PDIP Semprot Wacana MBG di Arab Saudi, DPR Minta BGN Fokus Bereskan Program Dalam Negeri Dulu

Last Updated: 3 June 2026, 02:29

Bagikan:

Wacana MBG Arab Saudi
Wacana perluasan Program Makan Bergizi Gratis hingga ke Arab Saudi memicu perdebatan. Sejumlah anggota DPR meminta pemerintah fokus menyelesaikan berbagai tantangan pelaksanaan MBG di dalam negeri sebelum mempertimbangkan ekspansi ke luar negeri. Sumber gambar: MCH_MPM.
Table of Contents

Wacana pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa Indonesia di Arab Saudi memicu perdebatan di kalangan legislator. Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memprioritaskan penyelesaian berbagai persoalan pelaksanaan MBG di Indonesia sebelum mempertimbangkan ekspansi program ke luar negeri. Kritik tersebut muncul setelah Kepala BGN, Dadan Hindayana, membuka peluang penerapan MBG di Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ) dan Sekolah Indonesia Makkah (SIM) saat melakukan kunjungan ke Arab Saudi (detikNews, 2026; Malang Posco Media, 2026).

Charles Honoris Nilai Wacana MBG Arab Saudi Belum Menjadi Prioritas

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Charles Honoris, menjadi salah satu anggota parlemen yang menyuarakan kritik terhadap rencana tersebut. Menurut Charles, pembahasan perluasan MBG ke luar negeri belum relevan karena pelaksanaan program di dalam negeri masih menghadapi berbagai tantangan.

Dalam pandangannya, pemerintah perlu memastikan tata kelola MBG berjalan optimal terlebih dahulu. Pengawasan program, koordinasi antarinstansi, serta kontrol kualitas makanan dinilai masih memerlukan pembenahan agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Selain itu, Charles menegaskan bahwa fokus pemerintah seharusnya diarahkan pada penyelesaian persoalan yang masih muncul di lapangan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai ekspansi program dianggap belum mendesak untuk dilakukan saat ini (detikNews, 2026).

Beberapa aspek yang masih menjadi perhatian DPR meliputi:

  • Pengawasan program yang belum merata.
  • Koordinasi antarinstansi yang perlu diperkuat.
  • Kontrol kualitas makanan yang harus ditingkatkan.
  • Standar operasional yang belum seragam.
  • Efektivitas penggunaan anggaran program.

Lebih lanjut, Charles mengingatkan bahwa keberhasilan MBG tidak semata-mata diukur dari jumlah penerima manfaat atau besarnya anggaran yang terserap. Kualitas makanan, kecukupan gizi, dan ketepatan sasaran justru menjadi indikator yang lebih penting dalam menilai efektivitas program tersebut (detikNews, 2026).

Dadan Hindayana Buka Peluang MBG Arab Saudi untuk Siswa Indonesia

Perdebatan mengenai MBG Arab Saudi bermula dari kunjungan Kepala BGN, Dadan Hindayana, ke Sekolah Indonesia Jeddah saat musim haji 2026. Dalam kesempatan tersebut, Dadan menyampaikan bahwa pemerintah membuka peluang menghadirkan program MBG bagi siswa Indonesia yang bersekolah di Arab Saudi (Malang Posco Media, 2026).

Menurut data yang disampaikan BGN, terdapat ribuan pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di Jeddah dan Makkah. Keberadaan komunitas pelajar tersebut dianggap dapat menjadi dasar pertimbangan apabila pemerintah ingin memperluas jangkauan program ke luar negeri.

Beberapa alasan yang melatarbelakangi usulan tersebut antara lain:

  • Terdapat siswa Indonesia yang menetap dan bersekolah di Arab Saudi.
  • Pemerintah ingin memperluas manfaat program bagi WNI di luar negeri.
  • Komunitas diaspora Indonesia memiliki kebutuhan gizi yang juga perlu diperhatikan.
  • Sebagian siswa menyampaikan keinginan untuk merasakan program MBG seperti yang diterapkan di Indonesia.

Meski demikian, Dadan menegaskan bahwa gagasan tersebut masih berada pada tahap awal. Pemerintah masih harus melakukan kajian menyeluruh sebelum mengambil keputusan. Selain itu, pelaksanaan program juga memerlukan arahan dan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto (Malang Posco Media, 2026).

