Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara soal status siaga yang dikeluarkan oleh Panglima TNI. Puan menyatakan, DPR akan meminta penjelasan TNI apakah status itu perlu agar informasi yang beredar dapat dijelaskan.
“Kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2026).
Puan juga mempertanyakan apakah status tersebut benar dibutuhkan atau tidak. Oleh karena itu ia meminta penjelasan kongkret.
“Dan sebaiknya memang aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga, namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas,” kata dia.
Dokumen
Sebelumnya, beredar dokumen Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto berisi instruksi Siaga 1 ke seluruh prajurit. Perintah ini sebagai bentuk antisipasi perkembangan dan situasi global saat ini, khususnya di Timur Tengah. Telegram dengan Nomor TR/283/2026 diteken oleh Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun, pada 1 Maret 2026. Dalam dokumen tersebut, tertulis bahwa telegram yang tersebar merupakan perintah yang wajib dilaksanakan.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Aulia Dwi Nasrullah, tidak menyatakan secara tegas perihal telegram tersebut. Namun, ia menyinggung bahwa salah satu amanat undang-undang, TNI wajib melindungi segenap bangsa dari berbagai ancaman.
“Perlu saya sampaikan bahwa sesuai yang diamanatkan dalam UU TNI, salah satu tugas pokok TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara,” kata dia saat dikonfirmasi, Sabtu (7/3/2026).
Selain itu, dia mengatakan TNI harus pekerja secara profesional dan responsif. Oleh sebab itu, TNI harus kesiapsiagaan operasional yang tinggi.
“TNI bertugas secara profesional dan responsif, yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional, serta siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional,” sambungnya.
Tujuh Instruksi dalam Telegram Panglima TNI
- Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI menyiagakan personel dan alutsista di jajaran dan melaksanakan patroli di objek vital (obvit) strategis dan sentra perekonomian. Hal itu termasuk bandara, pelabuhan laut/sungai, stasiun kereta, terminal bus, serta kantor PLN.
- Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) melaksanakan deteksi dini dan pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam.
- Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI memerintahkan Atase Pertahanan (Athan) RI di negara yang terdampak untuk mendata dan memetakan serta merencanakan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) bila diperlukan serta berkoordinasi dengan Kemlu (Kementerian Luar Negeri), KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia), dan otoritas terkait sesuai eskalasi di Timur Tengah.
- Kodam Jaya/Jayakarta agar melaksanakan patroli di tempat-tempat obvit strategis dan kedutaan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusivitas di wilayah DKI Jakarta.
- Satuan Intelijen TNI melaksanakan deteksi dini dan cegah dini adanya kelompok di tempat-tempat obvit strategis dan kedutaan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusivitas di wilayah DKI Jakarta.
- Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) melaksanakan siaga di satuan masing-masing.
- Laporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi kepada Panglima TNI pada kesempatan.
Penutup
Permintaan DPR kepada TNI terkait status siaga menunjukkan upaya transparansi dan koordinasi antar lembaga negara dalam ranah pertahanan. Langkah ini memastikan publik memperoleh informasi yang jelas dan akurat mengenai kebijakan strategis TNI.
Jangan lewatkan berita lainnya seputar politik, perkembangan politik, pertahanan, keamanan nasional, dan Timur Tengah hanya di Garap Media.
Referensi:
- Liputan6. (2026). Puan Maharani Soroti Status Siaga 1, Minta Penjelasan Konkret TNI. Retrieved from https://www.liputan6.com/news/read/6294717/puan-maharani-soroti-status-siaga-1-minta-penjelasan-konkret-tni
