Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) meningkatkan penanganan kasus dugaan korupsi di sektor pertambangan dengan menggeledah kantor perusahaan tambang bauksit di Kabupaten Ketapang. Langkah ini dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti terkait aktivitas ekspor bauksit yang diduga bermasalah (Suarakalbar.co.id, 2026).
Tidak hanya menyasar satu lokasi, Kejati Kalbar juga melakukan penggeledahan serentak di sejumlah instansi dan perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan proses perizinan hingga pengiriman bauksit ke luar negeri. Upaya ini menjadi sinyal kuat keseriusan aparat dalam mengungkap dugaan penyimpangan di sektor strategis tersebut (Pontianak Post, 2026).
Kantor Tambang Bauksit di Ketapang Digeledah
Penggeledahan dilakukan di kantor PT Laman Mining yang beroperasi di Kabupaten Ketapang. Tim penyidik menyisir sejumlah ruangan untuk mencari dan mengamankan dokumen penting perusahaan. Penggeledahan berlangsung dengan pengamanan ketat aparat dan dilakukan berdasarkan surat perintah resmi dari Kejati Kalbar (Suarakalbar.co.id, 2026).
Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita berbagai dokumen yang berkaitan dengan izin usaha pertambangan, kegiatan produksi, serta data penjualan dan ekspor bauksit. Seluruh dokumen kemudian dibawa ke Pontianak untuk dianalisis lebih lanjut sebagai bagian dari proses penyidikan.
Ekspor Bauksit Jadi Fokus Penyidikan Kejati Kalbar
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menegaskan bahwa penyidikan difokuskan pada aktivitas ekspor bauksit yang dilakukan oleh PT Laman Mining. Penyidik menelusuri kesesuaian antara izin yang dimiliki perusahaan dengan realisasi kegiatan di lapangan, termasuk volume ekspor yang telah dilakukan (RRI.co.id, 2026).
Menurut Kejati Kalbar, langkah penggeledahan dilakukan guna memastikan apakah terdapat pelanggaran hukum dalam proses ekspor bauksit tersebut. Hingga saat ini, kasus masih berada pada tahap penyidikan dan belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Lima Lokasi Strategis Disasar Penyidik
Selain kantor PT Laman Mining, Kejati Kalbar menggeledah empat lokasi lain yang dinilai memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas pertambangan dan ekspor bauksit. Lokasi tersebut meliputi Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Barat, Kantor Inspektur Tambang wilayah Pontianak, PT Sucofindo Cabang Pontianak, serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pontianak (Pontianak Post, 2026; Ruai.tv, 2026).
Penggeledahan di berbagai instansi tersebut bertujuan menelusuri alur perizinan, pengawasan teknis, hingga proses pengapalan bauksit. Penyidik mendalami kemungkinan adanya penyimpangan prosedur yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Respons Aparat dan Perhatian Publik
Kejati Kalbar menegaskan seluruh proses hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Aparat meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh berbagai spekulasi yang beredar dan menunggu hasil resmi penyidikan (Pontianak Post, 2026).
Kasus ini menjadi perhatian luas karena sektor pertambangan bauksit merupakan salah satu penopang ekonomi di Kabupaten Ketapang. Publik berharap pengusutan kasus ini dapat mendorong transparansi dan perbaikan tata kelola pertambangan di Kalimantan Barat.
Penggeledahan lima lokasi oleh Kejati Kalbar menandai babak penting dalam pengusutan dugaan korupsi ekspor bauksit di Ketapang. Proses penyidikan ini diharapkan mampu mengungkap fakta hukum secara objektif serta memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan sesuai aturan.
Ikuti terus perkembangan kasus ini serta berita hukum dan ekonomi lainnya hanya di Garap Media, sumber informasi terpercaya untuk Kalimantan Barat dan nasional.
Referensi
