Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyiapkan 100 rumah subsidi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Langkah ini menjadi upaya pemerintah untuk memperluas akses hunian layak, khususnya bagi pelaku UMKM.
Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri perayaan Harmoni Imlek Nusantara 2026 di Lapangan Banteng pada Minggu, 22 Februari 2026. Kehadirannya menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap perayaan budaya yang inklusif sekaligus penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM.
100 Rumah Subsidi dengan DP Gratis dan Bunga 5 Persen
Menteri PKP menuturkan, Kementerian PKP menyiapkan kuota khusus bagi 100 pelaku UMKM yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan rumah subsidi. Program ini dilengkapi dengan fasilitas uang muka (DP) gratis, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) gratis, serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis.
Selain itu, penerima juga mendapatkan skema bunga kredit hanya sebesar 5 persen. Ara menegaskan, kebijakan ini bertujuan agar pelaku UMKM dapat menikmati program unggulan Presiden Prabowo Subianto sehingga akses hunian layak benar-benar dirasakan seluruh masyarakat.
“Sebagai Menteri Perumahan, kami menyiapkan 100 rumah subsidi bagi pelaku UMKM yang memenuhi syarat, dengan DP gratis, BPHTB & PBG gratis, dan bunga hanya 5 persen. Ini agar mereka bisa menikmati program unggulan Presiden Prabowo Subianto, sehingga akses hunian layak benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat,” kata Ara dalam keterangan resmi, Senin (23/2/2026).
Menurutnya, pelibatan UMKM dalam perayaan Imlek menunjukkan bahwa Tahun Baru Imlek bukan sekadar perayaan budaya, melainkan juga momentum penguatan ekonomi rakyat. Dukungan terhadap UMKM disebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
“Ini acara yang sangat baik karena UMKM benar-benar dilibatkan. Artinya, perayaan tahun baru Imlek ini berdampak langsung kepada masyarakat, terutama bagi UMKM agar bisa naik kelas. Ini sejalan dengan visi misi Presiden Prabowo, yaitu ekonomi bertumbuh, berkeadilan, dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” tambahnya.
Ketua Umum Harmoni Imlek Nasional sekaligus Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar, menuturkan bahwa perayaan Harmoni Imlek Nusantara mengusung semangat kolaborasi lintas budaya. Setiap harinya, kegiatan tersebut menghadirkan tema berbeda yang merepresentasikan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan memperkuat harmoni dalam keberagaman.
Menteri PKP Pastikan Program Rumah Subsidi Berbasis Data BPS
Sebelumnya, Ara juga berdiskusi dengan DPR dan Badan Pusat Statistik (BPS). Ia memastikan seluruh program perumahan rakyat dijalankan berbasis data. Menurutnya, pembangunan rumah tidak boleh dilakukan sembarangan. Data menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan dan penyusunan program perumahan.
“Kami membahas pentingnya data dalam menyalurkan bantuan dan menentukan program-program perumahan,” ujar Ara usai berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, Sari Yuliati, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Ara menekankan bahwa data yang digunakan berasal dari BPS, bukan dari pihak lain. Menurutnya, data BPS memberikan kajian yang lebih akademis karena berbasis riset.
“Data BPS menjadi dasar utama kami dalam perumusan kebijakan agar lebih akademis, berbasis riset, dan berkeadilan,” ujarnya.
Tambahan Anggaran untuk Perumahan Rakyat
Dalam kesempatan itu, Ara juga menyampaikan bahwa tambahan anggaran yang ditingkatkan oleh DPR hingga dua kali lipat, dari sekitar Rp5 triliun menjadi Rp10 triliun, akan digunakan secara maksimal. Hingga kini, sekitar Rp8 triliun atau 80 persen dari total anggaran telah digelontorkan untuk berbagai program perumahan rakyat.
“Kenaikan anggaran ini akan kami gunakan secara maksimal, dengan kerja keras dan integritas, agar program perumahan rakyat benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegasnya.
Tidak Tumpang Tindih
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menilai penggunaan data BPS memastikan program tepat sasaran dan tidak bias. Cucun Ahmad Syamsurijal menambahkan, pemanfaatan data mencegah program tumpang tindih. Sari Yuliati juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dalam menentukan prioritas kebijakan perumahan.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, terdapat lima indikator dalam menentukan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dan prioritas penyaluran BSPS. Indikator tersebut meliputi jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan, proporsi penduduk desil 1-4 tanpa rumah layak, kesenjangan, dan indeks kedalaman kemiskinan.
Penutup
Program 100 rumah subsidi tanpa DP bagi UMKM ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat. Kebijakan tersebut juga bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pendekatan berbasis data dan prinsip keadilan.
Jangan lewatkan berita lainnya seputar rumah subsidi, umkm, kebijakan perumahan, ekonomi rakyat, anggaran negara, program pemerintah, dan perkembangan nasional hanya di Garap Media.
Referensi:
- Liputan6. (2026). Menteri PKP Beri 100 Pelaku UMKM Rumah Subsidi Tanpa DP. Retrieved from https://www.liputan6.com/bisnis/read/6283914/menteri-pkp-beri-100-pelaku-umkm-rumah-subsidi-tanpa-dp
