Dewan Perdamaian Gaza menjadi sorotan nasional setelah Presiden Prabowo Subianto mengundang perwakilan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam, seperti PBNU, Muhammadiyah, dan MUI, ke Istana Negara, Jakarta. Pertemuan ini digelar untuk membahas keanggotaan Indonesia dalam forum internasional tersebut atau Board of Peace (BoP).
Agenda ini muncul di tengah berbagai kritik dari ormas, terutama MUI, yang mempertanyakan keputusan pemerintah. Keikutsertaan Indonesia di forum itu dianggap kontroversial karena struktur keanggotaan yang kompleks dan keterlibatan beberapa negara tertentu yang menimbulkan kontroversi publik.
Undangan Prabowo kepada Ormas Islam
Presiden Prabowo Subianto mengundang perwakilan ormas Islam untuk berdiskusi mengenai keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis, membenarkan adanya undangan terkait pertemuan dengan Prabowo hari ini, Selasa (3/2/2026).
“Ya saya juga diundang siang ini. Yang sampai ke saya (informasinya agenda pertemuan diskusi) tentang BoP,” tutur Cholil.
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Sekjen PBNU) yang juga Menteri Sosial, Saifullah Yusuf juga membenarkan undangan terkait pertemuan dengan Prabowo.
“Iya benar ada agenda tersebut jam 14.00 WIB.”
Sama halnya dengan Sekretaris Umum Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, pihaknya juga menerima undangan pertemuan di Istana.
“Dari Muhammadiyah akan hadir Prof. Syafiq Mughni (Ketua PP Muhammadiyah) dan saya,” ujar Abdul Mu’ti.
Kritik MUI atas Dewan Perdamaian Gaza
Presiden Prabowo resmi menandatangani piagam keanggotaan Indonesia dalam BoP, di sela-sela forum World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Wakil Ketua Umum MUI, Cholil Nafis, menilai keikutsertaan Indonesia dalam forum yang digagas Presiden AS Donald Trump tidak wajar. Hal ini karena Perdana Menteri Israel termasuk anggota, sementara Palestina tidak dilibatkan.
Selain itu, MUI juga mengkritisi adanya kewajiban membayar iuran keanggotaan bagi negara-negara anggota BoP. MUI menuding BoP sebagai bentuk neokolonialisme dan menolak konsep “perdamaian semu” yang tidak berbasis keadilan, tidak mengakui Palestina sebagai bangsa terjajah, serta berpotensi melanggengkan pendudukan Israel dalam kemasan perdamaian.
Diplomasi Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza
Keikutsertaan Indonesia di BoP menjadi bagian dari strategi diplomasi internasional dan dukungan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Pertemuan dengan ormas Islam di Istana menjadi langkah pemerintah untuk menjelaskan tujuan strategis keanggotaan Indonesia dalam forum internasional tersebut.
Penutup
Pertemuan antara Presiden Prabowo dan ormas Islam terkait Dewan Perdamaian Gaza menunjukkan pentingnya dialog lintas elemen masyarakat dalam menentukan kebijakan luar negeri yang sensitif. Diskusi ini menjadi momen untuk menjembatani perbedaan pandangan dan membangun pemahaman bersama.
Jangan lewatkan berita terbaru tentang kebijakan luar negeri, diplomasi internasional, dan isu-isu strategis Indonesia hanya di Garap Media.
Referensi:
- Liputan6. (2026). Polemik Dewan Perdamaian Gaza, Prabowo Undang Ormas Islam ke Istana Siang ini. Retrieved from https://www.liputan6.com/news/read/6270677/polemik-dewan-perdamaian-gaza_prabowo-undang-ormas-islam-ke-istana-siang-ini
