APBD DKI Jakarta 2026 Turun Tajam, Subsidi Aman Meski Anggaran Disunat Pusat
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD DKI telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 senilai Rp81,3 triliun. Rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jakarta pada 12 November 2025 berlangsung panas karena disertai interupsi dan aksi walk out beberapa fraksi yang menolak pemangkasan subsidi pangan (Akurat.co, 2025).
Penurunan APBD ini terjadi akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat sebesar Rp15 triliun. Awalnya, RAPBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp95,35 triliun, namun disesuaikan menjadi Rp81,3 triliun karena kebijakan fiskal nasional (Antara, 2025). Meski anggaran turun, Pemprov DKI memastikan subsidi pangan dan bantuan sosial tetap aman untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah.
APBD DKI 2026 Turun Tajam Setelah Pemotongan Dana Pusat
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa turunnya nilai APBD tahun 2026 merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi transfer fiskal daerah. Dalam rancangan awal, pendapatan daerah ditargetkan Rp71,4 triliun dengan belanja daerah mencapai Rp74,2 triliun. Defisit sebesar Rp2,83 triliun akan ditutup melalui pembiayaan daerah sebesar Rp9,87 triliun (Kumparan, 2025).
Penurunan anggaran ini memaksa Pemprov DKI untuk melakukan efisiensi di berbagai sektor, termasuk pemangkasan kegiatan seremonial, perjalanan dinas, dan program nonprioritas. Namun demikian, sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi tetap menjadi fokus utama dalam rencana belanja daerah tahun depan.
Subsidi Pangan dan Bansos Tak Akan Dipotong
Meskipun anggaran menurun signifikan, Gubernur Pramono memastikan subsidi pangan dan bantuan sosial (bansos) tetap aman. Pemerintah berkomitmen menjaga kestabilan harga pangan dan membantu masyarakat berpenghasilan rendah melalui program pangan bersubsidi. “Kami pastikan tidak ada pemotongan untuk subsidi dan bansos,” ujar Pramono dalam rapat paripurna (DetikNews, 2025).
DPRD DKI juga menegaskan bahwa dana bantuan sosial akan tetap disalurkan kepada penerima manfaat sesuai jadwal, serta melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi agar tepat sasaran. Beberapa fraksi seperti PSI dan PKS yang sempat menolak pemangkasan anggaran akhirnya menerima hasil keputusan setelah adanya jaminan dari Pemprov.
Rincian dan Fokus Belanja Daerah
Dalam APBD DKI 2026, sektor pendidikan mendapat porsi terbesar, diikuti oleh kesehatan dan infrastruktur. Pemerintah juga akan memperkuat program Jakarta Sehat, KJP Plus, serta subsidi transportasi TransJakarta dan MRT. Selain itu, belanja modal diarahkan untuk revitalisasi fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit daerah.
Selain menjaga subsidi, Pemprov juga akan menata ulang penyertaan modal daerah (PMD) pada BUMD agar lebih efisien. Beberapa perusahaan daerah seperti TransJakarta, Pasar Jaya, dan PAM Jaya akan dievaluasi kinerjanya untuk memastikan program subsidi benar-benar bermanfaat bagi warga.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Pemotongan dana pusat menjadi tantangan besar bagi Jakarta dalam menjaga keseimbangan fiskal. DPRD meminta agar pemerintah daerah lebih agresif mencari sumber pendapatan baru, misalnya melalui pajak digital, kerja sama swasta, atau optimalisasi aset daerah. Meski demikian, banyak pihak menilai pengesahan APBD 2026 tetap mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap kesejahteraan rakyat, meski dalam kondisi fiskal yang menantang (Antara, 2025).
Pengesahan APBD DKI 2026 menandai langkah penting bagi Pemprov Jakarta untuk menghadapi tahun fiskal dengan strategi efisiensi tanpa mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat. Penurunan anggaran ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih kreatif dalam mencari pendapatan dan memperbaiki tata kelola anggaran publik.
Untuk Anda yang ingin mengikuti perkembangan terbaru seputar kebijakan fiskal dan isu ekonomi daerah lainnya, simak terus berita eksklusif dan analisis tajam hanya di Garap Media.
Referensi