Yahya Zaini Sebut MBG Arab Saudi Tidak Relevan dengan Target Nasional

Selain Charles Honoris, kritik juga datang dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini. Menurut Yahya, rencana tersebut belum sejalan dengan tujuan utama MBG yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia, khususnya kelompok rentan.

Ia menilai pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk memenuhi target penerima manfaat di dalam negeri. Karena itu, perhatian pemerintah sebaiknya difokuskan pada kelompok yang menjadi sasaran utama program.

Kelompok prioritas tersebut meliputi:

  • Anak sekolah di Indonesia.
  • Ibu hamil.
  • Ibu menyusui.
  • Balita yang membutuhkan intervensi gizi.
  • Daerah yang belum terjangkau layanan MBG.

Di sisi lain, Yahya mempertanyakan alasan pemerintah memberikan perhatian khusus kepada siswa Indonesia di Arab Saudi. Menurutnya, jumlah pelajar Indonesia di negara lain bahkan lebih besar dan belum menjadi bagian dari pembahasan program serupa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, BGN diminta memaksimalkan pelaksanaan MBG nasional terlebih dahulu sebelum membicarakan ekspansi ke luar negeri (detikNews, 2026).

Wacana MBG Arab Saudi Dinilai Terlalu Dini

Pandangan serupa juga muncul dalam berbagai pemberitaan media nasional. Sejumlah pihak menilai pemerintah perlu membuktikan keberhasilan implementasi MBG di Indonesia sebelum mengembangkan program ke negara lain.

Laporan Warta Ekonomi menunjukkan bahwa kritik DPR berfokus pada pentingnya memastikan kualitas pelaksanaan program di dalam negeri. Pemerataan layanan, kualitas makanan, serta kesiapan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah (Warta Ekonomi, 2026).

Beberapa isu yang masih menjadi perhatian publik antara lain:

  • Pemerataan distribusi program.
  • Kualitas makanan yang disajikan.
  • Pengawasan dapur MBG.
  • Efisiensi penggunaan anggaran.
  • Kesiapan sarana dan prasarana pendukung.

Dengan berbagai tantangan tersebut, sejumlah pihak menilai ekspansi program ke luar negeri berpotensi memunculkan beban baru apabila fondasi pelaksanaan di dalam negeri belum benar-benar kuat.

Perdebatan MBG Arab Saudi Cerminkan Perbedaan Prioritas Kebijakan

Perdebatan mengenai MBG Arab Saudi memperlihatkan adanya perbedaan pandangan mengenai arah pengembangan program prioritas pemerintah. BGN melihat peluang untuk memperluas manfaat program kepada siswa Indonesia yang berada di luar negeri. Sebaliknya, DPR menilai keberhasilan pelaksanaan domestik harus menjadi fokus utama sebelum pemerintah mempertimbangkan langkah ekspansi.

Keputusan akhir terkait usulan tersebut masih menunggu pembahasan lebih lanjut di tingkat pemerintah pusat. Faktor anggaran, efektivitas program, sistem pengawasan, dan kebutuhan masyarakat di dalam negeri diperkirakan akan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah kebijakan ke depan.

Ingin mendapatkan informasi terbaru mengenai kebijakan publik, pendidikan, dan isu nasional lainnya? Baca artikel menarik lainnya di Garap Media yang menyajikan berita aktual dengan pembahasan mendalam dan mudah dipahami.

Selain itu, Garap Media juga menghadirkan beragam informasi seputar program pemerintah, perkembangan sosial, serta isu strategis yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Ikuti terus pembaruan terbaru agar tidak ketinggalan informasi penting dari berbagai sektor.

Referensi

/ Stay Connected /

802

Ikuti

1

Ikuti

169

Ikuti

13

Ikuti

/ Media Promosi /

Pasang Iklan & Promosikan Brand Anda di Garap Media!

Tampilkan produk, layanan, atau acara Anda di halaman kami dan jangkau ribuan pembaca setiap hari. Hubungi kami untuk penawaran kerja sama dan paket promosi terbaik.

/ Berita Lainnya /