Fakta Mengejutkan Buku Jokowi’s White Paper: Bukti atau Fitnah?
Pada Agustus 2025, Roy Suryo bersama Rismon Sianipar dan dr. Tiffauzia Tyassuma (Dr. Tifa) meluncurkan buku berjudul Jokowi’s White Paper: Kajian Digital Forensik, Telematika, dan Neuropolitika atas Keabsahan Dokumen dan Perilaku Kekuasaan. Buku setebal hampir 700 halaman ini mengklaim mengungkap kejanggalan dalam dokumen akademik Presiden Joko Widodo (Jokowi), khususnya terkait ijazah dan skripsinya dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Namun, apakah buku ini benar-benar berbasis bukti ilmiah atau sekadar opini yang tidak berdasar? Artikel ini akan membahas isi buku tersebut, kontroversi yang ditimbulkan, dan relevansi temuan-temuannya.
Latar Belakang Isu
Isu mengenai keabsahan ijazah Jokowi mencuat pada tahun 2013, ketika dalam sebuah dialog di Universitas Islam Indonesia (UII), Jokowi menyebutkan bahwa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)-nya “di bawah 2”. Pernyataan ini memicu pertanyaan publik, terutama karena IPK rendah seperti itu jarang ditemui di UGM, tempat Jokowi mengaku menempuh pendidikan. Beberapa individu, seperti Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Rahardja, yang mempertanyakan keabsahan ijazah tersebut, kemudian dikriminalisasi. Hal ini menjadi latar belakang bagi penulisan buku ini.
Metodologi dan Analisis Buku
Buku ini terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu:
Dokumentasi Historis
Bagian ini memaparkan kronologi isu sejak 2013, termasuk pernyataan Jokowi di UII dan tindak lanjut dari pihak yang mempertanyakan keabsahan ijazahnya.
Analisis Digital Forensik oleh Rismon Sianipar
Rismon Sianipar melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap ijazah Jokowi menggunakan metode Error Level Analysis (ELA), perbandingan spektrum warna RGB/CMYK, dan overlapping detection. Hasil analisis menunjukkan adanya kejanggalan pada watermark logo UGM dan tanda tangan pengesahan yang tidak sesuai dengan era 1985. Rismon menyimpulkan bahwa skripsi Jokowi “99,9% palsu”.
Kajian Neuropolitika oleh dr. Tiffauzia Tyassuma
Dr. Tiffauzia Tyassuma menelaah perilaku politik Jokowi melalui pendekatan neuropolitika, mengaitkan dugaan ketidakabsahan dokumen dengan dinamika kekuasaan. Analisis ini lebih menekankan sisi psikologis dan perilaku, bersifat spekulatif, namun menjadi bagian dari konteks penelitian buku.
Referensi Hukum dan Etika
Buku ini juga menyoroti aspek hukum dan etika, termasuk Deklarasi Hak Asasi Manusia, UUD 1945 Pasal 28, dan UU Keterbukaan Informasi Publik 2008. Tujuannya untuk menekankan hak publik atas transparansi dokumen negara.
Kontroversi dan Respons Publik
Peluncuran buku ini menimbulkan kontroversi. Universitas Gadjah Mada (UGM) membatalkan izin penggunaan gedung untuk acara peluncuran, dengan alasan prosedural dan politis. Namun, acara tetap dilaksanakan di sebuah kafe di UC UGM. Pihak Istana juga memberikan respons terhadap peluncuran buku ini, meskipun belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan.
Buku Jokowi’s White Paper menawarkan perspektif baru dalam menilai keabsahan ijazah Presiden Jokowi melalui pendekatan ilmiah. Namun, kontroversi yang ditimbulkan menunjukkan bahwa bukti ilmiah yang disajikan masih perlu diuji lebih lanjut. Bagi Anda yang ingin mendalami lebih lanjut mengenai topik ini, kunjungi Garap Media untuk mendapatkan informasi dan analisis terkini.
Referensi:
