Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mengungkapkan masih ada 36 penerima beasiswa yang belum memenuhi kewajiban pengabdian di Indonesia. Jumlah penerima beasiswa tersebut kini masuk tahap pemeriksaan lanjutan, termasuk satu nama yang menjadi sorotan publik.
“Saat ini kami dalam proses pemeriksaan masih 36 orang, termasuk yang viral,” kata Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto, saat media briefing di kantor DJPK, Kemenkeu, Jakarta.
Sudarto menyampaikan, proses klarifikasi dilakukan secara menyeluruh. Dia menuturkan, pemeriksaan tidak dilakukan secara serampangan. LPDP telah menelusuri lebih dari 600 alumni dengan memanfaatkan data perlintasan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, laporan masyarakat, hingga pemantauan media sosial.
Ia menegaskan, setiap kasus dilihat berdasarkan konteks dan tingkat pelanggaran. Namun demikian, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan memastikan tidak akan ragu menjatuhkan sanksi apabila ditemukan bukti bahwa penerima beasiswa melanggar komitmen pengabdian.
Pemeriksaan Penerima LPDP
Berdasarkan catatan LPDP per 31 Januari, total alumni penerima beasiswa mencapai 32.876 orang. Dari jumlah tersebut, 307 orang tercatat menjalani magang atau studi lanjutan di luar negeri dengan izin resmi, sementara 172 orang bekerja sesuai ketentuan program.
Sudarto mencontohkan, ada penerima beasiswa yang bekerja di institusi global strategis, misalnya di sektor riset kesehatan atau pengembangan vaksin. Dalam kondisi seperti itu, LPDP tetap meminta komitmen kontribusi bagi Indonesia, meski yang bersangkutan berada di luar negeri.
“Kalau dia misalnya sekarang lagi kerja ya di misalnya laptop dunia itu, yang menghasilkan vaksin atau apa gitu kita akan minta lagi komitmennya. Karena kalau dia keluar dari situ belum tentu kita ada anak Indonesia yang bisa masuk situ. Jadi sekali lagi konteksnya, tapi kalau enggak ada komitmen ya langsung kita sanksi pasti,” jelasnya.
Sanksi Bagi yang Langgar Kewajiban Pengabdian
Adapun bagi yang terbukti tidak menjalankan kewajiban tanpa komitmen jelas, LPDP menyiapkan dua jenis sanksi. Pertama, kewajiban mengembalikan dana pendidikan yang telah diterima. Kedua, pemblokiran akses terhadap berbagai program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan di masa mendatang.
“Setiap kasus diproses secara objektif dan proporsional dengan mempertimbangkan fakta dan konteks,” jelas Sudarto.
Ia menambahkan, polemik yang viral ini menjadi bahan evaluasi internal bagi LPDP. Ke depan, perbaikan akan menyasar regulasi, sistem pengawasan, hingga penajaman kriteria kontribusi alumni agar manfaat program benar-benar kembali kepada publik.
Pesan Dirut LPDP ke Alumni: Ingat Lu Pakai Duit Pajak!
Polemik viral mantan penerima beasiswa LPDP berinisial DS memantik respons tegas dari pimpinan lembaga. Pernyataan yang dianggap menyinggung isu kewarganegaraan itu memicu diskusi luas di ruang publik dan media sosial.
Sudarto menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang terjadi.
“Dari pengalaman ini mungkin pertama Saya perlu menyampaikan bahwa kai atas nama LPDP dan seluruh alumni yang mewakili mengucapkan permohonan maaf atas yang seharusnya tidak perlu polemik tersebut dan kita sangat menyesalkan,” kata Sudarto.
Ia menegaskan bahwa peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi seluruh penerima dan alumni beasiswa untuk menjaga etika serta nilai kebangsaan. Dalam kesempatan ini, Sudarto melontarkan jargon “Lu pakai duit pajak” sebagai simbol pengingat bahwa dana beasiswa LPDP bersumber dari uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan secara moral maupun sosial.
“Saya ada jargon sekarang LPDP Saya mau ingatkan teman-teman Lupa pakai ‘Lu pakai Duit Pajak’ harus ingat itu,” ujarnya.
Dana Abadi Pendidikan
Sudarto menekankan, beasiswa LPDP merupakan bagian dari dana abadi pendidikan yang dibentuk atas dasar kepercayaan publik. Dana tersebut berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat dan dikelola negara untuk investasi jangka panjang sumber daya manusia Indonesia.
Oleh karena itu, setiap penerima beasiswa, baik jenjang S2, S3, postdoctoral, maupun fellowship, diingatkan untuk menyadari tanggung jawab moralnya. Pendidikan tinggi yang diperoleh bukan semata capaian pribadi, melainkan amanah publik yang harus dijaga integritasnya.
“Bahwa LPDP ini terbentuk berjalan terus karena kepercayaan daripada masyarakat. Jadi, mari kita jaga kepercayaan tersebut,” ujarnya.
Minta Alumni LPDP Jaga Sikap
Sudarto juga meminta seluruh alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan untuk menjaga etika, moral, dan nilai kebangsaan dalam setiap tindakan, termasuk di ruang digital. Ia menyebut polemik yang muncul seharusnya bisa dihindari apabila kehati-hatian dijaga.
LPDP tidak hanya membiayai pendidikan, tetapi juga membawa harapan besar masyarakat agar para alumni memberi kontribusi nyata bagi negeri. Ia meyakini bahwa mayoritas alumni LPDP saat ini bekerja dengan dedikasi tinggi di berbagai sektor, mulai dari mentor atau pendidik di pelosok, dosen di perguruan tinggi, aparatur sipil negara, hingga profesional yang membawa nama Indonesia di panggung global.
“Tapi saya meyakini bahwa seluruh Alumni LPDP saat ini bekerja dengan sangat giat mengabdi pada Negeri dengan penuh dedikasi di seluruh pelosok Tanah Air di seluruh lapisan jenis pekerjaan,” pungkasnya.
Penutup
LPDP terus melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap penerima beasiswa untuk memastikan integritas dan kontribusi nyata bagi bangsa. Langkah ini menunjukkan komitmen lembaga dalam mengelola amanah publik secara bertanggung jawab.
Jangan lewatkan berita lainnya seputar pendidikan, beasiswa, pengabdian, regulasi pendidikan, pengawasan alumni, dana pendidikan, kontribusi alumni, sanksi pendidikan, dan etika publik hanya di Garap Media.
Referensi:
- Liputan6. (2026). 36 Penerima LPDP Masuk Radar Pengawasan Imbas Kasus Viral. Retrieved from https://www.liputan6.com/bisnis/read/6286322/36-penerima-lpdp-masuk-radar-pengawasan-imbas-kasus-viral
