Heboh! Video Prabowo Tayang di Bioskop Picu Perdebatan
Fenomena baru muncul di sejumlah bioskop Indonesia ketika sebelum film dimulai, tayangan berupa video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diputar. Video yang dikategorikan sebagai Iklan Layanan Masyarakat (ILM) itu menampilkan program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, koperasi Merah Putih, hingga data produksi beras nasional. Namun, bukannya disambut sepenuhnya positif, justru ramai menuai perdebatan. Apakah ini murni sosialisasi, atau ada muatan politik yang sebaiknya tidak hadir di ruang hiburan?
Fakta Penayangan
Cinema XXI mengonfirmasi bahwa video ini memang diputar secara serentak di jaringannya selama satu minggu, tepatnya 9–14 September 2025. Menurut pihak bioskop, video tersebut termasuk ILM sehingga tidak dikenakan biaya penayangan. Istana dan Komdigi juga menegaskan bahwa pemutaran ini wajar sebagai bentuk komunikasi publik mengenai kinerja pemerintah.
Namun, laporan lapangan menunjukkan tidak semua studio menayangkan video tersebut pada jam tertentu. Artinya, penerapan di lapangan masih bervariasi dan menimbulkan kebingungan di kalangan penonton.
Reaksi Publik
Respons publik pun terbelah. Sebagian menilai langkah ini kreatif karena menghadirkan edukasi langsung di ruang publik dengan jangkauan luas. Namun, sebagian lain merasa ruang hiburan seperti bioskop seharusnya netral dan steril dari konten politik.
Media sosial pun ramai dengan komentar kritis. Banyak yang mempertanyakan apakah langkah ini etis, terutama jika ditayangkan sebelum film yang ditonton semua kalangan, termasuk anak-anak. Kekhawatiran bahwa ini bisa menjadi preseden penggunaan ruang hiburan sebagai alat komunikasi politik tak bisa dihindari.
Isu Regulasi dan Transparansi
Isu lain yang memicu kontra adalah soal regulasi. Apakah ada aturan yang jelas yang membolehkan pemerintah menayangkan konten seperti ini di bioskop? Apakah ILM memang bisa memuat capaian pemerintah yang sifatnya bisa dianggap politis?
Selain itu, publik juga menanyakan soal transparansi: siapa yang membiayai produksi video, bagaimana proses kurasi konten, dan apakah ada badan independen yang meninjau kelayakan tayang. Jika tidak diatur dengan jelas, dikhawatirkan ruang publik bisa menjadi media promosi politik yang terselubung.
Implikasi ke Depan
Jika tren ini terus berlanjut, masyarakat perlu dilibatkan dalam diskusi tentang batas penggunaan media publik. Komunikasi kinerja pemerintah memang penting, tetapi harus mempertimbangkan kenyamanan penonton dan menjaga agar ruang hiburan tetap bebas dari kesan kampanye.
Pemutaran video capaian pemerintah di bioskop adalah langkah yang sah secara formal karena dikategorikan ILM. Namun, fenomena ini membuka diskusi serius soal etika, regulasi, dan batas antara komunikasi publik dengan propaganda. Masyarakat berhak mendapatkan informasi, tetapi juga berhak mendapatkan hiburan tanpa pesan politik yang terkesan memaksa.
Apakah menurut kamu langkah ini wajar atau justru berlebihan? Untuk analisis lebih tajam seputar isu publik dan kebijakan pemerintah, ikuti terus berita di Garap Media agar kamu selalu mendapatkan sudut pandang kritis dan informasi terpercaya.
Lampiran Referensi
