Bupati Pati Didemo Warga Gegara Pajak Naik 250%
Ribuan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, turun ke jalan pada Rabu, 13 Agustus 2025. Mereka memprotes kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mencapai sekitar 250%. Gelombang demonstrasi ini menuntut pembatalan kebijakan sekaligus mendesak Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Latar belakang keputusan, reaksi publik, hingga respons pemerintah menjadi rangkaian drama politik yang kini menguji kepemimpinan daerah tersebut.
Latar Belakang Kenaikan Pajak
Penerimaan PBB Rendah Dibanding Daerah Lain
Sejak awal menjabat pada Februari 2025, Bupati Sudewo menyoroti rendahnya penerimaan PBB Kabupaten Pati yang hanya sekitar Rp29 miliar per tahun. Angka ini jauh di bawah daerah tetangga seperti Jepara yang mencapai Rp75 miliar, atau Rembang dan Kudus yang sekitar Rp50 miliar. Menurut pemerintah daerah, tarif PBB di Pati tidak pernah naik selama 14 tahun.
Keputusan Kenaikan hingga 250%
Dengan dalih meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah menetapkan kenaikan tarif PBB-P2 rata-rata hampir 250%. Namun, kebijakan ini diumumkan tanpa proses sosialisasi yang memadai, memicu keresahan warga.
Titik Didih Konflik
Posko Aksi dan Pembubaran oleh Satpol PP
Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko aksi di Alun-Alun Pati sebagai bentuk protes. Namun, keberadaan posko ini dibubarkan Satpol PP, memicu kericuhan kecil dan meningkatkan tensi antara massa dan aparat.
Pernyataan Bupati yang Memancing Amarah
Ucapan Bupati Sudewo yang menantang massa—bahkan mempersilakan puluhan ribu orang datang—dinilai arogan. Pernyataan ini menjadi bahan bakar tambahan yang membuat warga semakin geram.
Puncak Aksi Demonstrasi
Ribuan Warga Memenuhi Jalan
Pada 13 Agustus 2025, ribuan hingga hampir 100 ribu warga tumpah ruah memenuhi jalanan Pati. Selain menuntut pembatalan kenaikan pajak, massa juga menyuarakan berbagai tuntutan lain, seperti:
- Penghentian kebijakan lima hari sekolah
- Pembatalan renovasi Alun-Alun Pati
- Penghentian perusakan masjid
- Penghentian proyek videotron
- Rekrutmen ulang tenaga RSUD yang diberhentikan
Aksi Berlangsung Meski Kebijakan Dibatalkan
Menanggapi aksi besar ini, Bupati Sudewo membatalkan kenaikan PBB dan mengembalikan tarif seperti tahun 2024. Warga yang sudah membayar selisih dijanjikan akan menerima pengembalian. Meski begitu, protes tidak surut karena tuntutan sudah meluas di luar isu pajak.
Respons DPRD dan Posisi Bupati
Pansus Hak Angket Dibentuk
DPRD Pati membentuk panitia khusus (pansus) hak angket untuk menyelidiki kebijakan-kebijakan kontroversial, termasuk pengisian jabatan direktur RSUD dan penggunaan anggaran tahun 2025.
Bupati Tegaskan Tidak Akan Mundur
Bupati Sudewo menegaskan tidak akan mundur, dengan alasan dirinya dipilih secara konstitusional. Ia menyarankan agar perbedaan pandangan diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan tekanan massa.
Dampak Politik Lokal
Demonstrasi ini menjadi salah satu aksi terbesar dalam sejarah Pati. Selain membatalkan kenaikan PBB, peristiwa ini mendorong peningkatan pengawasan DPRD serta partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Namun, citra Bupati Sudewo kini terlanjur tercoreng, dan tantangan memulihkan kepercayaan publik akan menjadi ujian besar di sisa masa jabatannya.
Kasus ini menjadi pelajaran bahwa kebijakan publik harus diiringi komunikasi yang baik dan partisipasi warga. Meskipun kebijakan sudah dibatalkan, suara rakyat Pati telah menggema hingga ke panggung politik daerah. Untuk mengikuti perkembangan terbaru dari situasi ini, simak selalu berita terkini di Garap Media.
