Kasus suap Bupati Bekasi menjadi perhatian nasional setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sebagai tersangka. Penetapan ini merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Dalam perkara tersebut, KPK mengungkap dugaan aliran uang suap dengan nilai fantastis mencapai Rp14,2 miliar. Tidak hanya Ade Kuswara Kunang, ayahnya yang berinisial HM juga turut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga berperan dalam penerimaan uang terkait proyek pemerintah daerah.
Fakta Kasus Suap Bupati Bekasi
Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut bahwa dugaan suap Bupati Bekasi berkaitan dengan praktik ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Uang diduga diterima sebelum proyek resmi berjalan, sebagai imbalan atas kemudahan perizinan dan pengaturan proyek.
Berdasarkan keterangan resmi KPK, total uang yang diterima mencapai sekitar Rp14,2 miliar. Angka tersebut berasal dari dua skema penerimaan, yakni ijon proyek serta penerimaan lain dari pihak swasta dalam kurun waktu tertentu. (ANTARA News, 2025)
Peran Ayah Bupati dan Pihak Swasta
Selain Bupati Bekasi, KPK juga menetapkan ayah Ade Kuswara Kunang sebagai tersangka. Ayahnya diduga menjadi perantara atau pihak yang turut menikmati aliran dana suap dari proyek-proyek yang dijanjikan.
Pihak swasta pemberi suap juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, KPK belum membeberkan secara rinci detail proyek maupun jumlah proyek yang terlibat dalam perkara ini. Proses penyidikan masih terus berjalan untuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang ikut terlibat. (SINDOnews, 2025)
Respons Publik dan Dampak Politik
Terungkapnya kasus suap ini memicu reaksi keras dari masyarakat. Warga Bekasi menyampaikan kekecewaan karena kepala daerah yang seharusnya menjadi pelayan publik justru terseret kasus korupsi bernilai besar.
Pengamat politik menilai kasus ini dapat berdampak serius terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah daerah. Selain itu, roda pemerintahan Kabupaten Bekasi diperkirakan akan terganggu hingga ada penunjukan pelaksana tugas oleh pemerintah pusat.
Media lokal juga menyoroti kasus ini sebagai peringatan keras terhadap praktik ijon proyek yang masih marak terjadi di daerah. (Pojok Bekasi, 2025)
Terbongkarnya kasus suap yang melibatkan Bupati Bekasi dan ayahnya menjadi pengingat pentingnya pengawasan publik terhadap pejabat daerah. Transparansi dan akuntabilitas harus terus diperkuat agar kasus serupa tidak terulang.
Ikuti terus perkembangan berita hukum dan politik lainnya hanya di Garap Media, sumber informasi terpercaya untuk memahami isu-isu penting yang berdampak langsung pada masyarakat.
Referensi
