Gelombang penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 semakin menguat. Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja dipastikan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Jakarta pada 29–30 Desember 2025.
Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas besaran UMP Jakarta 2026 yang dinilai belum mencerminkan kebutuhan hidup layak di ibu kota. Sejumlah media nasional melaporkan bahwa pusat aksi akan difokuskan di kawasan Istana Negara.
Demo Buruh Tolak UMP Jakarta 2026
Rencana demo buruh menolak UMP Jakarta 2026 telah dikonfirmasi oleh berbagai konfederasi serikat pekerja. Aksi ini dipicu oleh keputusan pemerintah daerah yang menetapkan UMP Jakarta 2026 sebesar Rp5,7 juta, angka yang dinilai masih di bawah kebutuhan riil pekerja di Jakarta (CNN Indonesia, 2025).
Serikat buruh menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan realitas kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya sewa hunian, serta transportasi. Karena itu, demo buruh tolak UMP Jakarta dianggap sebagai langkah konstitusional untuk menyampaikan aspirasi.
Jadwal dan Lokasi Aksi Buruh
Berdasarkan laporan media nasional, aksi unjuk rasa akan berlangsung selama dua hari, yakni pada 29 dan 30 Desember 2025. Titik utama aksi dipusatkan di Istana Merdeka, Jakarta, dengan estimasi jumlah massa mencapai ribuan orang (detikNews, 2025).
Selain Istana, buruh juga berencana melakukan long march dan menyampaikan pernyataan sikap secara terbuka kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Tuntutan Kenaikan UMP Jakarta
Dalam tuntutannya, buruh meminta agar UMP Jakarta 2026 dinaikkan ke angka yang lebih mendekati kebutuhan hidup layak, yakni sekitar Rp5,8 juta hingga Rp5,9 juta. Angka ini dinilai lebih rasional jika dibandingkan dengan UMP dan UMK di wilayah penyangga Jakarta seperti Bekasi dan Karawang (Tempo.co, 2025).
Buruh juga menuntut transparansi dalam proses perhitungan UMP serta pelibatan aktif serikat pekerja dalam pengambilan keputusan.
Respons Pemerintah DKI Jakarta
Menanggapi rencana demo buruh tolak UMP Jakarta 2026, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak perwakilan buruh untuk duduk bersama dan berdialog. Pemerintah daerah menegaskan keterbukaannya terhadap aspirasi pekerja, namun tetap harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan regulasi nasional (Republika, 2025).
Meski demikian, serikat buruh memastikan aksi tetap berlangsung sebagai bentuk tekanan politik agar suara pekerja benar-benar diperhatikan.
Potensi Dampak Aksi Demonstrasi
Pengamat ketenagakerjaan menilai aksi buruh berpotensi menimbulkan kemacetan dan gangguan aktivitas publik di pusat pemerintahan. Aparat keamanan dipastikan akan melakukan pengamanan untuk menjaga ketertiban selama aksi berlangsung.
Di sisi lain, aksi ini juga dipandang sebagai cerminan dinamika hubungan industrial yang belum sepenuhnya sehat di Jakarta.
Aksi demo buruh menolak UMP Jakarta 2026 menunjukkan bahwa isu pengupahan masih menjadi persoalan serius di tengah tingginya biaya hidup ibu kota. Pemerintah diharapkan mampu merespons aspirasi buruh melalui dialog yang adil dan transparan.
Ikuti terus perkembangan isu ketenagakerjaan, ekonomi, dan kebijakan publik lainnya hanya di Garap Media. Temukan berita terkini dan analisis mendalam yang relevan dengan kehidupan Anda.
Referensi
