Anggaran Podcast Bekasi Rp540 Juta Jadi Sorotan Publik: Benarkah Efektif?
Publik Kota Bekasi tengah memperbincangkan alokasi anggaran senilai Rp540 juta untuk program podcast DPRD Kota Bekasi. Meski ditujukan sebagai media sosialisasi kinerja legislatif, program ini justru menimbulkan tanda tanya besar terkait efektivitas penggunaan dana publik.
Program podcast tersebut merupakan bagian dari kegiatan publikasi melalui talkshow dan dialog interaktif. Namun rendahnya angka penayangan di YouTube—bahkan hanya puluhan hingga ratusan views—membuat sejumlah pihak, termasuk aktivis dan warga, mempertanyakan urgensi serta manfaat anggaran tersebut.
Anggaran Podcast Bekasi
Total Anggaran: Rp540 Juta
Menurut laporan PojokSatu (2025), DPRD Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp540 juta untuk kegiatan publikasi dalam bentuk podcast, talkshow, dan dialog interaktif. Anggaran ini masuk dalam pos sosialisasi kinerja legislatif.
Rincian Biaya Per Episode
Koran Gala (2025) melaporkan bahwa biaya per episode podcast tersebut mencapai sekitar Rp3,6 juta. Perhitungan ini memicu kritik tajam, terutama mengingat minimnya penonton dan kurangnya jangkauan publik yang dicapai.
Penonton Minim, Efektivitas Dipertanyakan
Tayangan Hanya Puluhan Hingga Ratusan
Banyak episode podcast DPRD Bekasi yang tayang di YouTube tidak mampu menembus lebih dari 200 penonton. Manggis News (2025) mencatat adanya episode yang hanya mendapatkan puluhan views, jauh dari tujuan sosialisasi yang efektif.
Kritik Aktivis dan Warga
Aktivis GMNI dan warga menilai penggunaan dana tersebut tidak sepadan dengan hasil yang dicapai. Konteks.co.id (2025) melaporkan bahwa program ini dianggap sebagai pemborosan anggaran karena tidak memberikan dampak komunikasi publik yang signifikan.
Prioritas Anggaran Dipersoalkan
Banyak Kebutuhan Mendesak Lainnya
PojokSatu (2025) mencatat bahwa kritik juga muncul karena Kota Bekasi masih memiliki berbagai kebutuhan mendesak seperti peningkatan layanan publik dan infrastruktur. Masyarakat mempertanyakan mengapa dana besar dialokasikan untuk produksi podcast yang minim dampak.
Transparansi dan Akuntabilitas
Koran Gala (2025) juga menyoroti permintaan publik agar DPRD Kota Bekasi membuka rincian lengkap penggunaan anggaran. Publik menilai bahwa evaluasi terhadap strategi penyampaian informasi perlu dilakukan agar dana APBD digunakan secara tepat sasaran.
Dampak Terhadap Kepercayaan Publik
Meningkatnya Keraguan terhadap Efisiensi APBD
Minimnya efektivitas podcast tersebut membuat sebagian masyarakat meragukan efisiensi penggunaan anggaran oleh DPRD Kota Bekasi. Ketidaksesuaian antara besarnya dana dan dampak publik memicu penurunan kepercayaan warga.
Perlu Strategi Komunikasi yang Lebih Tepat
Kasus ini memberikan pelajaran penting bahwa penyampaian informasi kepada publik tidak hanya bergantung pada jumlah produksi konten, tetapi juga strategi distribusi dan relevansi bagi masyarakat.
Kontroversi mengenai anggaran podcast DPRD Kota Bekasi menegaskan perlunya perencanaan matang dan evaluasi ketat dalam penggunaan dana publik. Transparansi menjadi aspek penting agar setiap alokasi APBD dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Untuk mengikuti isu-isu publik lainnya dan memperkuat pemahaman mengenai penggunaan anggaran daerah, pembaca dapat membaca berita lain di Garap Media. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Referensi
