Mahasiswa Geruduk DPR, Tuntutan 17+8 Mengejutkan
Gelombang demonstrasi mahasiswa di Indonesia pada Agustus 2025 menjadi sorotan publik. Aksi ini dipicu oleh kontroversi tunjangan perumahan DPR yang mencapai puluhan juta rupiah per bulan, di tengah kondisi ekonomi rakyat yang semakin tertekan. Mahasiswa melihat kebijakan itu sebagai bentuk ketidakpekaan elit politik terhadap penderitaan masyarakat.
Tidak berhenti di sana, tragedi meninggalnya seorang pengemudi ojek daring bernama Affan Kurniawan semakin memanaskan suasana. Ia tewas saat kendaraan taktis Brimob melintas di tengah aksi. Dari sinilah muncul tuntutan besar bernama “17+8”, yang kemudian menjadi simbol perlawanan mahasiswa dan masyarakat.
Rincian Tuntutan Mahasiswa 17+8 Demo Agustus 2025
17 Tuntutan Jangka Pendek
Fokus utama dari 17 poin ini adalah respons cepat pemerintah dan DPR dalam menyelesaikan kasus Affan Kurniawan, menghapus privilese pejabat, serta menghentikan kriminalisasi terhadap peserta aksi.
- Cabut tunjangan perumahan DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
- Batalkan privilese perjalanan dinas luar negeri anggota DPR.
- Hentikan kebijakan fasilitas berlebih bagi pejabat.
- Selidiki kasus kematian Affan Kurniawan secara independen.
- Proses hukum aparat yang terbukti melakukan kekerasan.
- Bebaskan mahasiswa dan masyarakat yang ditangkap secara sewenang-wenang.
- Hentikan kriminalisasi terhadap peserta aksi.
- Jamin perlindungan hak berpendapat di ruang publik.
- Audit transparansi anggaran DPR dan kementerian.
- Hentikan praktik pemborosan APBN untuk kepentingan elit.
- Tarik kembali kebijakan yang tidak pro-rakyat kecil.
- Publikasikan laporan harta dan aset seluruh anggota DPR.
- Stop penggunaan kendaraan taktis dan senjata berlebihan saat mengamankan demo.
- Sediakan jalur hukum khusus untuk korban kekerasan aparat.
- Segera bentuk tim gabungan independen memantau proses investigasi.
- Pecat pejabat publik yang terbukti menyalahgunakan privilese.
- Tuntaskan kasus Affan Kurniawan hingga keluarga mendapat keadilan.
8 Tuntutan Jangka Panjang
Sementara itu, 8 poin berikut lebih menekankan pada reformasi sistemik yang diharapkan dapat membawa perubahan jangka panjang dalam tata kelola negara.
- Reformasi menyeluruh institusi kepolisian agar lebih akuntabel dan humanis.
- Evaluasi kepemimpinan Kapolri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan kelembagaan.
- Restrukturisasi tunjangan pejabat negara agar selaras dengan kondisi rakyat.
- Revisi mekanisme pengawasan DPR supaya tidak ada privilese berlebihan.
- Penguatan lembaga antikorupsi untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas.
- Dorong transparansi digital atas seluruh belanja negara, bisa diakses publik.
- Perbaiki regulasi penanganan demonstrasi agar menjamin hak sipil.
- Bangun sistem perlindungan sosial berkeadilan bagi masyarakat kecil, bukan hanya pejabat.
Makna Demo Agustus 2025
Aksi mahasiswa ini bukan hanya sekadar protes, tetapi sebuah pernyataan bahwa rakyat tidak lagi bisa menoleransi politik privilese dan represi aparat. Kasus Affan Kurniawan menjadi pemicu sekaligus simbol perlawanan generasi muda terhadap budaya impunitas yang selama ini dianggap lumrah.
Lebih jauh, 25 tuntutan ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memikirkan keadilan sesaat, tetapi juga mendorong agenda perubahan struktural: dari transparansi DPR, pembatasan privilese pejabat, hingga reformasi kepolisian.
Demo Agustus 2025 menandai babak baru perlawanan mahasiswa Indonesia. Dengan 17+8 tuntutan, mereka menegaskan posisi sebagai suara moral bangsa. Publik kini menunggu, apakah pemerintah dan DPR berani memenuhi desakan ini, atau justru memilih mempertahankan privilese.
Ikuti terus berita terbaru seputar aksi mahasiswa, politik nasional, dan pergerakan sosial hanya di Garap Media.
Referensi
