Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional, Sony Sonjaya menanggapi video yang menampilkan Ketua BEM UGM yang menyebut mitra SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) mendapat keuntungan bersih hingga Rp 1,8 miliar per tahun. Klaim tersebut bahkan dikaitkan dengan dugaan mark-up bahan baku dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sony menegaskan narasi tersebut merupakan bentuk disinformasi yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta teknis maupun skema pembiayaan yang berlaku. Ia juga menyatakan bahwa klaim mitra meraup keuntungan Rp 1,8 miliar per tahun merupakan asumsi yang keliru dan tidak berdasar pada realitas investasi maupun operasional.
“Mitra mendapatkan untung bersih Rp 1,8 miliar per tahun adalah asumsi fiktif yang tidak berdasar pada realitas bisnis dan investasi,” tegasnya.
BGN Tegaskan Rp1,8 Miliar Bukan Keuntungan Bersih
Sony menjelaskan, angka Rp 1,8 miliar yang selama ini beredar bukanlah keuntungan bersih, melainkan estimasi pendapatan kotor maksimal. Perhitungan tersebut didasarkan pada insentif harian sebesar Rp 6 juta yang dikalikan dengan 313 hari operasional dalam setahun, sehingga menghasilkan sekitar Rp 1,87 miliar.
Namun, angka tersebut belum dikurangi berbagai komponen biaya yang wajib ditanggung mitra. Biaya itu mencakup investasi awal, operasional harian, pemeliharaan fasilitas, penyusutan aset, serta risiko usaha lainnya. Untuk memperoleh insentif tersebut, mitra wajib membangun SPPG sesuai Juknis 401.1 Tahun 2026 yang menetapkan standar teknis sangat ketat.
Investasi Awal Capai Rp6 Miliar
BGN memaparkan bahwa investasi awal yang harus dikeluarkan mitra berkisar antara Rp 2,5 miliar hingga Rp 6 miliar, tergantung lokasi dan harga lahan. Biaya ini sepenuhnya berasal dari dana pribadi mitra dan termasuk dalam belanja modal.
Investasi tersebut mencakup pengadaan lahan, pembangunan dapur industri, pemasangan sistem pendingin ruangan, CCTV, instalasi listrik tiga fase, sistem filtrasi air, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), lantai antibakteri, mess karyawan, ruang kantor, peralatan masak industri, pelatihan tenaga relawan, hingga pengurusan sertifikasi standar kesehatan dan halal.
Dalam skema kemitraan ini, mitra juga menanggung risiko bisnis yang cukup besar. Kontrak kerja sama berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan berdasarkan hasil audit kinerja dan kepatuhan terhadap standar. Seluruh biaya perawatan gedung dan peralatan menjadi tanggung jawab mitra. Jika terjadi pelanggaran standar teknis atau penolakan masyarakat yang mengharuskan relokasi, seluruh biaya renovasi dan pemindahan juga harus ditanggung sendiri tanpa bantuan pendanaan dari BGN.
Dengan investasi Rp 2,5-6 miliar dan pendapatan kotor sekitar Rp 1,8 miliar per tahun, titik impas secara realistis baru dapat dicapai dalam waktu 2 hingga 2,5 tahun. Pada dua tahun pertama, mitra umumnya masih berada pada tahap pengembalian modal dan penyusutan aset.
BGN Bantah Mitra SPPG Kurangi Porsi Makanan
Sony juga membantah tudingan bahwa mitra memperoleh keuntungan dengan mengurangi porsi makanan. Ia menegaskan anggaran program MBG telah dipisahkan secara tegas antara insentif fasilitas dan dana bahan baku. Dana belanja makanan dikelola melalui sistem virtual account dan hanya dapat dicairkan berdasarkan bukti pembelian riil. Skema ini menggunakan prinsip at-cost, sehingga tidak ada margin keuntungan dari bahan makanan. Satu-satunya hak mitra hanyalah insentif fasilitas.
Terkait alasan negara menggunakan skema insentif, Sony menjelaskan kebijakan tersebut merupakan strategi efisiensi anggaran dan pemindahan risiko. Jika negara membangun 30.000 SPPG secara mandiri, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 90 triliun, belum termasuk biaya lahan dan perawatan.
Melalui kemitraan, negara tidak perlu mengeluarkan belanja modal besar di awal dan hanya membayar insentif berdasarkan ketersediaan layanan. Skema ini memungkinkan pembangunan infrastruktur gizi dilakukan secara cepat, sementara risiko konstruksi, pemeliharaan, dan operasional ditanggung mitra. Jika terjadi kerusakan fasilitas, pelanggaran SOP, atau insiden keamanan pangan, konsekuensi finansial sepenuhnya menjadi tanggung jawab mitra.
Terkait pembayaran pada hari libur, operasional dihitung enam hari kerja dalam seminggu, dengan hari Minggu tidak dibayarkan. Namun pada hari libur nasional yang jatuh di hari kerja, insentif tetap diberikan berdasarkan prinsip kesiapsiagaan fasilitas.
Mengenai isu relasi politik, Sony menegaskan seleksi mitra dilakukan secara terbuka dan berbasis standar teknis. Setiap pihak yang memenuhi persyaratan modal, lahan, dan standar higienitas berhak mengikuti proses seleksi. Tidak ada perlakuan khusus, dan seluruh mitra tetap tunduk pada evaluasi dan sanksi yang sama.
Penutup
Sony menegaskan bahwa program MBG dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi fiskal. Narasi yang menyamakan pendapatan kotor dengan keuntungan bersih tanpa mempertimbangkan investasi, risiko, serta sistem pengawasan dinilai tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. BGN berkomitmen menjaga tata kelola profesional demi kepentingan gizi anak-anak Indonesia.
Jangan lewatkan berita lainnya seputar kebijakan pemerintah, program makan bergizi gratis, isu anggaran negara, klarifikasi lembaga negara, serta perkembangan berita nasional dan politik terkini hanya di Garap Media.
Referensi:
- Liputan6. (2026). Blak-blakan BGN Bantah Tudingan Mitra SPPG MBG Untung Rp 1,8 Miliar per Tahun. Retrieved from https://www.liputan6.com/news/read/6283480/blak-blakan-bgn-bantah-tudingan-mitra-sppg-mbg-untung-rp-18-miliar-per-tahun
