Krisis Pendidikan di Daerah terpencil – Semakin krusial di era saat ini terutama di pelosok desa. Pada dasarnya Pendidikan merupakan fondasi utama bagi kemajuan bangsa. Namun, di tengah dinamika perubahan sosial dan ekonomi, lembaga pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
Dari Sekolah Rakyat yang berjuang memberikan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, hingga Sekolah Unggulan yang menawarkan fasilitas dan mutu pendidikan tinggi, semuanya kini menghadapi satu ancaman yang sama: keberlangsungan operasional. Ironisnya, bahkan Sekolah Negeri yang dikelola pemerintah pun tak luput dari risiko penutupan akibat berbagai faktor.
Sekolah Rakyat: Bertahan di Tengah Keterbatasan
Sekolah Rakyat lahir dari semangat gotong royong dan kepedulian terhadap pendidikan bagi masyarakat kecil. Banyak diantaranya yang berdiri tanpa dukungan besar dari pemerintah, bergantung pada donasi dan tenaga sukarela.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, keberadaan Sekolah Rakyat mulai terancam. Minimnya dana operasional, kurangnya tenaga pengajar tetap, serta keterbatasan fasilitas membuat sekolah-sekolah ini sulit bersaing dengan lembaga formal.
Padahal, kontribusinya luar biasa: Sekolah Rakyat menjadi jembatan bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk tetap mendapatkan hak dasar mereka — pendidikan.
Berbeda dengan Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan sering kali dikenal karena prestasi akademik, fasilitas lengkap, dan sistem pembelajaran modern. Namun demikian, di balik kemegahan itu, beberapa Sekolah Unggulan juga mulai menghadapi kesulitan.
Sekolah Unggulan: Tersandung di Tengah Biaya Tinggi
Selain itu, naiknya biaya operasional, ketergantungan pada jumlah siswa, serta meningkatnya persaingan antar lembaga membuat beberapa sekolah swasta unggulan mengalami penurunan jumlah pendaftar.
Akibatnya, dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, banyak orang tua mulai mempertimbangkan ulang biaya pendidikan tinggi. Dengan demikian, sekolah unggulan perlahan kehilangan daya tariknya bagi sebagian masyarakat.
Penutupan Sekolah Dasar di Aceh Barat: Efisiensi atau Krisis Baru?
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berencana menutup belasan sekolah jenjang pendidikan dasar di daerah itu. Penutupan belasan jenjang dikdas itu dilakukan karena dinilai banyak sekolah yang tidak efektif dalam proses belajar mengajar.
Sekolah rakyat nantinya akan berada di bawah tanggung jawab Kementerian Sosial. Sementara itu, status sekolah unggulan masih belum sepenuhnya jelas, meskipun penjelasan mengenai sekolah unggulan jarak jauh ini lebih sering datang dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek).
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat, yang memang cukup beralasan, karena kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat biasanya memerlukan kajian akademik yang matang dan jelas untuk menentukan arah akhir pengembangan dua jenis sistem pendidikan ini.
Sebagai contoh, pengalaman masa lalu, seperti program kegagalan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tanpa dasar kajian yang mendalam dan persiapan matang sering kali berhenti di tengah jalan.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mengambil langkah strategis dalam penataan lembaga pendidikan di wilayahnya. Dengan langkah ini, sebanyak tujuh sekolah direncanakan untuk ditutup, sementara empat sekolah lainnya akan digabung melalui proses regrouping.
Langkah Regrouping: Strategi Penataan Sekolah di Daerah
Mengoptimalkan Sumber Daya Pendidikan
Regrouping adalah proses penggabungan beberapa sekolah menjadi satu satuan pendidikan yang lebih efisien dan efektif dalam penyelenggaraan pembelajaran. Biasanya, kebijakan ini diterapkan ketika jumlah peserta didik di beberapa sekolah terlalu sedikit, fasilitas tidak memadai, atau lokasi antar sekolah berdekatan.
Melalui proses regrouping, pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memperbaiki kualitas proses belajar mengajar, serta menjaga mutu pendidikan di wilayah tersebut. Selain itu, langkah ini juga dinilai sebagai strategi penataan lembaga pendidikan agar pengelolaan sekolah menjadi lebih efisien dan berkelanjutan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020; Disdikbud Aceh Barat, 2025).
Evaluasi Dinas Pendidikan Aceh Barat
Menurut Kepala Disdikbud Aceh Barat, Husensah, kebijakan ini diambil setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi sekolah-sekolah yang ada. Ia menjelaskan bahwa, penggabungan dilakukan karena beberapa sekolah sudah terlalu padat sehingga tidak lagi efektif dalam mendukung proses belajar mengajar.
“Regrouping dilakukan karena kepadatan yang berlebihan membuat proses belajar mengajar tidak lagi optimal,” ujar Husensah kepada wartawan pada Selasa, 16 September 2025. Dengan langkah ini, penataan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif bagi siswa dan tenaga pendidik.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2023, 4, 2 juta anak di Indonesia tidak bersekolah (ATS). Penyebabnya beragam , mulai dari faktor ekonomi , keterbatasan akses pendidikan, perkawinan anak, anak berhadapan dengan hukum (ABH), disabilitas, hingga pekerja anak. Oleh sebab itu, keberhasilan program Sekolah membutuhkan sinergi lintas Kementerian dan Lembaga.
Kebijakan ini merupakan bagian dari usaha pemerintah daerah untuk menjaga kualitas pendidikan di Aceh Barat, meskipun perlu dilakukan penyesuaian terkait jumlah serta kapasitas sekolah yang tersedia. Sekolah bukan sekadar bangunan, melainkan ruang pembentukan karakter, pengetahuan, dan masa depan anak-anak kita.
Jika sekolah ditutup, maka akses pendidikan semakin terbatas, terutama di daerah pelosok Aceh.
Referensi :
- “Komunitas Ruang Lingkup Minta Pemkab Aceh Barat Kaji Ulang Rencana Penutupan Sekolah”, ACEHTREND.COM, 23 September 2025, 10:55 WIB. Akses 27 Oktober 2025, 17:00. https://www.acehtrend.com/news/komunitas-ruang-lingkup-minta-pemkab-aceh-barat-kaji-ulang-rencana-penutupan-sekolah/index.html
- “Pemkab Aceh Barat Bakal Tutup Belasan SD”, CATAT.CO, (tanggal tidak disebut secara eksplisit). Akses 27 Oktober 2025, 17:00. https://www.catat.co/news/pemkab-aceh-barat-bakal-tutup-belasan-sd-1/index.html
- “Pemerintah Siapkan 53 Lokasi Sekolah Rakyat untuk Digunakan Mulai 2025”, ANTARA News, 16 April 2025. Akses 27 Oktober 2025, 17:00. https://www.antaranews.com/berita/4774433/pemerintah-siapkan-53-lokasi-sekolah-rakyat-untuk-digunakan-mulai-2025
- “Sekolah Rakyat: KPAI Dorong Sinkronisasi dengan Sistem Pendidikan Nasional”, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 21 Maret 2025. Akses 27 Oktober 2025, 17:00. https://www.kpai.go.id/publikasi/sekolah-rakyat-kpai-dorong-sinkronisasi-dengan-sistem-pendidikan-nasional?utm_source
- “Sekolah Rakyat dan Peran APBN: Memutus Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan Inklusif”, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI, 26 Agustus 2025. Akses 27 Oktober 2025, 17:00. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/309-artikel/4036-sekolah-rakyat-dan-peran-apbn-memutus-rantai-kemiskinan-lewat-pendidikan-inklusif.html?utm_source
