Cuaca ekstrem kembali melanda Jakarta dalam beberapa hari terakhir. Hujan dengan intensitas tinggi memicu genangan hingga banjir di sejumlah wilayah ibu kota.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah mitigasi. Pemprov DKI mengimbau aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta untuk menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH).
Cuaca Ekstrem Dorong Kebijakan WFH di Jakarta
Cuaca ekstrem yang melanda Jakarta memicu peningkatan risiko banjir dan gangguan aktivitas harian warga. Hujan dengan intensitas tinggi dilaporkan terjadi secara merata di sejumlah wilayah, menyebabkan genangan di permukiman hingga ruas jalan utama. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan imbauan kerja dari rumah atau work from home (WFH).
Menurut laporan ANTARA News, perusahaan swasta di Jakarta diminta menyesuaikan sistem kerja dengan menerapkan WFH sebagai langkah mitigasi dampak banjir dan cuaca buruk yang berpotensi berlanjut (ANTARA News, 2026).
ASN dan Pekerja Swasta Diimbau Terapkan WFH
Pemprov DKI Jakarta secara resmi mengimbau aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja dari rumah selama periode cuaca ekstrem. Kebijakan ini juga diperluas kepada pekerja swasta, terutama bagi perusahaan yang memungkinkan pelaksanaan tugas secara daring.
detikNews melaporkan bahwa imbauan WFH ini dikeluarkan guna mengurangi mobilitas warga serta meminimalkan risiko kecelakaan akibat jalan tergenang dan jarak pandang terbatas saat hujan lebat (detikNews, 2026).
Sektor yang Tetap Masuk Kerja saat Cuaca Ekstrem
Meski WFH dianjurkan, tidak semua sektor dapat menghentikan aktivitas luring. CNN Indonesia mencatat bahwa sektor layanan vital seperti kesehatan, transportasi publik, energi, dan layanan darurat tetap beroperasi dengan penyesuaian sistem kerja dan penguatan protokol keselamatan (CNN Indonesia, 2026).
Kebijakan ini bertujuan menjaga keberlangsungan pelayanan publik sekaligus memastikan keselamatan pekerja di sektor esensial tetap menjadi prioritas.
WFH dan PJJ Berlaku hingga 28 Januari 2026
Selain WFH, Pemprov DKI Jakarta juga memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi sekolah-sekolah di ibu kota. CNN Indonesia melaporkan bahwa kebijakan WFH dan PJJ ini berlaku hingga 28 Januari 2026, menyesuaikan dengan prediksi cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi (CNN Indonesia, 2026).
Langkah ini diambil untuk melindungi peserta didik dari risiko perjalanan di tengah hujan lebat dan potensi banjir yang dapat mengganggu akses menuju sekolah.
BPBD Ingatkan Potensi Hujan Sangat Lebat
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan sangat lebat yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Melalui laman resmi Berita Jakarta, BPBD meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah rawan banjir dan bantaran sungai (Berita Jakarta, 2026).
Warga juga diimbau untuk terus memantau informasi cuaca terkini dan menyiapkan langkah antisipasi, termasuk evakuasi mandiri apabila kondisi darurat terjadi.
Imbauan WFH dan PJJ yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah adaptif menghadapi cuaca ekstrem. Kebijakan ini bertujuan melindungi keselamatan warga di tengah hujan lebat dan potensi banjir.
Untuk mengikuti perkembangan terbaru seputar cuaca, banjir, dan kebijakan publik di Jakarta, pembaca dapat terus membaca berita lainnya di Garap Media.
Referensi
