Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mendesak pemerintah Indonesia untuk keluar dari Board of Peace (BoP) menyusul serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Sikap tersebut disampaikan sebagai bentuk protes atas eskalasi konflik yang dinilai mengancam stabilitas kawasan dan nilai-nilai perdamaian global.
Desakan ini segera memicu perhatian publik karena menyangkut posisi diplomasi Indonesia di forum internasional. Pemerintah pun didorong untuk mempertimbangkan langkah strategis yang sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
MUI Desak RI Mundur dari Board of Peace
Seruan MUI agar Indonesia keluar dari Board of Peace disampaikan dalam pernyataan resmi yang dimuat sejumlah media nasional (iNews.id, 2026). MUI menilai forum tersebut kehilangan legitimasi moral setelah terjadinya serangan terhadap Iran .
Dalam pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa MUI mendesak pemerintah mengevaluasi keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian bentukan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan keadilan dan perdamaian dunia.
Sikap serupa juga diberitakan oleh Detik News yang menyebut MUI mengutuk keras serangan AS-Israel dan mendorong Indonesia keluar dari BoP (Detik News, 2026) . Menurut MUI, konflik tersebut berpotensi memperluas ketegangan regional dan berdampak pada keamanan global.
Alasan MUI Menilai BoP Kehilangan Legitimasi
Board of Peace dinilai tidak lagi efektif dalam menjalankan misi perdamaian setelah terjadinya serangan tersebut (MUI.or.id, 2026) . Organisasi itu menilai forum internasional seharusnya berperan aktif meredam konflik, bukan sekadar menjadi simbol diplomasi.
Dalam tausiyah yang dikeluarkan awal Maret 2026, MUI juga menegaskan bahwa serangan terhadap Iran merupakan tindakan yang memperburuk situasi geopolitik. Oleh sebab itu, Indonesia didorong mengambil sikap yang tegas dan bermartabat dalam percaturan internasional.
Desakan tersebut merupakan bagian dari sikap resmi MUI dalam merespons eskalasi konflik Timur Tengah (IPOL.id, 2026) . Pemberitaan ini memperkuat bahwa pernyataan tersebut bukan opini individu, melainkan keputusan kelembagaan.
Respons Pemerintah dan Politik Luar Negeri
Hingga artikel ini ditulis, pemerintah Indonesia belum mengumumkan keputusan resmi untuk keluar dari Board of Peace. Namun sejumlah laporan media menyebut pemerintah tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif .
Prinsip bebas aktif menempatkan Indonesia sebagai negara yang tidak memihak blok kekuatan tertentu, tetapi tetap aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Karena itu, keputusan untuk mundur dari forum internasional tentu memerlukan pertimbangan diplomatik yang matang.
Di sisi lain, tekanan publik terhadap pemerintah terus menguat. Isu Timur Tengah memiliki sensitivitas tinggi di Indonesia, terutama karena menyangkut solidaritas kemanusiaan dan dukungan terhadap negara-negara yang terdampak konflik.
Dampak Diplomatik Jika Indonesia Mundur
Jika Indonesia benar-benar keluar dari Board of Peace, langkah tersebut akan menjadi sinyal politik yang kuat di tingkat global. Indonesia dapat dipandang mengambil posisi moral yang tegas terhadap konflik yang melibatkan kekuatan besar dunia.
Namun demikian, sejumlah pengamat menilai bahwa keluar dari forum internasional juga dapat mengurangi ruang diplomasi. Selama ini, keikutsertaan Indonesia di berbagai forum global dimanfaatkan untuk menyuarakan isu Palestina dan perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata.
Karena itu, pemerintah dihadapkan pada dilema antara menjaga posisi moral dan mempertahankan akses diplomatik. Keputusan apa pun yang diambil akan berdampak pada citra Indonesia di mata internasional.
Desakan MUI desak RI mundur dari Board of Peace menunjukkan dinamika kuat antara aspirasi masyarakat dan kebijakan luar negeri negara. Pemerintah kini berada pada posisi strategis untuk menentukan arah diplomasi Indonesia di tengah konflik global yang terus berkembang.
Untuk mendapatkan informasi terbaru dan analisis mendalam seputar isu internasional, politik, dan kebijakan publik, terus ikuti berita terpercaya lainnya di Garap Media. Sajian berita aktual dan perspektif tajam hanya untuk pembaca yang ingin memahami isu secara komprehensif.
Referensi
