bahwa pemerintah kini meningkatkan pengawasan terhadap transaksi ekspor untuk menekan praktik manipulasi tersebut.
Sorotan terhadap Transfer Pricing
Selain under invoicing, pemerintah juga menyoroti praktik transfer pricing dalam perdagangan internasional. Praktik ini terjadi ketika perusahaan afiliasi menetapkan harga transaksi tidak wajar untuk mengalihkan keuntungan ke negara dengan pajak lebih rendah.
Prabowo menilai kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak dan perdagangan. Pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap transaksi lintas negara.
Dampak yang ditimbulkan antara lain:
- Penerimaan pajak menurun
- Distribusi keuntungan tidak merata
- Transparansi ekspor lemah
- Devisa negara berkurang
Kementerian terkait bersama Direktorat Jenderal Pajak dan aparat penegak hukum kini memperkuat koordinasi untuk mengawasi aktivitas perdagangan internasional.
Dampak ke Kesejahteraan Guru dan ASN
Prabowo juga mengaitkan kebocoran kekayaan negara dengan rendahnya ruang fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan ASN. Menurutnya, keterbatasan anggaran bukan semata karena kurangnya sumber daya, melainkan karena potensi pendapatan negara yang bocor (NU Online, 2026).
Ia menegaskan bahwa apabila pengelolaan kekayaan negara berjalan optimal, sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dapat memperoleh manfaat yang lebih besar.
Sektor yang disebut terdampak antara lain:
- Pendidikan nasional
- Kesehatan masyarakat
- Infrastruktur daerah
- Program subsidi publik
- Tunjangan ASN dan guru
Penguatan Pengawasan Devisa Ekspor
Pemerintah kini memperkuat sistem pengawasan devisa hasil ekspor untuk memastikan seluruh keuntungan sumber daya alam masuk ke sistem ekonomi nasional.
Infobanknews mencatat bahwa langkah ini mencakup digitalisasi pelaporan ekspor, pertukaran data perpajakan internasional, hingga pemeriksaan transaksi perusahaan afiliasi.
Beberapa langkah penguatan yang dilakukan pemerintah:
- Digitalisasi sistem ekspor
- Pengawasan devisa hasil ekspor
- Pemeriksaan transaksi afiliasi
- Kerja sama data pajak internasional
- Penindakan manipulasi dokumen perdagangan
Pengamat menilai langkah ini dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional jika dijalankan secara konsisten.
Respons Publik
Pernyataan Prabowo terkait kebocoran kekayaan negara mendapat perhatian luas dari publik dan pengamat ekonomi. Sebagian pihak mendukung langkah pemerintah dalam memperketat pengawasan perdagangan internasional.
Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai bahwa isu ini bukan hal baru, namun pengungkapan secara terbuka menunjukkan adanya dorongan serius untuk reformasi tata kelola ekonomi.
Masyarakat berharap kebijakan ini diikuti dengan penegakan hukum yang transparan dan konsisten terhadap pihak yang terbukti merugikan negara.
Pernyataan Prabowo mengenai kebocoran kekayaan negara menunjukkan bahwa pemerintah mulai memberikan perhatian serius terhadap praktik under invoicing dan transfer pricing dalam perdagangan internasional Indonesia. Pemerintah menilai praktik tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan negara meningkatkan kesejahteraan guru, ASN, dan masyarakat luas.
Pembaca dapat menemukan artikel ekonomi, politik, dan kebijakan nasional lainnya di Garap Media. Situs tersebut menghadirkan berbagai berita terkini dan analisis mendalam dari sumber terpercaya untuk membantu pembaca memahami isu nasional secara lebih lengkap.
