Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meresmikan pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Direktorat PPA-PPO) di lingkungan Polri. Langkah ini menjadi perhatian publik karena menyasar isu krusial terkait kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan.
Peresmian tersebut sekaligus menandai penguatan struktur organisasi Polri dalam menghadapi meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender dan perdagangan orang. Direktorat PPA-PPO diharapkan mampu mempercepat penanganan perkara sekaligus meningkatkan kualitas perlindungan bagi korban.
Direktorat PPA-PPO Resmi Diluncurkan Kapolri
Kapolri secara resmi meluncurkan Direktorat PPA-PPO di 11 Polda dan 22 Polres sebagai tahap awal penguatan kelembagaan. Peresmian ini dilakukan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, dan dihadiri sejumlah pejabat kementerian serta lembaga terkait (detikNews, 2026).
Menurut Kapolri, pembentukan Direktorat PPA-PPO merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan maksimal kepada perempuan, anak, serta korban tindak pidana perdagangan orang. Dengan status direktorat, unit ini memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan struktur sebelumnya.
Fokus Perlindungan Anak dan Perempuan
Direktorat PPA-PPO dibentuk untuk menangani secara khusus perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual serta eksploitasi. Kapolri menekankan pentingnya pendekatan yang berperspektif korban agar proses hukum tidak menimbulkan trauma lanjutan (detikNews, 2026).
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyampaikan apresiasi atas pembentukan Direktorat PPA-PPO. KemenPPPA menilai langkah ini memperkuat sistem perlindungan terpadu antara aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan korban.
Dukungan Lintas Kementerian dan Lembaga
Peresmian Direktorat PPA-PPO turut dihadiri Menteri PANRB, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta pimpinan lembaga terkait lainnya. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan adanya sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penindakan kejahatan terhadap kelompok rentan (detikNews, 2026).
Menteri PANRB menilai pembentukan direktorat ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Tantangan Kejahatan Modern dan Peran Direktorat PPA-PPO
Wakapolri menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus cepat beradaptasi menghadapi perkembangan modus kejahatan, termasuk kejahatan digital yang menyasar perempuan dan anak. Direktorat PPA-PPO diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut melalui peningkatan kapasitas penyidik dan pemanfaatan teknologi (Kompas.com, 2026).
Selain penegakan hukum, Direktorat PPA-PPO juga didorong untuk aktif dalam upaya pencegahan melalui edukasi dan kerja sama dengan masyarakat. Pendekatan ini dinilai penting untuk menekan angka kekerasan sejak dini.
Dampak Jangka Panjang bagi Penegakan Hukum
Pembentukan Direktorat PPA-PPO dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dengan struktur yang lebih kuat hingga daerah, diharapkan penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih cepat dan transparan.
Keberadaan direktorat ini juga diharapkan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri, khususnya dalam penanganan perkara yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban utama.
Peresmian Direktorat PPA-PPO menegaskan komitmen Polri dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan. Langkah ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih responsif dan berkeadilan.
Ikuti berbagai perkembangan isu hukum dan kebijakan nasional lainnya dengan membaca berita terkini di Garap Media. Sajian informasi mendalam dan aktual siap menemani Anda memahami dinamika Indonesia.
Referensi
