Aceh Surati PBB Usai Banjir Parah, UNDP dan UNICEF Diminta Turun Tangan
Pemerintah Aceh resmi menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyusul bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah. Langkah ini diambil karena skala kerusakan dinilai besar dan membutuhkan dukungan internasional untuk pemulihan.
Permintaan bantuan tersebut ditujukan kepada United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), dua lembaga PBB yang memiliki pengalaman panjang dalam penanganan bencana dan pemulihan pascabencana di Aceh.
Aceh Minta Bantuan PBB untuk Pemulihan Pascabanjir
Pemerintah Aceh mengonfirmasi telah mengirim surat resmi kepada UNDP dan UNICEF untuk meminta dukungan pemulihan pascabencana. Permintaan ini disampaikan menyusul rusaknya infrastruktur, terganggunya layanan publik, serta meningkatnya jumlah warga terdampak banjir dan longsor (CNN Indonesia, 2025).
Juru Bicara Pemerintah Aceh menyebutkan bahwa bantuan internasional dibutuhkan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat dan terarah, khususnya di wilayah yang mengalami kerusakan berat.
Dampak Banjir dan Longsor di Sejumlah Wilayah Aceh
Banjir dan longsor melanda beberapa kabupaten/kota di Aceh akibat intensitas hujan tinggi. Sejumlah ruas jalan rusak, jembatan terputus, serta permukiman warga terendam lumpur. Kondisi ini membuat distribusi bantuan logistik ke daerah terdampak menjadi terkendala.
Media lokal melaporkan bahwa kerusakan tidak hanya terjadi pada rumah warga, tetapi juga fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan sarana umum lainnya. Situasi tersebut memicu kekhawatiran akan dampak sosial jangka panjang jika pemulihan tidak segera dilakukan (Harian Haluan, 2025).
Alasan Libatkan UNDP dan UNICEF
UNDP dan UNICEF dipilih karena memiliki mandat dan kapasitas dalam pemulihan pascabencana, termasuk pembangunan infrastruktur dasar, pemulihan ekonomi masyarakat, serta perlindungan kelompok rentan. UNICEF secara khusus berfokus pada anak-anak dan perempuan yang terdampak bencana.
Pemerintah Aceh berharap keterlibatan dua lembaga PBB ini dapat membantu memastikan proses pemulihan berjalan sesuai standar internasional dan tepat sasaran (Detik Aceh News, 2025).
Bantuan Nasional Terus Mengalir
Selain mengajukan bantuan internasional, pemerintah pusat dan sejumlah lembaga nasional juga telah menyalurkan bantuan ke Aceh. Bantuan tersebut meliputi logistik, relawan, hingga dukungan teknis dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan kementerian terkait (Antara News, 2025).
Sinergi antara bantuan nasional dan internasional diharapkan mampu mempercepat pemulihan wilayah terdampak dan mengembalikan aktivitas masyarakat secara bertahap.
Tantangan Pemulihan di Lapangan
Meski bantuan mulai berdatangan, tantangan di lapangan masih besar. Beberapa daerah masih terisolasi akibat akses jalan yang rusak parah. Kondisi geografis Aceh juga menjadi kendala tersendiri dalam proses distribusi bantuan.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa dukungan berkelanjutan sangat dibutuhkan, tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi juga dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi jangka menengah hingga panjang
Langkah Aceh menyurati PBB menjadi sinyal bahwa penanganan bencana membutuhkan kolaborasi lintas negara dan lembaga. Dengan dukungan UNDP dan UNICEF, pemerintah daerah berharap pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
Ikuti terus perkembangan terbaru seputar bencana dan kebijakan publik lainnya dengan membaca berita pilihan di Garap Media.
Referensi
